Semarapura (Antaranews Bali) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Klungkung menyangkut perlindungan pegawai non-aparatur sipil negara dalam program jaminan ketenagakerjaan.
"Sebelum memberikan penghargaan kepada Pemkab Klungkung, kami melakukan pendataan selama tiga tahun, kurun waktu 2015-2017," kata Kepala Bidang Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Bali Timur Jeffry Martin saat menyerahkan penghargaan tersebut kepada Pjs Bupati Klungkung I Wayan Sugiada, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung I Gede Putu Winastra, di ruang rapat bupati setempat, Senin.
Pemkab Klungkung sudah mulai menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan sejak tahun 2016. Kabupaten Klungkung mendapatkan penghargaan karena menjadi kabupaten pertama di Bali yang mendaftarkan pegawai non-aparatur sipil negara dengan jumlah terbanyak di antara kabupaten/kota di Provinsi Bali, yakni mencapai 2.316 orang.
"Kami menyampaikan rasa terima kasih serta mengharapkan dapat terus terjalin kerja sama yang baik antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemkab Klungkung bisa berjalan berkesinambungan," ujar Jeffry Martin.
Pjs Bupati Klungkung I Wayan Sugiada mengharapkan dapat mempertahankan prestasi yang sudah diperoleh tersebut, karena BPJS Ketenagakerjaan merupakan amanat undang-undang yang harus dilaksanakan, dan BPJS Ketenagakerjaan sangat bermanfaat bagi pegawai non-aparatur sipil negara dalam bidang keselamatan kerja dan kesehatan.
Dalam acara tersebut hadir pula Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten KLungkung I Gede Kusumajaya serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM I Komang Susana.
Pemkab Klungkung akhir Maret lalu juga meraih predikat Universal Health Coverage (UHC) dalam memenuhi hak asasi masyarakat setempat dalam bidang kesehatan, dan merupakan yang kedua di Bali, setelah penghargaan serupa sebelumnya diterima Pemkab Badung.
Pemkab Klungkung tahun 2017 menandatangani perjanjian kerja sama menuju Universal Health Coverage, dan 14 Februari 2018 berkomitmen menyukseskan UHR serta meluncurkan sekaligus penyerahan plakat dan piagam penghargaan.
Penghargaan tersebut diserahkan Deputi Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur Army Adrian Lubis kepada Sekda Klungkung Gede Putu Winastra, didampingi Kadis Kesehatan setempat dr Ni Made Adi Swapatni. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Sebelum memberikan penghargaan kepada Pemkab Klungkung, kami melakukan pendataan selama tiga tahun, kurun waktu 2015-2017," kata Kepala Bidang Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Bali Timur Jeffry Martin saat menyerahkan penghargaan tersebut kepada Pjs Bupati Klungkung I Wayan Sugiada, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung I Gede Putu Winastra, di ruang rapat bupati setempat, Senin.
Pemkab Klungkung sudah mulai menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan sejak tahun 2016. Kabupaten Klungkung mendapatkan penghargaan karena menjadi kabupaten pertama di Bali yang mendaftarkan pegawai non-aparatur sipil negara dengan jumlah terbanyak di antara kabupaten/kota di Provinsi Bali, yakni mencapai 2.316 orang.
"Kami menyampaikan rasa terima kasih serta mengharapkan dapat terus terjalin kerja sama yang baik antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemkab Klungkung bisa berjalan berkesinambungan," ujar Jeffry Martin.
Pjs Bupati Klungkung I Wayan Sugiada mengharapkan dapat mempertahankan prestasi yang sudah diperoleh tersebut, karena BPJS Ketenagakerjaan merupakan amanat undang-undang yang harus dilaksanakan, dan BPJS Ketenagakerjaan sangat bermanfaat bagi pegawai non-aparatur sipil negara dalam bidang keselamatan kerja dan kesehatan.
Dalam acara tersebut hadir pula Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten KLungkung I Gede Kusumajaya serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM I Komang Susana.
Pemkab Klungkung akhir Maret lalu juga meraih predikat Universal Health Coverage (UHC) dalam memenuhi hak asasi masyarakat setempat dalam bidang kesehatan, dan merupakan yang kedua di Bali, setelah penghargaan serupa sebelumnya diterima Pemkab Badung.
Pemkab Klungkung tahun 2017 menandatangani perjanjian kerja sama menuju Universal Health Coverage, dan 14 Februari 2018 berkomitmen menyukseskan UHR serta meluncurkan sekaligus penyerahan plakat dan piagam penghargaan.
Penghargaan tersebut diserahkan Deputi Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur Army Adrian Lubis kepada Sekda Klungkung Gede Putu Winastra, didampingi Kadis Kesehatan setempat dr Ni Made Adi Swapatni. (WDY)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018