Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengingatkan jajaran aparatur sipil negara di lingkungan pemprov setempat untuk terus menerapkan teknologi digital dalam memberikan pelayanan publik, meskipun sejak 5 Juni telah menerapkan skema kembali bekerja dari kantor.
"Di balik musibah pandemi COVID-19 ini, ada banyak manfaat positif yang dapat dijadikan pelajaran, salah satunya pemerintah semakin dituntut untuk menerapkan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari," kata Dewa Indra saat memimpin apel disiplin secara daring yang melibatkan semua OPD Pemprov Bali di Denpasar, Senin.
Apel disiplin yang rutin dilaksanakan di lapangan Kantor Gubernur Bali setiap awal bulan, kini dilaksanakan melalui virtual atau aplikasi digital.
Menurut Dewa Indra, seperti saat melaksanakan "work from home/WFH", pemerintah harus melaksanakan rapat melalui aplikasi dan juga melakukan penandatanganan elektronik guna menghindari kontak antarpegawai.
Untuk itu, lanjut dia, pada momentum kembali bekerja di kantor diminta agar seluruh pegawai tetap menerapkan teknologi digital dalam segala aktivitasnya, baik dalam melakukan rapat, pengiriman surat maupun yang lainnya.
Dengan demikian, ke depannya Pemerintahan Provinsi Bali dapat mengedepankan teknologi berbasis digital.
Baca juga: Dinas Koperasi/UMKM Bali dorong "Go Digital" UMKM sambut Normal Baru
"Di era baru saat ini mari kita mulai kemampuan digital, mengedepankan sarana digital, mengedepankan pemikiran digital dan mengedepankan pemerintahan yang berbasis digital," katanya sembari mengatakan bahwa hal tersebut sangat bermanfaat dalam mencegah penularan COVID-19 yang terjadi saat ini.
Dalam kesempatan itu, Dewa Indra menyampaikan apresiasi atas apel virtual pertama kali yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Semua peserta apel yang melakukan virtual dari kantornya masing-masing, terlihat tetap menerapkan protokol kesehatan yaitu menggunakan masker dan physical distancing.
Untuk itu , Dewa Indra mengharapkan agar sikap disiplin penerapan protokol kesehatan tersebut tetap diterapkan secara konsisten dan dapat manjadi contoh untuk masyarakat luas.
"Setiap individu adalah representasi dari Pemprov Bali, untuk itu marilah menjadi contoh bagi seluruh masyarakat," ujarnya.
Di sisi lain, dia menyebut bahwa di tengah keterbatasan yang dimiliki dalam skema bekerja dari rumah sebelumnya, semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pemerintah tetap dapat diselesaikan dengan baik.
Hal tersebut dibuktikan dari keluarnya hasil audit administrasi keuangan Provinsi Bali Tahun 2019 oleh BPK, dimana Pemprov Bali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang ketujuh kalinya.
"Hal ini tentu menjadi apresiasi positif bagi kerja keras kita semua, untuk itu saya minta semangat ini tetap dipertahankan dan apapun koreksi dari BPK harus segera kita selesaikan," ucapnya.
Baca juga: Gubernur Koster gelontorkan stimulus untuk koperasi terdampak COVID-19
Saat ini Pemerintah Provinsi Bali menjadi percontohan dalam pelaksanaan skema Work From Office atau Skema Bali Era Baru, yakni seluruh ASN Pemprov Bali kembali bekerja dari kantor mulai 5 Juni 2020.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020
"Di balik musibah pandemi COVID-19 ini, ada banyak manfaat positif yang dapat dijadikan pelajaran, salah satunya pemerintah semakin dituntut untuk menerapkan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari," kata Dewa Indra saat memimpin apel disiplin secara daring yang melibatkan semua OPD Pemprov Bali di Denpasar, Senin.
Apel disiplin yang rutin dilaksanakan di lapangan Kantor Gubernur Bali setiap awal bulan, kini dilaksanakan melalui virtual atau aplikasi digital.
Menurut Dewa Indra, seperti saat melaksanakan "work from home/WFH", pemerintah harus melaksanakan rapat melalui aplikasi dan juga melakukan penandatanganan elektronik guna menghindari kontak antarpegawai.
Untuk itu, lanjut dia, pada momentum kembali bekerja di kantor diminta agar seluruh pegawai tetap menerapkan teknologi digital dalam segala aktivitasnya, baik dalam melakukan rapat, pengiriman surat maupun yang lainnya.
Dengan demikian, ke depannya Pemerintahan Provinsi Bali dapat mengedepankan teknologi berbasis digital.
Baca juga: Dinas Koperasi/UMKM Bali dorong "Go Digital" UMKM sambut Normal Baru
"Di era baru saat ini mari kita mulai kemampuan digital, mengedepankan sarana digital, mengedepankan pemikiran digital dan mengedepankan pemerintahan yang berbasis digital," katanya sembari mengatakan bahwa hal tersebut sangat bermanfaat dalam mencegah penularan COVID-19 yang terjadi saat ini.
Dalam kesempatan itu, Dewa Indra menyampaikan apresiasi atas apel virtual pertama kali yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Semua peserta apel yang melakukan virtual dari kantornya masing-masing, terlihat tetap menerapkan protokol kesehatan yaitu menggunakan masker dan physical distancing.
Untuk itu , Dewa Indra mengharapkan agar sikap disiplin penerapan protokol kesehatan tersebut tetap diterapkan secara konsisten dan dapat manjadi contoh untuk masyarakat luas.
"Setiap individu adalah representasi dari Pemprov Bali, untuk itu marilah menjadi contoh bagi seluruh masyarakat," ujarnya.
Di sisi lain, dia menyebut bahwa di tengah keterbatasan yang dimiliki dalam skema bekerja dari rumah sebelumnya, semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pemerintah tetap dapat diselesaikan dengan baik.
Hal tersebut dibuktikan dari keluarnya hasil audit administrasi keuangan Provinsi Bali Tahun 2019 oleh BPK, dimana Pemprov Bali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang ketujuh kalinya.
"Hal ini tentu menjadi apresiasi positif bagi kerja keras kita semua, untuk itu saya minta semangat ini tetap dipertahankan dan apapun koreksi dari BPK harus segera kita selesaikan," ucapnya.
Baca juga: Gubernur Koster gelontorkan stimulus untuk koperasi terdampak COVID-19
Saat ini Pemerintah Provinsi Bali menjadi percontohan dalam pelaksanaan skema Work From Office atau Skema Bali Era Baru, yakni seluruh ASN Pemprov Bali kembali bekerja dari kantor mulai 5 Juni 2020.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020