Komando Distrik Militer (Kodim) 1617 Jembrana, Bali melakukan komunikasi sosial dengan unsur pimpinan daerah yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD).

"Pertemuan ini, bisa menjadi wahana silaturahmi serta bertukar informasi dan gagasan untuk pembangunan Kabupaten Jembrana," kata Komandan Kodim 1617 Jembrana Letnan Kolonel Kavaleri Djefry Marsono Hanok, dalam pertemuan di Gedung Kesenian Bung Karno, Negara, Selasa.

Dalam kesempatan ini, ia memaparkan materi tentang TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara profesional, serta fungsinya sebagai alat pertahanan negara.

Menurutnya, dalam menjalankan tugasnya di bidang pertahanan, TNI berdasarkan kebijakan dan keputusan negara sesuai dengan fungsi institusi ini.

Ia mengatakan, komunikasi sosial dengan pimpinan daerah ini merupakan salah satu program kerja Kodim 1617 Jembrana, lewat bidang teritorial.

Senada dengan itu, Bupati Jembrana I Putu Artha yang hadir dalam pertemuan ini sepakat, pertemuan FKPD ini merupakan langkah yang baik untuk mencapai pemahaman dan persepsi yang sama, khususnya menyangkut masalah keamanan dan ketertiban.

"Kesamaan persepsi, termasuk dalam bidang keamanan dan ketertiban, akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Jembrana. Pertemuan sosial yang digagas Kodim 1617 Jembrana ini, sangat baik untuk menunjang hal tersebut," katanya.

Saat memberikan sambutan, ia juga menyampaikan apresiasi terhadap tugas TNI dan Polri dalam mengamankan Pemilu 2019, yang di Kabupaten Jembrana berjalan aman dan lancar, dengan tingkat kehadiran pemilih ke TPS mencapai 79,93 persen.

Menurutnya, peran TNI di Kabupaten Jembrana sangat besar lewat berbagai program seperti TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), sosialisasi wawasan kebangsaan, antisipasi radikalisme, hingga mendukung program ketahanan pangan lewat pengawalan dan pendampingan distribusi pupuk bersubsidi.

Ia juga menyinggung maraknya berita bohong atau hoax lewat media sosial, yang bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga segenap pimpinan daerah harus meluruskan informasi yang salah, sehingga dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Pihaknya juga mengusulkan, komunikasi sosial ini dilaksanakan secara berjenjang mulai dari kabupaten, kecamatan hingga desa, sehingga komunikasi antar elemen bangsa dan masyarakat bisa terjalin lebih baik lagi.

Selain Artha, komunikasi sosial ini juga dihadiri Kapolres Jembrana Ajun Komisaris Besar Budi Perdamaean Saragih, Ketua DPRD I Ketut Sugiasa, Kepala Kejaksaan Negeri Negara Nur Elina Sari, Ketua Pengadilan Negeri Negara I Gede Yuliartha, serta pejabat Pemkab Jembrana termasuk kepala desa/lurah.

Pewarta: Gembong Ismadi

Editor : Edy M Yakub


COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019