Denpasar (Antaranews Bali) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali memprediksi serapan DIPA tahun anggaran 2018 oleh satuan kerja kementerian/lembaga yang bertugas di Pulau Dewata, bisa lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
"Saya kira tahun ini penyerapannya sudah lebih baik dari periode ke periode dibandingkan tahun sebelumnya. Proyek atau kegiatan yang tahun sebelumnya sempat terhambat, untuk tahun ini bisa berjalan dengan baik," kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Dedi Sopandi, di Denpasar, Selasa.
Dedi mengemukakan, alokasi dana DIPA yang telah ditetapkan dan diterima Satker Kementerian/Lembaga untuk tahun anggaran 2018 sebesar Rp10,34 triliun.
Dari alokasi tersebut, serapannya hingga Senin (17/12) sudah mencapai sekitar 84,75 persen, yakni dengan rincian belanja pegawai sudah cukup optimal mencapai sekitar 96,9 persen, belanja barang 78,67 persen dan belanja modal 71,60 persen.
"Mudah-mudah bisa lebih baik dibandingkan saat 2017 yang saat itu capaiannya 91,6 persen. Tahun lalu ada sejumlah proyek atau kegiatan yang sempat terhambat karena bencana erupsi Gunung Agung. Mudah-mudahan dan kami prediksi tahun ini realisasinya lebih baik," ujar Dedi.
Dedi pun mengimbau Satker Kementerian/Lembaga di Provinsi Bali untuk memperhatikan batas waktu pengajuan tagihan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang batas akhirnya pada 21 Desember ini. "Mohon agar menjadi perhatian, karena waktu yang tersisa tinggal sebentar lagi," ucapnya.
Sementara itu, alokasi DIPA yang ditetapkan untuk Bali pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp 9,88 triliun dengan rincian satker vertikal kementerian/lembaga (Rp7,86 triliun), satker pusat kementerian/lembaga sebesar Rp1,78 triliun, OPD dalam rangka dekonsentrasi (Rp109,4 miliar), dan OPD dalam rangka tugas pembantuan sebesar (Rp128 miliar).
Untuk transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp11,84 triliun dengan rincian Provinsi Bali (Rp2,74 triliun), Kota Denpasar (Rp969 miliar), Kabupaten Badung (Rp737 miliar), Kabupaten Bangli (Rp852 miliar), Kabupaten Buleleng (Rp1,49 triliun), Kabupaten Gianyar (Rp1,07 triliun), Kabupaten Jembrana (Rp794 miliar), Karangasem (Rp1,12 triliun), Klungkung (Rp799 miliar), dan Tabanan (Rp1,25 triliun). (ed)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Saya kira tahun ini penyerapannya sudah lebih baik dari periode ke periode dibandingkan tahun sebelumnya. Proyek atau kegiatan yang tahun sebelumnya sempat terhambat, untuk tahun ini bisa berjalan dengan baik," kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Dedi Sopandi, di Denpasar, Selasa.
Dedi mengemukakan, alokasi dana DIPA yang telah ditetapkan dan diterima Satker Kementerian/Lembaga untuk tahun anggaran 2018 sebesar Rp10,34 triliun.
Dari alokasi tersebut, serapannya hingga Senin (17/12) sudah mencapai sekitar 84,75 persen, yakni dengan rincian belanja pegawai sudah cukup optimal mencapai sekitar 96,9 persen, belanja barang 78,67 persen dan belanja modal 71,60 persen.
"Mudah-mudah bisa lebih baik dibandingkan saat 2017 yang saat itu capaiannya 91,6 persen. Tahun lalu ada sejumlah proyek atau kegiatan yang sempat terhambat karena bencana erupsi Gunung Agung. Mudah-mudahan dan kami prediksi tahun ini realisasinya lebih baik," ujar Dedi.
Dedi pun mengimbau Satker Kementerian/Lembaga di Provinsi Bali untuk memperhatikan batas waktu pengajuan tagihan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang batas akhirnya pada 21 Desember ini. "Mohon agar menjadi perhatian, karena waktu yang tersisa tinggal sebentar lagi," ucapnya.
Sementara itu, alokasi DIPA yang ditetapkan untuk Bali pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp 9,88 triliun dengan rincian satker vertikal kementerian/lembaga (Rp7,86 triliun), satker pusat kementerian/lembaga sebesar Rp1,78 triliun, OPD dalam rangka dekonsentrasi (Rp109,4 miliar), dan OPD dalam rangka tugas pembantuan sebesar (Rp128 miliar).
Untuk transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp11,84 triliun dengan rincian Provinsi Bali (Rp2,74 triliun), Kota Denpasar (Rp969 miliar), Kabupaten Badung (Rp737 miliar), Kabupaten Bangli (Rp852 miliar), Kabupaten Buleleng (Rp1,49 triliun), Kabupaten Gianyar (Rp1,07 triliun), Kabupaten Jembrana (Rp794 miliar), Karangasem (Rp1,12 triliun), Klungkung (Rp799 miliar), dan Tabanan (Rp1,25 triliun). (ed)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018