Negara (Antaranews Bali) - Pemkab Jembrana, Bali meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan selama sempat tahun berturut-turut.
"Saya sampaikan terima kasih kepada seluruh pegawai Pemkab Jembrana atas kinerjanya, sehingga bisa mendapatkan predikat WTP dari BPK," kata Bupati Jembrana I Putu Artha di Negara, Kamis.
Terakhir, predikat WTP kembali diraih kabupaten di ujung barat Pulau Bali ini untuk tahun anggaran 2017, yang diterima Bupati dari Kepala BPK Perwakilan Bali Yulindra Tri Kusumo Nugroho, Senin (28/5) lalu.
Ia mengatakan, selama empat tahun berturut-turut meraih predikat itu menjadi bukti kerja keras semua pihak, mulai dari aparat desa hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Jembrana.
Menurutnya, dengan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang betul, serta mengikuti pembinaan dari BPK, predikat WTP ini bisa dipertahankan untuk tahun anggaran selanjutnya.
"Pengelolaan keuangan yang baik serta mengikuti saran dan pembinaan BPK, membuat sistem pengelolaan keuangan Pemkab Jembrana menjadi lebih efektif, tepat sasaran dan bermanfaat untuk masyarakat," katanya.
Sementara saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk Pemkab Jembrana, Senin lalu Yulindra mengatakan, laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2017 disusun berdasarkan standar akutansi pemerintah berbasis akrual.
"Sistem akrual ini sudah memasuki tahun ketiga dalam penerapannya. Kami berharap, pengelolaan keuangan pemerintah daerah semakin baik," katanya.
Menurutnya, ada tiga hasil laporan pemeriksaan yang diserahkan pihaknya, yaitu pemeriksaan atas keuangan tahun anggaran 2017, pemeriksaan sistem pengendalian intern dan pemeriksaan terkait dengan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.
Ia mengatakan, BPK memiliki tanggungjawab untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui pemeriksaan keuangan, untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan pemerintah daerah dalam menjalankan peraturan tata kelola keuangan.(GBI)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Saya sampaikan terima kasih kepada seluruh pegawai Pemkab Jembrana atas kinerjanya, sehingga bisa mendapatkan predikat WTP dari BPK," kata Bupati Jembrana I Putu Artha di Negara, Kamis.
Terakhir, predikat WTP kembali diraih kabupaten di ujung barat Pulau Bali ini untuk tahun anggaran 2017, yang diterima Bupati dari Kepala BPK Perwakilan Bali Yulindra Tri Kusumo Nugroho, Senin (28/5) lalu.
Ia mengatakan, selama empat tahun berturut-turut meraih predikat itu menjadi bukti kerja keras semua pihak, mulai dari aparat desa hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Jembrana.
Menurutnya, dengan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang betul, serta mengikuti pembinaan dari BPK, predikat WTP ini bisa dipertahankan untuk tahun anggaran selanjutnya.
"Pengelolaan keuangan yang baik serta mengikuti saran dan pembinaan BPK, membuat sistem pengelolaan keuangan Pemkab Jembrana menjadi lebih efektif, tepat sasaran dan bermanfaat untuk masyarakat," katanya.
Sementara saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk Pemkab Jembrana, Senin lalu Yulindra mengatakan, laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2017 disusun berdasarkan standar akutansi pemerintah berbasis akrual.
"Sistem akrual ini sudah memasuki tahun ketiga dalam penerapannya. Kami berharap, pengelolaan keuangan pemerintah daerah semakin baik," katanya.
Menurutnya, ada tiga hasil laporan pemeriksaan yang diserahkan pihaknya, yaitu pemeriksaan atas keuangan tahun anggaran 2017, pemeriksaan sistem pengendalian intern dan pemeriksaan terkait dengan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.
Ia mengatakan, BPK memiliki tanggungjawab untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui pemeriksaan keuangan, untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan pemerintah daerah dalam menjalankan peraturan tata kelola keuangan.(GBI)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018