Kepolisian Resort Jembrana, Bali melakukan simulasi pengamanan pemilu, dengan skenario terjadi kerusuhan setelah pemungutan suara.
"Simulasi ini merupakan representasi dari tanggungjawab Polri untuk mengamankan jalannya Pemilu 2019. Kepercayaan yang diberikan negara dan rakyat kepada polisi harus dipertanggungjawabkan, salah satunya dengan memberikan rasa aman saat pemilu," kata Kapolres Jembrana Ajun Komisaris Besar Budi P. Saragih, saat memimpin apel dan simulasi pengamanan pemilu di Negara, Jumat.
Ia mengatakan simulasi dilakukan untuk menghadapi situasi konflik sosial saat Pemilu 2019, karena pemilu kali ini memiliki kompleksitas kerawanan dan karakteristik yang khas, setelah pemilihan legislatif dan presiden dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan.
"Ini untuk pertamakali pemilihan legislatif dan presiden dilaksanakan bersamaan. Dari kacamata keamanan dan ketertiban, peningkatan intensitas kegiatan politik dapat memunculkan potensi kerawanan di bidang keamanan," katanya.
Menurut dia, berbagai potensi kerawanan telah pihaknya petakan, untuk dilakukan penanganan secara profesional dan berkelanjutan, termasuk dalam melaksanakan tugas sinergi dengan institusi seperti TNI serta eleman lainnya.
Untuk simulasi, ia mengatakan, dilakukan dalam dua situasi yaitu saat pemungutan suara di TPS dan saat KPU melakukan rapat pleno perolehan suara peserta pemilu.
Dalam simulasi yang dihadiri Bupati Jembrana I Putu Artha, Komandan Kodim 1617 Jembrana Letnan Kolonel Kavaleri. Djefry Marsono Hanok, KPU Jembrana, Bawaslu Jembrana serta sejumlah institusi lainnya digambarkan suasana TPS 1 di Kelurahan Pendem saat penghitungan suara.
Di TPS tersebut, pendukung calon presiden merasa tidak puas, sehingga membuat Ketua KPPS minta bantuan pengamanan kepada petugas dan unit patroli gabungan untuk meredakan kericuhan di TPS itu.
Sempat terjadi kericuhan di TPS ini, hingga aparat mengamankan saksi dari calon presiden yang protes dan berhasil meredam ketidakpuasan pendukung lainnya, sehingga proses penghitungan suara di TPS ini bisa dilanjutkan.
Setelah kericuhan di TPS ini, dua minggu kemudian pendukung calon presiden yang protes di TPS kembali melakukan unjuk rasa, kali ini sasarannya adalah menggagalkan sidang pleno KPU.
Saat situasi memanas, Kepala Bagian Operasional Polres Jembrana memerintahkan Kapolsek Kota Negara untuk menempatkan satu peleton pasukan Dalmas guna mengatasi unjuk rasa.
Karena pengunjuk rasa terus merangsek maju hingga masuk zona merah, komando diambilalih langsung oleh Kapolres Jembrana, dengan mengerahkan pasukan Dalmas lanjutan, dengan dibantu kendaraan taktis untuk mengendalikan massa.
Meksipun sudah dilakukan upaya pemecahan konsentrasi massa, pengunjuk rasa tetap beringas, sehingga untuk mencegah agar Ketua KPU Jembrana tidak disandera massa, yang bersangkutan diamankan dan diangkut dengan kendaraan taktis dibawa ke tempat yang lebih aman.
Skenario simulasi ini tidak hanya berhenti sampai ketua KPU berhasil diamankan, tapi berlanjut dengan pengendalian dan pembubaran tuntas massa yang melakukan aksi pembakaran.
Oleh polisi, massa yang bertambah beringas dibubarkan dengan semprotan gas air mata serta tembakan peringatan, yang membuat mereka ketakutan dan perlahan bisa dihalau dari kantor KPU, hingga suasana benar-benar aman dan pasukan Dalmas ditarik ke markas.***2***
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
"Simulasi ini merupakan representasi dari tanggungjawab Polri untuk mengamankan jalannya Pemilu 2019. Kepercayaan yang diberikan negara dan rakyat kepada polisi harus dipertanggungjawabkan, salah satunya dengan memberikan rasa aman saat pemilu," kata Kapolres Jembrana Ajun Komisaris Besar Budi P. Saragih, saat memimpin apel dan simulasi pengamanan pemilu di Negara, Jumat.
Ia mengatakan simulasi dilakukan untuk menghadapi situasi konflik sosial saat Pemilu 2019, karena pemilu kali ini memiliki kompleksitas kerawanan dan karakteristik yang khas, setelah pemilihan legislatif dan presiden dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan.
"Ini untuk pertamakali pemilihan legislatif dan presiden dilaksanakan bersamaan. Dari kacamata keamanan dan ketertiban, peningkatan intensitas kegiatan politik dapat memunculkan potensi kerawanan di bidang keamanan," katanya.
Menurut dia, berbagai potensi kerawanan telah pihaknya petakan, untuk dilakukan penanganan secara profesional dan berkelanjutan, termasuk dalam melaksanakan tugas sinergi dengan institusi seperti TNI serta eleman lainnya.
Untuk simulasi, ia mengatakan, dilakukan dalam dua situasi yaitu saat pemungutan suara di TPS dan saat KPU melakukan rapat pleno perolehan suara peserta pemilu.
Dalam simulasi yang dihadiri Bupati Jembrana I Putu Artha, Komandan Kodim 1617 Jembrana Letnan Kolonel Kavaleri. Djefry Marsono Hanok, KPU Jembrana, Bawaslu Jembrana serta sejumlah institusi lainnya digambarkan suasana TPS 1 di Kelurahan Pendem saat penghitungan suara.
Di TPS tersebut, pendukung calon presiden merasa tidak puas, sehingga membuat Ketua KPPS minta bantuan pengamanan kepada petugas dan unit patroli gabungan untuk meredakan kericuhan di TPS itu.
Sempat terjadi kericuhan di TPS ini, hingga aparat mengamankan saksi dari calon presiden yang protes dan berhasil meredam ketidakpuasan pendukung lainnya, sehingga proses penghitungan suara di TPS ini bisa dilanjutkan.
Setelah kericuhan di TPS ini, dua minggu kemudian pendukung calon presiden yang protes di TPS kembali melakukan unjuk rasa, kali ini sasarannya adalah menggagalkan sidang pleno KPU.
Saat situasi memanas, Kepala Bagian Operasional Polres Jembrana memerintahkan Kapolsek Kota Negara untuk menempatkan satu peleton pasukan Dalmas guna mengatasi unjuk rasa.
Karena pengunjuk rasa terus merangsek maju hingga masuk zona merah, komando diambilalih langsung oleh Kapolres Jembrana, dengan mengerahkan pasukan Dalmas lanjutan, dengan dibantu kendaraan taktis untuk mengendalikan massa.
Meksipun sudah dilakukan upaya pemecahan konsentrasi massa, pengunjuk rasa tetap beringas, sehingga untuk mencegah agar Ketua KPU Jembrana tidak disandera massa, yang bersangkutan diamankan dan diangkut dengan kendaraan taktis dibawa ke tempat yang lebih aman.
Skenario simulasi ini tidak hanya berhenti sampai ketua KPU berhasil diamankan, tapi berlanjut dengan pengendalian dan pembubaran tuntas massa yang melakukan aksi pembakaran.
Oleh polisi, massa yang bertambah beringas dibubarkan dengan semprotan gas air mata serta tembakan peringatan, yang membuat mereka ketakutan dan perlahan bisa dihalau dari kantor KPU, hingga suasana benar-benar aman dan pasukan Dalmas ditarik ke markas.***2***
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019