Denpasar (Antaranews Bali) - Panitia Pengawas Pemilu Kota Denpasar telah beberapa kali meminta tim kampanye pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali untuk memindahkan lokasi kampanye agar tidak menggunakan kawasan areal pura.
"Sebenarnya sejumlah areal pura di Denpasar rencananya digunakan sebagai tempat kampanye paslon. Begitu kami mendapatkan informasi itu, kami secepatnya memberikan pemahaman kepada tim kampanye agar kegiatannya digeser ke tempat lain," kata Ketua Panwaslu Kota Denpasar I Wayan Sudarsana, di Denpasar, Minggu.
Dia mencontohkan, ada suatu daerah di Kota Denpasar yang warganya akan menampilkan pentas Calonarang dan menggelar ritual "piodalan" ingin menghadirkan Cagub dan Cawagub Bali, serta akan diisi dengan pemasangan alat peraga.
"Oleh karena itu, kami cepat mengadakan pendekatan dengan pihak "kelihan" atau pengurus adat setempat, maupun tim kampanye pasangan calon agar memahami larangan menggunakan tempat ibadah sebagai ajang kampanye," ucapnya.
Sudarsana kembali mengingatkan bahwa tempat ibadah dan tempat pendidikan itu tidak boleh digunakan untuk kegiatan penyampaian visi misi pasangan calon, termasuk yang berbentuk "simakrama" atau temu wicara dengan masyarakat.
"Di keempat kecamatan di Kota Denpasar ini kami temukan ada rencana penggunaan pura maupun wantilan pura untuk kampanye, tetapi bersyukur dapat kami cegah dan dipahami, sehingga tidak sampai terjadi pelanggaran," ujarnya.
Selain mengawasi berbagai bentuk kampanye, simakrama hingga blusukan ke pasar, pihaknya juga memantapkan sosialisasi Pilkada Bali 2018 kepada masyarakat.
"Kami pun memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan Pilkada Bali dan dapat menggunakan hak pilihnya pada 27 Juni mendatang. Kelompok yang kami sasar itu diantaranya Sekaa Teruna Teruni (STT), anggota PKK, maupun perangkat desa," kata Sudarsana.
Untuk saat ini, pihaknya juga menginstruksikan jajarannya untuk memastikan daftar pemilih tetap Pilkada Bali sudah terkirim ke desa oleh jajaran penyelenggara pemilu dan selanjutnya ditempel di tempat-tempat terbuka yang mudah dilihat masyarakat.
"Kami pun akan mengadakan pencermatan terhadap kesiapan distribusi logistik pilkada di Kota Denpasar," ucapnya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Sebenarnya sejumlah areal pura di Denpasar rencananya digunakan sebagai tempat kampanye paslon. Begitu kami mendapatkan informasi itu, kami secepatnya memberikan pemahaman kepada tim kampanye agar kegiatannya digeser ke tempat lain," kata Ketua Panwaslu Kota Denpasar I Wayan Sudarsana, di Denpasar, Minggu.
Dia mencontohkan, ada suatu daerah di Kota Denpasar yang warganya akan menampilkan pentas Calonarang dan menggelar ritual "piodalan" ingin menghadirkan Cagub dan Cawagub Bali, serta akan diisi dengan pemasangan alat peraga.
"Oleh karena itu, kami cepat mengadakan pendekatan dengan pihak "kelihan" atau pengurus adat setempat, maupun tim kampanye pasangan calon agar memahami larangan menggunakan tempat ibadah sebagai ajang kampanye," ucapnya.
Sudarsana kembali mengingatkan bahwa tempat ibadah dan tempat pendidikan itu tidak boleh digunakan untuk kegiatan penyampaian visi misi pasangan calon, termasuk yang berbentuk "simakrama" atau temu wicara dengan masyarakat.
"Di keempat kecamatan di Kota Denpasar ini kami temukan ada rencana penggunaan pura maupun wantilan pura untuk kampanye, tetapi bersyukur dapat kami cegah dan dipahami, sehingga tidak sampai terjadi pelanggaran," ujarnya.
Selain mengawasi berbagai bentuk kampanye, simakrama hingga blusukan ke pasar, pihaknya juga memantapkan sosialisasi Pilkada Bali 2018 kepada masyarakat.
"Kami pun memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan Pilkada Bali dan dapat menggunakan hak pilihnya pada 27 Juni mendatang. Kelompok yang kami sasar itu diantaranya Sekaa Teruna Teruni (STT), anggota PKK, maupun perangkat desa," kata Sudarsana.
Untuk saat ini, pihaknya juga menginstruksikan jajarannya untuk memastikan daftar pemilih tetap Pilkada Bali sudah terkirim ke desa oleh jajaran penyelenggara pemilu dan selanjutnya ditempel di tempat-tempat terbuka yang mudah dilihat masyarakat.
"Kami pun akan mengadakan pencermatan terhadap kesiapan distribusi logistik pilkada di Kota Denpasar," ucapnya. (WDY)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018