Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mengkhawatirkan demonstrasi terkait Undang-Undang Cipta Kerja di berbagai daerah di Indonesia akan memunculkan klaster baru COVID-19.
"Saya khawatir ke depan makin banyak pasien," kata Ketua Satgas COVID-19 PB IDI Prof Zubairi Djoerban saat dihubungi di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan hal-hal seperti itu seharusnya sudah dipikirkan dan disiapkan antisipasinya oleh pemerintah agar menghindari munculnya klaster baru penyebaran COVID-19.
Baca juga: FSPM Bali demo menolak RUU Omnibus Law
Berkaca dari kasus kematian seorang warga Amerika Serikat George Floyd pria kulit hitam yang dibunuh oleh polisi mengakibatkan warga di negara itu melakukan unjuk rasa besar-besaran di tengah situasi pandemi COVID-19.
Akibatnya, masyarakat tidak peduli lagi dengan kondisi pandemi COVID-19 karena sudah tersulut emosi akibat kejadian tersebut. Oleh karena itu, IDI mengkhawatirkan hal serupa juga terjadi di Indonesia karena adanya unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja.
Tidak hanya sampai di situ, PB IDI juga mengkhawatirkan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di sejumlah daerah dapat menimbulkan klaster baru COVID-19 apabila tidak diantisipasi sedini mungkin.
"Pekerjaan rumah ke depan ialah pilkada. Jadi pelajaran yang sudah berlalu ini supaya menjadikan kita lebih cerdas," katanya.
PB IDI juga berpesan dan meminta pemerintah apabila membuat suatu kebijakan yang berpotensi menimbulkan kerumunan orang banyak maka sebaiknya ditunda dulu.
"Kalau membuat kebijakan yang diperkirakan bisa menuai demo, ya ditunda saja dulu," ujar dia.
Terakhir, Prof Zubairi berharap dan mengimbau seluruh lapisan masyarakat agar menghindari atau meniadakan suatu kegiatan yang mengumpulkan orang banyak. Tujuannya supaya rantai penularan virus corona dapat diputus.
"Saya mohon sekali untuk alasan apapun baik demo, pengajian, gereja, sekolah, konser musik dan sebagainya agar ditiadakan dulu," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020
"Saya khawatir ke depan makin banyak pasien," kata Ketua Satgas COVID-19 PB IDI Prof Zubairi Djoerban saat dihubungi di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan hal-hal seperti itu seharusnya sudah dipikirkan dan disiapkan antisipasinya oleh pemerintah agar menghindari munculnya klaster baru penyebaran COVID-19.
Baca juga: FSPM Bali demo menolak RUU Omnibus Law
Berkaca dari kasus kematian seorang warga Amerika Serikat George Floyd pria kulit hitam yang dibunuh oleh polisi mengakibatkan warga di negara itu melakukan unjuk rasa besar-besaran di tengah situasi pandemi COVID-19.
Akibatnya, masyarakat tidak peduli lagi dengan kondisi pandemi COVID-19 karena sudah tersulut emosi akibat kejadian tersebut. Oleh karena itu, IDI mengkhawatirkan hal serupa juga terjadi di Indonesia karena adanya unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja.
Tidak hanya sampai di situ, PB IDI juga mengkhawatirkan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di sejumlah daerah dapat menimbulkan klaster baru COVID-19 apabila tidak diantisipasi sedini mungkin.
"Pekerjaan rumah ke depan ialah pilkada. Jadi pelajaran yang sudah berlalu ini supaya menjadikan kita lebih cerdas," katanya.
PB IDI juga berpesan dan meminta pemerintah apabila membuat suatu kebijakan yang berpotensi menimbulkan kerumunan orang banyak maka sebaiknya ditunda dulu.
"Kalau membuat kebijakan yang diperkirakan bisa menuai demo, ya ditunda saja dulu," ujar dia.
Terakhir, Prof Zubairi berharap dan mengimbau seluruh lapisan masyarakat agar menghindari atau meniadakan suatu kegiatan yang mengumpulkan orang banyak. Tujuannya supaya rantai penularan virus corona dapat diputus.
"Saya mohon sekali untuk alasan apapun baik demo, pengajian, gereja, sekolah, konser musik dan sebagainya agar ditiadakan dulu," kata dia.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020