Pemerintah Kabupaten Buleleng, Bali, memprioritaskan peningkatan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pertanian untuk menurunkan angka kemiskinan di daerah tersebut.
"Fokus kami pada dua sektor itu (UMKM dan pertanian) yang selama ini memiliki potensi menjanjikan," kata Wakil Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra saat membacakan Nota Pengantar Bupati atas Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 di Ruang Sidang Utama DPRD Buleleng, Senin.
Nyiman Sutjidra memaparkan tentang kondisi ekonomi makro dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 yang mengacu pada indikator sosial ekonomi yaitu tingkat kemiskinan pada 2021 mencapai angka 6,12 persen.
"Adapun tingkat pengangguran pada 2021 sebesar 5,38 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,56 poin. Laju pertumbuhan ekonomi -1,22 persen. Dan Inflasi tahun 2021 sebesar 2,39 persen," tambah dia.
Pihaknya menambahkan bahwa pada masa pandemi COVID-19 juga berdampak pada realokasi anggaran antara lain penurunan anggaran pendapatan sebesar Rp15,4 miliar lebih atau 0,71 dari anggaran semula.
Baca juga: Bupati Buleleng ingin Danau Buyan jadi destinasi unggulan Bali utara
"Penurunan anggaran belanja dan transfer sebesar Rp133,5 miliar lebih atau 5,66 persen dari anggaran semula. Penurunan anggaran pembiayaan yang terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan," kata dia.
Selain itu, pendapatan dari anggaran yang telah ditetapkan setelah perubahan APBD sebesar Rp2,1 triliun lebih terealisasi sebesar Rp2 triliun lebih atau sebesar 96,50 persen.
"Sebesar Rp75,47 miliar lebih tidak terealisasi karena adanya penurunan penerimaan dari beberapa sumber pendapatan seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah," ujarnya.
Wabup Sutjidra menjelaskan angka kemiskinan di Buleleng meningkat karena dampak pandemi COVID-19 yang luar biasa. Ini juga berpengaruh terhadap naiknya angka pengangguran karena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Namun seiring waktu perekonomian mulai bangkit dan angka kemiskinan mulai bisa ditekan. "Sekarang perekonomian sudah bangkit sehingga kita bisa proyeksikan angka kemiskinan agar turun ke angka lima persen," ungkapnya.
Baca juga: Wabup Buleleng lepas keberangkatan 44 Jamaah Haji
Mencapai itu, pemerintah kabupaten berupaya mengoptimalkan sektor UMKM dan Pertanian. Dengan demikian peningkatan angka inflasi dari pengaruh harga sembako juga dapat diminimalisir. "Itu jalan satu-satunya untuk mengentaskan kemiskinan. Karena sektor lain belum memungkinkan dan sifatnya masih bertahan saja," katanya.
Ditanya soal investasi, Wabup asal desa Bontihing kecamatan Kubutambahan ini menilai belum banyak aktifitas swasta yang dilakukan di Buleleng pasca COVID-19 melanda. "Tapi mudah-mudahan ke depan ada tanda-tanda investasi sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Buleleng," kata Wabup.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022
"Fokus kami pada dua sektor itu (UMKM dan pertanian) yang selama ini memiliki potensi menjanjikan," kata Wakil Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra saat membacakan Nota Pengantar Bupati atas Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 di Ruang Sidang Utama DPRD Buleleng, Senin.
Nyiman Sutjidra memaparkan tentang kondisi ekonomi makro dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 yang mengacu pada indikator sosial ekonomi yaitu tingkat kemiskinan pada 2021 mencapai angka 6,12 persen.
"Adapun tingkat pengangguran pada 2021 sebesar 5,38 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,56 poin. Laju pertumbuhan ekonomi -1,22 persen. Dan Inflasi tahun 2021 sebesar 2,39 persen," tambah dia.
Pihaknya menambahkan bahwa pada masa pandemi COVID-19 juga berdampak pada realokasi anggaran antara lain penurunan anggaran pendapatan sebesar Rp15,4 miliar lebih atau 0,71 dari anggaran semula.
Baca juga: Bupati Buleleng ingin Danau Buyan jadi destinasi unggulan Bali utara
"Penurunan anggaran belanja dan transfer sebesar Rp133,5 miliar lebih atau 5,66 persen dari anggaran semula. Penurunan anggaran pembiayaan yang terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan," kata dia.
Selain itu, pendapatan dari anggaran yang telah ditetapkan setelah perubahan APBD sebesar Rp2,1 triliun lebih terealisasi sebesar Rp2 triliun lebih atau sebesar 96,50 persen.
"Sebesar Rp75,47 miliar lebih tidak terealisasi karena adanya penurunan penerimaan dari beberapa sumber pendapatan seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah," ujarnya.
Wabup Sutjidra menjelaskan angka kemiskinan di Buleleng meningkat karena dampak pandemi COVID-19 yang luar biasa. Ini juga berpengaruh terhadap naiknya angka pengangguran karena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Namun seiring waktu perekonomian mulai bangkit dan angka kemiskinan mulai bisa ditekan. "Sekarang perekonomian sudah bangkit sehingga kita bisa proyeksikan angka kemiskinan agar turun ke angka lima persen," ungkapnya.
Baca juga: Wabup Buleleng lepas keberangkatan 44 Jamaah Haji
Mencapai itu, pemerintah kabupaten berupaya mengoptimalkan sektor UMKM dan Pertanian. Dengan demikian peningkatan angka inflasi dari pengaruh harga sembako juga dapat diminimalisir. "Itu jalan satu-satunya untuk mengentaskan kemiskinan. Karena sektor lain belum memungkinkan dan sifatnya masih bertahan saja," katanya.
Ditanya soal investasi, Wabup asal desa Bontihing kecamatan Kubutambahan ini menilai belum banyak aktifitas swasta yang dilakukan di Buleleng pasca COVID-19 melanda. "Tapi mudah-mudahan ke depan ada tanda-tanda investasi sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Buleleng," kata Wabup.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022