){kind=link}
Denpasar (Antaranews Bali) - Sebanyak 60 penari yang juga warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Kerobokan, Denpasar, Bali, menyuguhkan karya seni fragmentari kolosal dengan Judul "Pesona Budaya Nusantara" dalam rangka memeringati HUT ke-73 Proklamasi Kemerdekan RI di Denpasar, Jumat.
Penampilan karya seni bersama komunitas Seni Yayasan Dwijendra Denpasar itu, ditunjukkan dengan penuh semangat oleh warga binaan LP Kerobokan sebagai wujud kecintaan terhadap budaya Tanah Air.
"Ya, sebanyak 60 orang penari dari warga binaan bersama komunitas seni Yayasan Dwijendra ingin meningkatkan kreativitas para narapidana untuk berkesenian yang disuguhkan dalam upacara HUT Kemerdekaan RI," kata Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Denpasar, Tonny Nainggolan, dalam upacara yang juga ditandai penyerahan remisi HUT RI.
Sebuah garapan tari kolosal dalam kolaborasi ini menggambarkan kegigihan para pahlawan Nusantara yang telah membuktikan bahwa mereka bisa merebut hak dan harga diri NKRI dari tangan penjajah.
Dengan tekad yang bulat, para pahlawan ingin mempersatukan Nusantara menjadi Bhinneka Tunggal Ika dibawah semangat Pancasila. "Ini yang harus ditanamkan kepada generasi muda kita, khususnya warga binaan di LP Kerobokan ini," katanya.
Sekilas cerita, karya "Pesona Budaya Nusantara" ini merupakan karya anak negeri yang ingin menyampaikan pesan semangat kemerdekaan dan Pancasila ke dalam bentuk fragmen tari kolosal.
Dengan berbagai tarian Nusantara yang disuguhkan dalam acara pemberian remisi kepada warga binaan pemasyarakatan dan pegawai berprestasi jajaran Kemenkumham Bali itu membawa pesan bahwa seni dan budaya memiliki peran yang tinggi sebagai pilar pemersatu perbedaan.
Seperti yang dikutip dari pembawa narasi cerita tari kolosal ini menyatakan "Karena Indonesia bukanlah aku, karena Indonesia bukanlah kamu, tetapi Indonesia adalah kita". Dalam cerita itu, mengajak pemuda Indonesia agar bangkit dan membangun negara Indonesia ini.
"Karena perjuangan para pahlawan yang sangat gigih untuk mempersatukan bangsa ini, kita sebagai penerus bangsa bisa merasakan kemerdekaan seperti saat ini," katanya.
Dalam tarian kolosal tersebut, juga disisipkan seruan "Wahai para pemuda, mari kita satukan jiwa untuk Pancasila dan mari kita satukan kekuatan demi Indonesia merdeka, kita berdiri di negeri khatulistiwa dengan banyak suku, budaya, dan agama. Kita bahagia menjadi bangsa Nusantara, dari Aceh hingga Papua, kita bangga negeriku elok panorama, cantik rupa dan jelita, seperti para wanita dan gagah rupawan seperti pria".
Pertunjukan itu disaksikan Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, Kakanwil Kemenkumham Bali, Maryoto Sumadi, jajaran Kejati Bali dan Kejari Denpasar, maupun dari kepolisian dan jajaran Kantor Imigrasi yang terlihat antusias.
Baca juga: 588 narapidana LP Kerobokan terima revisi kemerdekaan
Revitalisasi LP
Dalam kesempatan itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kakanwil Kemenkumham) Provinsi Bali, Maryoto Sumadi, mendukung penuh program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk revitalisasi sistem lembaga pemasyarakatan.
"Revitalisasi ini akan dibangun dalam tiga bentuk lembaga pemasyarakatan dengan sistem super maksimum, sistem medium dan sistem minimum," ujar Maryoto saat ditemui usai acara penyerahan remisi umum kepada narapidana di LP Kerobokan, Denpasar, Jumat.
Ia menegaskan bahwa dengan adanya revitalisasi ini tidak ada lagi narapidana yang masuk sistem super maksimum digabung dengan narapidana dengan sistem minimum, sehingga petugas sipir di dalam Lapas bisa fokus menangani hal ini.
Artinya, para sipir dapat melakukan pembinaan kepada narapidana yang kasus berat atau sistem super maksimum dan bagaimana melakukan pembinaan dengan sistem medium hingga sistem minimum itu.
"Tidak kalah pentingnya, kami jajaran Kemenkumham sudah berkomitmen bersama Dirjen Pemasyarakatan dalam pembenahan mentalitas sumber daya manusia kita. Dari hati kita sepakat, ini harus dibenahi," ujarnya.
Hal ini dilakukan guna mencegah adanya isu yang berkembang pada masyarakat bahwa ada ruang tahanan khusus untuk penghuni LP yang memiliki uang, sehingga mendapat fasilitas nyaman di balik jeruji besi, seperti kasus Lapas Sukamiskin, Jawa Barat yang menjerat para koruptor.
"Terkait pengategorian sesuai tindak pidana yang dilakukan narapidana, masih dalam pembahasan, tapi gambaran umumnya sudah pasti merevitalisasi sistem pemasyarakatan dengan tiga jenis tadi," ujarnya.
Ia menegaskan, Dirjen Pemasyarakatan bersama jajarannya beserta ahli pemasyarakatan sudah dikumpulkan untuk menyelesaikan masalah revitalisasi ini.
"Saya berharap doa dan dukungan maupun kritikan dari semua pihak dapat segera terwujudnya program ini agar bisa terealisasi," katanya.
Untuk realisasi kesiapan revitalisasi sistem di LP Kerobokan ini masih dalam pembahasan dan melihat ketersediaan anggaran. "Tentunya dalam program ada skala prioritasnya, jadi kami berharap dukungan dari teman-teman media memantau hal ini," katanya. (*)
Video oleh I Made Surya
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
Penampilan karya seni bersama komunitas Seni Yayasan Dwijendra Denpasar itu, ditunjukkan dengan penuh semangat oleh warga binaan LP Kerobokan sebagai wujud kecintaan terhadap budaya Tanah Air.
"Ya, sebanyak 60 orang penari dari warga binaan bersama komunitas seni Yayasan Dwijendra ingin meningkatkan kreativitas para narapidana untuk berkesenian yang disuguhkan dalam upacara HUT Kemerdekaan RI," kata Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Denpasar, Tonny Nainggolan, dalam upacara yang juga ditandai penyerahan remisi HUT RI.
Sebuah garapan tari kolosal dalam kolaborasi ini menggambarkan kegigihan para pahlawan Nusantara yang telah membuktikan bahwa mereka bisa merebut hak dan harga diri NKRI dari tangan penjajah.
Dengan tekad yang bulat, para pahlawan ingin mempersatukan Nusantara menjadi Bhinneka Tunggal Ika dibawah semangat Pancasila. "Ini yang harus ditanamkan kepada generasi muda kita, khususnya warga binaan di LP Kerobokan ini," katanya.
Sekilas cerita, karya "Pesona Budaya Nusantara" ini merupakan karya anak negeri yang ingin menyampaikan pesan semangat kemerdekaan dan Pancasila ke dalam bentuk fragmen tari kolosal.
Dengan berbagai tarian Nusantara yang disuguhkan dalam acara pemberian remisi kepada warga binaan pemasyarakatan dan pegawai berprestasi jajaran Kemenkumham Bali itu membawa pesan bahwa seni dan budaya memiliki peran yang tinggi sebagai pilar pemersatu perbedaan.
Seperti yang dikutip dari pembawa narasi cerita tari kolosal ini menyatakan "Karena Indonesia bukanlah aku, karena Indonesia bukanlah kamu, tetapi Indonesia adalah kita". Dalam cerita itu, mengajak pemuda Indonesia agar bangkit dan membangun negara Indonesia ini.
"Karena perjuangan para pahlawan yang sangat gigih untuk mempersatukan bangsa ini, kita sebagai penerus bangsa bisa merasakan kemerdekaan seperti saat ini," katanya.
Dalam tarian kolosal tersebut, juga disisipkan seruan "Wahai para pemuda, mari kita satukan jiwa untuk Pancasila dan mari kita satukan kekuatan demi Indonesia merdeka, kita berdiri di negeri khatulistiwa dengan banyak suku, budaya, dan agama. Kita bahagia menjadi bangsa Nusantara, dari Aceh hingga Papua, kita bangga negeriku elok panorama, cantik rupa dan jelita, seperti para wanita dan gagah rupawan seperti pria".
Pertunjukan itu disaksikan Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, Kakanwil Kemenkumham Bali, Maryoto Sumadi, jajaran Kejati Bali dan Kejari Denpasar, maupun dari kepolisian dan jajaran Kantor Imigrasi yang terlihat antusias.
Baca juga: 588 narapidana LP Kerobokan terima revisi kemerdekaan
Revitalisasi LP
Dalam kesempatan itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kakanwil Kemenkumham) Provinsi Bali, Maryoto Sumadi, mendukung penuh program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk revitalisasi sistem lembaga pemasyarakatan.
"Revitalisasi ini akan dibangun dalam tiga bentuk lembaga pemasyarakatan dengan sistem super maksimum, sistem medium dan sistem minimum," ujar Maryoto saat ditemui usai acara penyerahan remisi umum kepada narapidana di LP Kerobokan, Denpasar, Jumat.
Ia menegaskan bahwa dengan adanya revitalisasi ini tidak ada lagi narapidana yang masuk sistem super maksimum digabung dengan narapidana dengan sistem minimum, sehingga petugas sipir di dalam Lapas bisa fokus menangani hal ini.
Artinya, para sipir dapat melakukan pembinaan kepada narapidana yang kasus berat atau sistem super maksimum dan bagaimana melakukan pembinaan dengan sistem medium hingga sistem minimum itu.
"Tidak kalah pentingnya, kami jajaran Kemenkumham sudah berkomitmen bersama Dirjen Pemasyarakatan dalam pembenahan mentalitas sumber daya manusia kita. Dari hati kita sepakat, ini harus dibenahi," ujarnya.
Hal ini dilakukan guna mencegah adanya isu yang berkembang pada masyarakat bahwa ada ruang tahanan khusus untuk penghuni LP yang memiliki uang, sehingga mendapat fasilitas nyaman di balik jeruji besi, seperti kasus Lapas Sukamiskin, Jawa Barat yang menjerat para koruptor.
"Terkait pengategorian sesuai tindak pidana yang dilakukan narapidana, masih dalam pembahasan, tapi gambaran umumnya sudah pasti merevitalisasi sistem pemasyarakatan dengan tiga jenis tadi," ujarnya.
Ia menegaskan, Dirjen Pemasyarakatan bersama jajarannya beserta ahli pemasyarakatan sudah dikumpulkan untuk menyelesaikan masalah revitalisasi ini.
"Saya berharap doa dan dukungan maupun kritikan dari semua pihak dapat segera terwujudnya program ini agar bisa terealisasi," katanya.
Untuk realisasi kesiapan revitalisasi sistem di LP Kerobokan ini masih dalam pembahasan dan melihat ketersediaan anggaran. "Tentunya dalam program ada skala prioritasnya, jadi kami berharap dukungan dari teman-teman media memantau hal ini," katanya. (*)
Video oleh I Made Surya
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018