Denpasar, (Antaranews Bali) - Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengapresiasi reformasi layanan yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional, yang manfaatnya telah dirasakan masyarakat luas dan instansi pemerintah dalam proses penyertifikatan tanah.
"Ini merupakan bukti keseriusan pemerintah untuk menuntaskan penyertifikatan tanah. Saya nilai, BPN sebagai ujung tombak dalam program ini telah berhasil melakukan reformasi layanan sehingga target nasional akan segera tercapai," kata Dewa Indra disela-sela Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional Tahun 2018, di Denpasar, Senin.
Dewa Indra menambahkan, target penuntasan penyertifikatan tanah milik masyarakat merupakan program nasional yang menjadi atensi Presiden Joko Widodo. Dalam sejumlah kesempatan, Presiden turun langsung menyerahkan sertifikat kepada masyarakat Bali dan sejumlah daerah lainnya. "Kami juga menyampaikan terima kasih atas kerja sama dan sinergi yang terbangun antara Pemprov Bali dan BPN Bali sehingga sudah banyak sertifikat lahan pemerintah yang berhasil dirampungkan," ujarnya.
Ia berharap sinergi tersebut dapat terus ditingkatkan agar penyertifikatan lahan Pemprov Bali bisa segera rampung. Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan A Djalil dalam sambutan yang dibacakan Sekda Dewa Indra menegaskan komitmen jajarannya untuk meningkatkan kualitas rencana tata ruang di Indonesia.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sudah meluncurkan Sistem Informasi Geografis Tata Ruang (GISTARU) yang memungkinkan setiap orang dapat mengakses rencana tata ruang yang berlaku secara nasional maupun yang berlaku di setiap daerah.
Dengan terbukanya akses terhadap dokumen rencana tata ruang, kesadaran masyarakat diharapkan makin meningkat dan berperan aktif dalam penyusunan tata ruang serta mengawasi implementasinya.
Sedangkan berkenaan dengan legalisasi aset melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan jumlah 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia, ditargetkan sudah tuntas terdaftar pada tahun 2025. Untuk merealisasikan target tersebut, pihaknya terus melakukan modernisasi pelayanan dengan pemanfaatan teknologi terkini.
Dalam upacara tersebut, Sekda Dewa Indra juga menyerahkan satya lencana kepada pegawai di lingkungan BPN Bali. Acara diakhiri dengan pemotongan tumpeng oleh Sekda Dewa Indra yang diserahkan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Bali Rudi Rubijaya.
Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional Tahun 2018 mengambil tema "Tanah dan Ruang Untuk Keadilan dan Kemakmuran". Tema ini mengandung makna, tanah dan ruang sebagai satu kesatuan utuh yang dapat memberikan keadilan dan kemakmuran masyarakat, pelaku usaha maupun negara.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Ini merupakan bukti keseriusan pemerintah untuk menuntaskan penyertifikatan tanah. Saya nilai, BPN sebagai ujung tombak dalam program ini telah berhasil melakukan reformasi layanan sehingga target nasional akan segera tercapai," kata Dewa Indra disela-sela Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional Tahun 2018, di Denpasar, Senin.
Dewa Indra menambahkan, target penuntasan penyertifikatan tanah milik masyarakat merupakan program nasional yang menjadi atensi Presiden Joko Widodo. Dalam sejumlah kesempatan, Presiden turun langsung menyerahkan sertifikat kepada masyarakat Bali dan sejumlah daerah lainnya. "Kami juga menyampaikan terima kasih atas kerja sama dan sinergi yang terbangun antara Pemprov Bali dan BPN Bali sehingga sudah banyak sertifikat lahan pemerintah yang berhasil dirampungkan," ujarnya.
Ia berharap sinergi tersebut dapat terus ditingkatkan agar penyertifikatan lahan Pemprov Bali bisa segera rampung. Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan A Djalil dalam sambutan yang dibacakan Sekda Dewa Indra menegaskan komitmen jajarannya untuk meningkatkan kualitas rencana tata ruang di Indonesia.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sudah meluncurkan Sistem Informasi Geografis Tata Ruang (GISTARU) yang memungkinkan setiap orang dapat mengakses rencana tata ruang yang berlaku secara nasional maupun yang berlaku di setiap daerah.
Dengan terbukanya akses terhadap dokumen rencana tata ruang, kesadaran masyarakat diharapkan makin meningkat dan berperan aktif dalam penyusunan tata ruang serta mengawasi implementasinya.
Sedangkan berkenaan dengan legalisasi aset melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan jumlah 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia, ditargetkan sudah tuntas terdaftar pada tahun 2025. Untuk merealisasikan target tersebut, pihaknya terus melakukan modernisasi pelayanan dengan pemanfaatan teknologi terkini.
Dalam upacara tersebut, Sekda Dewa Indra juga menyerahkan satya lencana kepada pegawai di lingkungan BPN Bali. Acara diakhiri dengan pemotongan tumpeng oleh Sekda Dewa Indra yang diserahkan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Bali Rudi Rubijaya.
Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional Tahun 2018 mengambil tema "Tanah dan Ruang Untuk Keadilan dan Kemakmuran". Tema ini mengandung makna, tanah dan ruang sebagai satu kesatuan utuh yang dapat memberikan keadilan dan kemakmuran masyarakat, pelaku usaha maupun negara.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018