Pemda DKI Jakarta membebaskan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk rumah warga Ibu Kota dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp2 miliar sebagai bentuk bantuan kepada masyarakat yang terdampak dari pandemi Covid-19.
"Seperti diketahui, pajak daerah memiliki peranan penting dalam kehidupan bernegara, sebagai sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran daerah," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Minggu.
Untuk memperkuat kebijakan itu, Anies mengeluarkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kebijakan Penetapan dan Pembayaran PBB-P2 Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2022.
Anies menilai di era pandemi, pemerintah memerlukan anggaran yang tidak sedikit sebagai upaya menanggulangi penyebaran wabah COVID-19 dan pemulihan ekonomi, termasuk di DKI Jakarta.
Karena itu, Anies menjelaskan, peraturan tersebut diterbitkan sebagai wujud kepedulian Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kepada masyarakat Jakarta dan memulihkan ekonomi melalui pajak daerah.
Baca juga: Anies ajak Presiden Jokowi keliling lihat sirkuit Formula E
Adapun isi kebijakan insentif fiskal dan kemudahan yang diberikan sebagai berikut:
1. Kebijakan Penerbitan SPPT PBB 2022
a) Objek rumah tinggal milik orang pribadi;
1) NJOP sampai < Rp2 miliar: dibebaskan 100 persen
2) NJOP > Rp2 miliar: diberikan faktor pengurang (berdasarkan kebutuhan luas minimum lahan dan bangunan untuk Rumah Sederhana Sehat, yaitu seluas 60 meter persegi untuk bumi dan 36 meter persegi untuk bangunan) dan pembebasan 10 persen.
b) Selain rumah tinggal, dibebaskan sebesar 15 persen.
2. Kebijakan Pembayaran PBB 2022
a) Keringanan pokok pajak dan penghapusan sanksi administrasi
1) Tahun Pajak 2022:
• Diberikan potongan 15 persen apabila membayar pada bulan Juni-Agustus 2022.
• Diberikan potongan 10 persen apabila membayar pada bulan September-Oktober 2022.
• Diberikan potongan 5 persen apabila membayar pada November 2022.
Sanksi dihapus 100 persen untuk pembayaran satu bulan setelah jatuh tempo.
2) Tahun Pajak 2013-2021:
• Diberikan potongan 10 persen apabila membayar pada bulan Juni-Oktober 2022.
• Diberikan potongan 5 persen apabila membayar pada bulan November-Desember 2022.
• Sanksi dihapus 100 persen.
Baca juga: Gubernur Anies Baswedan penuhi panggilan KPK
Sejalan dengan transformasi digital pembayaran pajak, SPPT PBB-P2 tahun 2022 dapat diperoleh masyarakat Jakarta secara elektronik melalui e-SPPT pajak daring (online) di halaman https://pajakonline.jakarta.go.id/esppt.
Pembayaran pajak pada hakikatnya sebagai wujud gotong-royong dalam memperkuat ekonomi di DKI Jakarta yang kita cintai. "Karena itu, kami mengimbau masyarakat agar dapat memanfaatkan insentif dan kemudahan tersebut," tutur Anies.
Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara yang harus dibayar oleh seluruh warga negara, salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Di Jakarta, Pemprov DKI telah menyediakan layanan digital untuk mempermudah warga membayarkan PBB.
1. Membayar secara online di e-commerce Mengikut perkembangan zaman sekarang, membayar PBB kini dapat dilakukan secara online di e-commerce. Hal ini tentu sangat memudahkan karena bisa dilakukan kapan dan di mana saja. Cara pembayaran online ini dapat dilakukan di berbagai platform e-commerce, seperti Tokopedia, Blibli, Traveloka, Shopee, Bukalapak, Klik Indomaret, dan lain-lain.
Pengguna cukup masuk ke halaman e-commerce yang dituju, lalu klik menu PBB (ada pula platform yang meletakkan menu PBB di kategori tagihan atau pulsa/top up. Setelah itu, pengguna tinggal mengikuti langkah-langkah yang diperlukan, seperti memasukkan nomor objek pajak, dan seterusnya. Jumlah tagihan yang harus dibayar akan tertera di layar. Terakhir, klik opsi bayar dan pilih metode pembayaran yang diinginkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022
"Seperti diketahui, pajak daerah memiliki peranan penting dalam kehidupan bernegara, sebagai sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran daerah," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Minggu.
Untuk memperkuat kebijakan itu, Anies mengeluarkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kebijakan Penetapan dan Pembayaran PBB-P2 Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2022.
Anies menilai di era pandemi, pemerintah memerlukan anggaran yang tidak sedikit sebagai upaya menanggulangi penyebaran wabah COVID-19 dan pemulihan ekonomi, termasuk di DKI Jakarta.
Karena itu, Anies menjelaskan, peraturan tersebut diterbitkan sebagai wujud kepedulian Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kepada masyarakat Jakarta dan memulihkan ekonomi melalui pajak daerah.
Baca juga: Anies ajak Presiden Jokowi keliling lihat sirkuit Formula E
Adapun isi kebijakan insentif fiskal dan kemudahan yang diberikan sebagai berikut:
1. Kebijakan Penerbitan SPPT PBB 2022
a) Objek rumah tinggal milik orang pribadi;
1) NJOP sampai < Rp2 miliar: dibebaskan 100 persen
2) NJOP > Rp2 miliar: diberikan faktor pengurang (berdasarkan kebutuhan luas minimum lahan dan bangunan untuk Rumah Sederhana Sehat, yaitu seluas 60 meter persegi untuk bumi dan 36 meter persegi untuk bangunan) dan pembebasan 10 persen.
b) Selain rumah tinggal, dibebaskan sebesar 15 persen.
2. Kebijakan Pembayaran PBB 2022
a) Keringanan pokok pajak dan penghapusan sanksi administrasi
1) Tahun Pajak 2022:
• Diberikan potongan 15 persen apabila membayar pada bulan Juni-Agustus 2022.
• Diberikan potongan 10 persen apabila membayar pada bulan September-Oktober 2022.
• Diberikan potongan 5 persen apabila membayar pada November 2022.
Sanksi dihapus 100 persen untuk pembayaran satu bulan setelah jatuh tempo.
2) Tahun Pajak 2013-2021:
• Diberikan potongan 10 persen apabila membayar pada bulan Juni-Oktober 2022.
• Diberikan potongan 5 persen apabila membayar pada bulan November-Desember 2022.
• Sanksi dihapus 100 persen.
Baca juga: Gubernur Anies Baswedan penuhi panggilan KPK
Sejalan dengan transformasi digital pembayaran pajak, SPPT PBB-P2 tahun 2022 dapat diperoleh masyarakat Jakarta secara elektronik melalui e-SPPT pajak daring (online) di halaman https://pajakonline.jakarta.go.id/esppt.
Pembayaran pajak pada hakikatnya sebagai wujud gotong-royong dalam memperkuat ekonomi di DKI Jakarta yang kita cintai. "Karena itu, kami mengimbau masyarakat agar dapat memanfaatkan insentif dan kemudahan tersebut," tutur Anies.
Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara yang harus dibayar oleh seluruh warga negara, salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Di Jakarta, Pemprov DKI telah menyediakan layanan digital untuk mempermudah warga membayarkan PBB.
1. Membayar secara online di e-commerce Mengikut perkembangan zaman sekarang, membayar PBB kini dapat dilakukan secara online di e-commerce. Hal ini tentu sangat memudahkan karena bisa dilakukan kapan dan di mana saja. Cara pembayaran online ini dapat dilakukan di berbagai platform e-commerce, seperti Tokopedia, Blibli, Traveloka, Shopee, Bukalapak, Klik Indomaret, dan lain-lain.
Pengguna cukup masuk ke halaman e-commerce yang dituju, lalu klik menu PBB (ada pula platform yang meletakkan menu PBB di kategori tagihan atau pulsa/top up. Setelah itu, pengguna tinggal mengikuti langkah-langkah yang diperlukan, seperti memasukkan nomor objek pajak, dan seterusnya. Jumlah tagihan yang harus dibayar akan tertera di layar. Terakhir, klik opsi bayar dan pilih metode pembayaran yang diinginkan.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022