Bupati Klungkung, Bali I Nyoman Suwirta optimistis daerah itu dapat menjadi Kabupaten Layak Anak, dengan harapan anak-anak dapat berkembang dengan baik dan optimal.
"Status Kabupaten Layak Anak ini bukan hanya sekadar mencari status, yang terpenting implementasi bagi anak-anak," kata Suwirta saat mengikuti verifikasi lapangan hybrid (VLH) Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2022 dari Kantor Bupati Klungkung sebagaimana keterangan tertulisnya di Semarapura, Klungkung, Jumat.
VLH Evaluasi KLA ini merupakan rangkaian penilaian Kabupaten Layak Anak, yang sebelumnya berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi (VA), Kabupaten Klungkung terpilih untuk melanjutkan ke tahap Verifikasi Lapangan secara Hybrid.
Baca juga: Karateka Coki terima penghargaan Bupati Klungkung karena raih Emas di SEA Games
Ia mengatakan komitmen Kabupaten Klungkung dalam mendorong pemenuhan hak anak berdasarkan indikator lima klaster pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
Suwirta merinci program dan inovasi yang dikembangkan Pemkab Klungkung untuk memenuhi lima klaster tersebut, yakni klaster 1 mengenai Hak Sipil dan Kebebasan, Pemkab Klungkung memiliki inovasi Bela Nanda (Begitu Lahir Anak Mendapatkan Akta Kelahiran). Setiap anak yang lahir dari faskes manapun langsung mendapatkan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan KIA.
"Komitmen ini didukung dengan data tahun 2022 yang menunjukkan bahwa 95 persen anak di Kabupaten Klungkung telah memiliki akta kelahiran," ujarnya.
Bupati menyampaikan untuk klaster 2 tentang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif. Pemkab Klungkung secara aktif berkoordinasi dengan Tim Penggerak PKK setempat mengenai program mendidik anak dalam lingkungan keluarga. Selanjutnya mencegah perkawinan remaja serta mewajibkan kantor-kantor di Klungkung punya ruang permainan anak yang berstandar ramah anak.
Baca juga: Wabup Klungkung yakini atlet karate sabet juara di "Gubernur Bali Cup"
Klaster 3 tentang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan. Seluruh pelayanan kesehatan untuk anak di Klungkung sudah dilayani BPJS, termasuk persalinan, pencegahan stunting, dan penyakit lainnya yang dilaksanakan secara berkelanjutan serta mewajibkan seluruh fasilitas kesehatan ramah anak.
Sementara klaster 4 tentang Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya. Pemkab Klungkung memiliki program satu desa satu TK negeri, sekolah wajib ramah anak, dan angkutan siswa gratis.
"Pendidikan di Klungkung satu-satunya yang mempunyai inovasi satu desa satu TK negeri, target kami 2023 semua desa sudah memiliki TK, program ini berpengaruh terhadap angka partisipasi anak untuk ikut TK, PAUD dari 61 persen meningkat menjadi 83 persen," ujar Suwirta.
Sedangkan klaster 5 terkait Perlindungan Khusus memiliki program kader hukum yang menyasar anak sekolah, menyelenggarakan sosialisasi mengenai bahaya narkoba, pornografi, dan kekerasan anak. Selain itu, mencegah eksploitasi ekonomi anak, salah satunya dengan memastikan tidak ada anak yang dipaksa mengemis dan berjualan di lampu merah.
Tercatat kasus kekerasan anak di Klungkung mengalami penurunan, dari 36 kasus pada tahun 2018 menjadi 8 kasus pada tahun 2021. Pemkab Klungkung terus berusaha menjadikan Klungkung nihil kasus kekerasan anak.
Baca juga: Desa Adat Banjarangkan-Klungkung adakan Parade Baleganjur Kreasi
Dalam kesempatan itu, ia berpesan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah(OPD) dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak ini memiliki tugas masing-masing, bekerja sama dan berkoordinasi, sehingga dapat lebih optimal dalam mewujudkan KLA.
"Semoga ke depan Kabupaten Klungkung dapat terus meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak demi masa depan anak-anak kita menjadi lebih baik," ucapnya.
Kegiatan yang dilaksanakan secara daring ini dipimpin Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak, Sri Prihantini Lestari Wijayanti dan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung I Gede Putu Winastra, Ketua Tim Penggerak PKK, Ayu Suwirta, Perwakilan Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri Semarapura, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Forum Anak Kabupaten Klungkung.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022
"Status Kabupaten Layak Anak ini bukan hanya sekadar mencari status, yang terpenting implementasi bagi anak-anak," kata Suwirta saat mengikuti verifikasi lapangan hybrid (VLH) Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2022 dari Kantor Bupati Klungkung sebagaimana keterangan tertulisnya di Semarapura, Klungkung, Jumat.
VLH Evaluasi KLA ini merupakan rangkaian penilaian Kabupaten Layak Anak, yang sebelumnya berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi (VA), Kabupaten Klungkung terpilih untuk melanjutkan ke tahap Verifikasi Lapangan secara Hybrid.
Baca juga: Karateka Coki terima penghargaan Bupati Klungkung karena raih Emas di SEA Games
Ia mengatakan komitmen Kabupaten Klungkung dalam mendorong pemenuhan hak anak berdasarkan indikator lima klaster pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
Suwirta merinci program dan inovasi yang dikembangkan Pemkab Klungkung untuk memenuhi lima klaster tersebut, yakni klaster 1 mengenai Hak Sipil dan Kebebasan, Pemkab Klungkung memiliki inovasi Bela Nanda (Begitu Lahir Anak Mendapatkan Akta Kelahiran). Setiap anak yang lahir dari faskes manapun langsung mendapatkan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan KIA.
"Komitmen ini didukung dengan data tahun 2022 yang menunjukkan bahwa 95 persen anak di Kabupaten Klungkung telah memiliki akta kelahiran," ujarnya.
Bupati menyampaikan untuk klaster 2 tentang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif. Pemkab Klungkung secara aktif berkoordinasi dengan Tim Penggerak PKK setempat mengenai program mendidik anak dalam lingkungan keluarga. Selanjutnya mencegah perkawinan remaja serta mewajibkan kantor-kantor di Klungkung punya ruang permainan anak yang berstandar ramah anak.
Baca juga: Wabup Klungkung yakini atlet karate sabet juara di "Gubernur Bali Cup"
Klaster 3 tentang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan. Seluruh pelayanan kesehatan untuk anak di Klungkung sudah dilayani BPJS, termasuk persalinan, pencegahan stunting, dan penyakit lainnya yang dilaksanakan secara berkelanjutan serta mewajibkan seluruh fasilitas kesehatan ramah anak.
Sementara klaster 4 tentang Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya. Pemkab Klungkung memiliki program satu desa satu TK negeri, sekolah wajib ramah anak, dan angkutan siswa gratis.
"Pendidikan di Klungkung satu-satunya yang mempunyai inovasi satu desa satu TK negeri, target kami 2023 semua desa sudah memiliki TK, program ini berpengaruh terhadap angka partisipasi anak untuk ikut TK, PAUD dari 61 persen meningkat menjadi 83 persen," ujar Suwirta.
Sedangkan klaster 5 terkait Perlindungan Khusus memiliki program kader hukum yang menyasar anak sekolah, menyelenggarakan sosialisasi mengenai bahaya narkoba, pornografi, dan kekerasan anak. Selain itu, mencegah eksploitasi ekonomi anak, salah satunya dengan memastikan tidak ada anak yang dipaksa mengemis dan berjualan di lampu merah.
Tercatat kasus kekerasan anak di Klungkung mengalami penurunan, dari 36 kasus pada tahun 2018 menjadi 8 kasus pada tahun 2021. Pemkab Klungkung terus berusaha menjadikan Klungkung nihil kasus kekerasan anak.
Baca juga: Desa Adat Banjarangkan-Klungkung adakan Parade Baleganjur Kreasi
Dalam kesempatan itu, ia berpesan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah(OPD) dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak ini memiliki tugas masing-masing, bekerja sama dan berkoordinasi, sehingga dapat lebih optimal dalam mewujudkan KLA.
"Semoga ke depan Kabupaten Klungkung dapat terus meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak demi masa depan anak-anak kita menjadi lebih baik," ucapnya.
Kegiatan yang dilaksanakan secara daring ini dipimpin Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak, Sri Prihantini Lestari Wijayanti dan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung I Gede Putu Winastra, Ketua Tim Penggerak PKK, Ayu Suwirta, Perwakilan Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri Semarapura, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Forum Anak Kabupaten Klungkung.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022