Denpasar (Antaranews Bali) - Wali Kota Denpasar, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra,menitipkan delapan isu pembangunan dalam Musyawarah Kerja Sabha Upadesa Kota Denpasar Tahun 2018 yang bertujuan menyusun rencana kerja lima tahunan dalam sistem adat.
"Di Bali terdapat dua sistem yang diakui saat ini, yakni sistem adat dan kedinasan, hal inilah yang disinkronkan melalui Sabha Upadesa agar pola pembangunan dapat efektif dan tidak tumpang tindih," katanya saat membuka musyawarah itu di Bedugul, Kabupaten Tabanan, Minggu (11/11).
Dalam kegiatan yang diikuti oleh Forum Kades/Lurah, Forum Pekaseh, Forum Bendega, Forum Bendesa se-Kota Denpasar, Sekda Kota Denpasar Anak Agung Rai Iswara, dan Pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Denpasar itu, Rai Mantra mengharapkan musyawarah itu memunculkan buah pemikiran yang nantinya dapat menjadi rekomendasi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kota Denpasar.
"Sabha Upadesa sebagai organisasi masyarakat berbagai komponen yang dapat menjadi sumber pemikiran guna penyelarasan pembangunan berlandaskan Tri Hita Karana itu penting bagi pemerintah agar pembangunan bisa selaras, serasi dan seimbang berlandaskan Tri Hita Karana menuju keharmoniasan dapat terwujud di Kota Denpasar, terutama solusi terkait delapan isu pembangunan," ujarnya.
Dalam laporannya, Ketua Sabha Upadesa Kota Denpasar, I Wayan Meganadha, menjelaskan Sabha Upadesa secara langsung terlibat dalam pembentukan aturan dan menyikapi isu di Kota Denpasar.
"Khusus tahun 2018, ada delapan isu yang harus menjadi perhatian kita bersama di berbagai sektor, seperti masalah kependudukan, sistem pengelolaan sampah, pemahaman tentang saber pungli, pemberantasan narkoba, peluang pemanfaatan pariwisata budaya oleh desa adat, sinergitas antara pemerintah dan komponen masyarakat, serta menjaga kesucian pura," katanya.
Menurut dia, delapan isu itulah yang ingin dibahas pada musyawarah kali ini, sehingga sabha upadesa yang merupakan salah satu lembaga yang menanungi beragam organisasi hingga tingkat terbawah itu dalam melakukan sinkronisasi dalam mendukung pembangunan di berbagai sektor. (ed)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Di Bali terdapat dua sistem yang diakui saat ini, yakni sistem adat dan kedinasan, hal inilah yang disinkronkan melalui Sabha Upadesa agar pola pembangunan dapat efektif dan tidak tumpang tindih," katanya saat membuka musyawarah itu di Bedugul, Kabupaten Tabanan, Minggu (11/11).
Dalam kegiatan yang diikuti oleh Forum Kades/Lurah, Forum Pekaseh, Forum Bendega, Forum Bendesa se-Kota Denpasar, Sekda Kota Denpasar Anak Agung Rai Iswara, dan Pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Denpasar itu, Rai Mantra mengharapkan musyawarah itu memunculkan buah pemikiran yang nantinya dapat menjadi rekomendasi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kota Denpasar.
"Sabha Upadesa sebagai organisasi masyarakat berbagai komponen yang dapat menjadi sumber pemikiran guna penyelarasan pembangunan berlandaskan Tri Hita Karana itu penting bagi pemerintah agar pembangunan bisa selaras, serasi dan seimbang berlandaskan Tri Hita Karana menuju keharmoniasan dapat terwujud di Kota Denpasar, terutama solusi terkait delapan isu pembangunan," ujarnya.
Dalam laporannya, Ketua Sabha Upadesa Kota Denpasar, I Wayan Meganadha, menjelaskan Sabha Upadesa secara langsung terlibat dalam pembentukan aturan dan menyikapi isu di Kota Denpasar.
"Khusus tahun 2018, ada delapan isu yang harus menjadi perhatian kita bersama di berbagai sektor, seperti masalah kependudukan, sistem pengelolaan sampah, pemahaman tentang saber pungli, pemberantasan narkoba, peluang pemanfaatan pariwisata budaya oleh desa adat, sinergitas antara pemerintah dan komponen masyarakat, serta menjaga kesucian pura," katanya.
Menurut dia, delapan isu itulah yang ingin dibahas pada musyawarah kali ini, sehingga sabha upadesa yang merupakan salah satu lembaga yang menanungi beragam organisasi hingga tingkat terbawah itu dalam melakukan sinkronisasi dalam mendukung pembangunan di berbagai sektor. (ed)
Editor : I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018