Komisioner Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Bali, Ni Luh Gede Yastini mengatakan bahwa konsepsi keliru tentang anak, yakni sebagai objek bagi orang dewasa dan memandangnya dapat diperlakukan semena-mena, menjadikan mereka rentan alami kekerasan fisik, psikis hingga kekerasan seksual.
"Setiap orang yang berdasarkan hukum diberikan tanggung jawab mengasuh, mendidik atau menjadi wali anak, seharusnya menjadi pelindung utama. Ketika mereka melakukan kekerasan pada anak, maka hukuman diberikan pemberatan sepertiga," kata Ni Luh Gede Yastini di Denpasar, Senin.
Ia mengatakan kekerasan terhadap anak terutama kekerasan seksual banyak terjadi pada anak sehingga diperlukan peran semua pihak terutama keluarga untuk membangun komunikasi yang baik dengan anaknya. Kenali anak dan hal hal yang tidak wajar pada diri anak.
Apabila ada hal-hal yang mencurigakan segera melaporkan atau mencari pertolongan pada lembaga layanan. Untuk sekolah dan pemerintah agar sesuai dengan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
"Kalau selama ini yang pernah kami tangani itu, ada kasus sebelumnya di Kabupaten Jembrana, di mana yang dilaporkan itu adalah oknum Kepala Sekolah yang mencabuli muridnya dan selanjutnya diberikan pemberatan," katanya.
Baca juga: KPPAD Bali: budi pekerti penting sejak dini
Selain itu, kasus pelecehan seksual juga terjadi beberapa waktu lalu yang pelakunya adalah Kepala Sekolah di salah satu SDN wilayah Kuta Utara, Badung. "Kami turut prihatin dengan kasus ini, apalagi pelakunya adalah guru. Sesuai UU Perlindungan Anak sudah tentu hukuman maksimal dengan pemberatan karena pelaku adalah guru," katanya.
KPPAD Bali dalam hal ini meminta agar pemerintah Kabupaten Badung melakukan evaluasi penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar sekaligus mengembangkan sistem pengaduan kekerasan yang melibatkan sekolah, orang tua, masyarakat dan pemerintah, sehingga kekerasan lebih awal bisa ditangani.
Selanjutnya untuk mencegah kekerasan seksual pada anak, maka sekolah dan orang tua dapat mengedukasi anak tentang kesehatan reproduksi dan memberi pemahaman pada anak untuk berani menolak dan melaporkan kepada orang tuanya apabila mendapatkan perlakuan tidak baik.
"Hingga Februari 2020 ini untuk kekerasan seksual terhadap anak, dari data yang saya rangkum dari media, sudah terjadi pada 19 anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Bali. Secara pasti belum bisa dikatakan meningkat karena baru awal tahun. Kita semua tentu mengharapkan agar tidak ada lagi kekerasan pada anak," ucapnya.
Baca juga: KPPAD Bali Sebutkan 253 Anak Berhadapan Hukum
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020
"Setiap orang yang berdasarkan hukum diberikan tanggung jawab mengasuh, mendidik atau menjadi wali anak, seharusnya menjadi pelindung utama. Ketika mereka melakukan kekerasan pada anak, maka hukuman diberikan pemberatan sepertiga," kata Ni Luh Gede Yastini di Denpasar, Senin.
Ia mengatakan kekerasan terhadap anak terutama kekerasan seksual banyak terjadi pada anak sehingga diperlukan peran semua pihak terutama keluarga untuk membangun komunikasi yang baik dengan anaknya. Kenali anak dan hal hal yang tidak wajar pada diri anak.
Apabila ada hal-hal yang mencurigakan segera melaporkan atau mencari pertolongan pada lembaga layanan. Untuk sekolah dan pemerintah agar sesuai dengan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
"Kalau selama ini yang pernah kami tangani itu, ada kasus sebelumnya di Kabupaten Jembrana, di mana yang dilaporkan itu adalah oknum Kepala Sekolah yang mencabuli muridnya dan selanjutnya diberikan pemberatan," katanya.
Baca juga: KPPAD Bali: budi pekerti penting sejak dini
Selain itu, kasus pelecehan seksual juga terjadi beberapa waktu lalu yang pelakunya adalah Kepala Sekolah di salah satu SDN wilayah Kuta Utara, Badung. "Kami turut prihatin dengan kasus ini, apalagi pelakunya adalah guru. Sesuai UU Perlindungan Anak sudah tentu hukuman maksimal dengan pemberatan karena pelaku adalah guru," katanya.
KPPAD Bali dalam hal ini meminta agar pemerintah Kabupaten Badung melakukan evaluasi penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar sekaligus mengembangkan sistem pengaduan kekerasan yang melibatkan sekolah, orang tua, masyarakat dan pemerintah, sehingga kekerasan lebih awal bisa ditangani.
Selanjutnya untuk mencegah kekerasan seksual pada anak, maka sekolah dan orang tua dapat mengedukasi anak tentang kesehatan reproduksi dan memberi pemahaman pada anak untuk berani menolak dan melaporkan kepada orang tuanya apabila mendapatkan perlakuan tidak baik.
"Hingga Februari 2020 ini untuk kekerasan seksual terhadap anak, dari data yang saya rangkum dari media, sudah terjadi pada 19 anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Bali. Secara pasti belum bisa dikatakan meningkat karena baru awal tahun. Kita semua tentu mengharapkan agar tidak ada lagi kekerasan pada anak," ucapnya.
Baca juga: KPPAD Bali Sebutkan 253 Anak Berhadapan Hukum
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020