Semarapura (Antaranews Bali) - Ketua Tim Verifikasi Lapangan Kabupaten Layak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Hamid Patilima mengatakan, kunjungannya ke Kabupaten Klungkung, Bali untuk memastikan fakta di lapangan apakah sesuai dengan komitmen menuju kabupaten layak anak.
"Hal itu menjadi penekanan, kenyataan di lapangan telah sesuai dengan laporan data yang telah disampaikan Pemkab Klungkung kepada kami," kata Ketua Tim Hamid Patilima dalam siaran Pers Humas Pemkab Klungkung yang diterima, Jumat.
Kunjungan lapangan itu dilakukan, mengingat Pemkab Klungkung berkomitmen menuju Kabupaten Layak Anak dan kini memasuki tahap verifikasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
Hamid Patilima dalam acara di ruang rapat Praja Mandala Kantor Bupati yang dihadiri Pejabat sementara Bupati Klungkung Wayan Sugiada menjelaskan, ada beberapa hal yang menjadi catatan oleh tim yakni sejumlah fasilitas sarana dan prasarana penunjang harus tersedia menuju kabupaten layak anak.
Fasilitas umum tersebut antara lain taman bermain anak-anak, sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak dan sarana pendukung lainnya bagi anak-ana.
Beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian lanjutan menuju kabupaten layak anak. Salah satunya adalah Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Layak Anak. "Kunci lainnya adalah semua kecamatan, desa/kelurahan dan lingkungan harus komitmen, bergerak mewujudkan Kabupaten Layak Anak," ujar Hamid Patilima.
Sementara Pjs Bupati Klungkung I Wayan Sugiada menyatakan, kebijakan kabupaten layak anak bertujuan untuk mensinergikan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, sehingga pemenuhan hak-hak anak dapat diwujudkan.
Dari 24 indikator kabupaten layak anak yang didasarkan pada substansi hak-hak anak dikelompokkan dalam lima kluster pemenuhan hak anak dalam onvensi hak anak telah diupayakan dapat terpenuhi.
Hal tersebut antara lain hak sipil, kebebasan, lingkungan keluarga, pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya serta perlindungan khusus.
"Kami sangat berharap penguatan koordinasi semua pihak dapat terus ditingkatkan dan melakukan koordinasi secara rutin. Karena anak adalah investasi kita dimasa mendatang," ujar Pjs Bupati Sugiada.
Sementara itu Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung Ida Bagus Anom Adnyana menyebutkan, untuk menuju kabupaten layak anak, Kabupaten Klungkung telah melakukan berbagai inovasi.
Hal itu antara lain gerakan masyarakat gemar membaca atau program Perpustakaan Keliling, Belananda (Begitu lahir langsung mendapat akta kelahiran), Kris (Kring Sehat) 118, Gerakan masyarakat sadar informasi, smart city (informasi layak anak), angkutan siswa gratis, Puskesmas ramah anak dan sekolah ramah anak.
Untuk tahun 2017, kata Anom Adnyana sekolah Taman Kanak-kanak (TK), SD dan SMP yang menjadi sekolah ramah anak masing-masing sebanyak dua sekolah. Sementara untuk Puskesmas ramah anak baru tercatat empat unit.
"Kami di dinas juga menyediakan ruang pendampingan konsultasi anak berhadapan hukum," ujar Anom Adnyana. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Hal itu menjadi penekanan, kenyataan di lapangan telah sesuai dengan laporan data yang telah disampaikan Pemkab Klungkung kepada kami," kata Ketua Tim Hamid Patilima dalam siaran Pers Humas Pemkab Klungkung yang diterima, Jumat.
Kunjungan lapangan itu dilakukan, mengingat Pemkab Klungkung berkomitmen menuju Kabupaten Layak Anak dan kini memasuki tahap verifikasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
Hamid Patilima dalam acara di ruang rapat Praja Mandala Kantor Bupati yang dihadiri Pejabat sementara Bupati Klungkung Wayan Sugiada menjelaskan, ada beberapa hal yang menjadi catatan oleh tim yakni sejumlah fasilitas sarana dan prasarana penunjang harus tersedia menuju kabupaten layak anak.
Fasilitas umum tersebut antara lain taman bermain anak-anak, sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak dan sarana pendukung lainnya bagi anak-ana.
Beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian lanjutan menuju kabupaten layak anak. Salah satunya adalah Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Layak Anak. "Kunci lainnya adalah semua kecamatan, desa/kelurahan dan lingkungan harus komitmen, bergerak mewujudkan Kabupaten Layak Anak," ujar Hamid Patilima.
Sementara Pjs Bupati Klungkung I Wayan Sugiada menyatakan, kebijakan kabupaten layak anak bertujuan untuk mensinergikan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, sehingga pemenuhan hak-hak anak dapat diwujudkan.
Dari 24 indikator kabupaten layak anak yang didasarkan pada substansi hak-hak anak dikelompokkan dalam lima kluster pemenuhan hak anak dalam onvensi hak anak telah diupayakan dapat terpenuhi.
Hal tersebut antara lain hak sipil, kebebasan, lingkungan keluarga, pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya serta perlindungan khusus.
"Kami sangat berharap penguatan koordinasi semua pihak dapat terus ditingkatkan dan melakukan koordinasi secara rutin. Karena anak adalah investasi kita dimasa mendatang," ujar Pjs Bupati Sugiada.
Sementara itu Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung Ida Bagus Anom Adnyana menyebutkan, untuk menuju kabupaten layak anak, Kabupaten Klungkung telah melakukan berbagai inovasi.
Hal itu antara lain gerakan masyarakat gemar membaca atau program Perpustakaan Keliling, Belananda (Begitu lahir langsung mendapat akta kelahiran), Kris (Kring Sehat) 118, Gerakan masyarakat sadar informasi, smart city (informasi layak anak), angkutan siswa gratis, Puskesmas ramah anak dan sekolah ramah anak.
Untuk tahun 2017, kata Anom Adnyana sekolah Taman Kanak-kanak (TK), SD dan SMP yang menjadi sekolah ramah anak masing-masing sebanyak dua sekolah. Sementara untuk Puskesmas ramah anak baru tercatat empat unit.
"Kami di dinas juga menyediakan ruang pendampingan konsultasi anak berhadapan hukum," ujar Anom Adnyana. (WDY)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018