Denpasar (Antara Bali) - Guru Besar Universitas Udayana Prof Dr I Wayan Windia menilai, pengukuhan subak di Bali sebagai warisan budaya dunia oleh Badan Perserikatan Bangsa Bangsa membidangi pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan (UNESCO) menjadi tugas berat bagi pemerintah.
"Pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih serius terhadap organisasi pengairan tradisional dalam bidang pertanian, agar hamparan lahan sawah tetap lestari menjadi subak abadi," kata Prof Windia yang juga sekretaris tim penyusunan proposal warisan budaya dunia (WBD) di Denpasar, Selasa.
Pemerintah dan masyarakat di Bali menyambut baik dengan ditetapkannya subak sebagai WBD, setelah melalui proses dan kerja keras hampir selama 12 tahun.
"Bagaimana petani senang dalam nenekuni dan melanjutkan pekerjaan sebagai seorang petani sehingga lahannya tetap bisa dipertahankan dan menghindari terjadinya alih fungsi," harap Windia.
Ia mengingatkan, pemerintah perlu lebih serius lagi dalam memperhatikan petani, jangan sampai petani kondisinya memprihatinkan. Kalau hal itu sampai terjadi, tentu pengakuan dari UNESCO bisa dicabut, sehingga akan memalukan pemerintah Indonesia di dunia internasional.
Oleh sebab itu, pemerintah harus memperhatikan kepentingan petani agar mereka senang menggeluti pekerjaannya. Perhatian itu mulai dari sarana air irigasi, kebutuhan bibit, pemasaran, pajak yang tidak terlalu mahal dan memberikan bea siswa kepada anak petani yang berprestasi hingga perguruan tinggi.(LHS/T007)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012
"Pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih serius terhadap organisasi pengairan tradisional dalam bidang pertanian, agar hamparan lahan sawah tetap lestari menjadi subak abadi," kata Prof Windia yang juga sekretaris tim penyusunan proposal warisan budaya dunia (WBD) di Denpasar, Selasa.
Pemerintah dan masyarakat di Bali menyambut baik dengan ditetapkannya subak sebagai WBD, setelah melalui proses dan kerja keras hampir selama 12 tahun.
"Bagaimana petani senang dalam nenekuni dan melanjutkan pekerjaan sebagai seorang petani sehingga lahannya tetap bisa dipertahankan dan menghindari terjadinya alih fungsi," harap Windia.
Ia mengingatkan, pemerintah perlu lebih serius lagi dalam memperhatikan petani, jangan sampai petani kondisinya memprihatinkan. Kalau hal itu sampai terjadi, tentu pengakuan dari UNESCO bisa dicabut, sehingga akan memalukan pemerintah Indonesia di dunia internasional.
Oleh sebab itu, pemerintah harus memperhatikan kepentingan petani agar mereka senang menggeluti pekerjaannya. Perhatian itu mulai dari sarana air irigasi, kebutuhan bibit, pemasaran, pajak yang tidak terlalu mahal dan memberikan bea siswa kepada anak petani yang berprestasi hingga perguruan tinggi.(LHS/T007)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012