Denpasar (Antaranews Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengharapkan kajian atau survei yang dilakukan oleh tim konsultan dari Bank Dunia terkait rencana pembangunan bandara di Kabupaten Buleleng dapat mempertimbangkan kondisi psikologis masyarakat setempat.
"Begitu kabar ini (pembatalan pembangunan Bandara Buleleng) muncul di media, orang Bali resah dan sebagian marah. Resah sampai marah tingkatannya. Ini `kan terkait masalah stabilitas keamanan, politik, sehingga kondisi psikologis orang juga harus dipertimbangkan," kata Pastika usai menghadiri sidang paripurna DPRD Bali di Denpasar, Kamis.
Dia menambahkan, konsultan Bank Dunia dalam survei yang dilakukan sebelumnya hanya melihat dari sisi bisnis. Menurut mereka pembangunan Bandara Buleleng tidak layak karena penumpangnya diprediksi tidak akan mencukupi, tidak ada potensi wisata yang bisa dilihat dan pasir pantainya berwarna hitam.
"Ini `kan nggak `fair` kalau menilainya seperti itu. Kenapa bisa begitu karena tidak ada infrastruktur. Selama ini, itu persoalannya, sehingga semua orang utara, semua orang timur, semua orang barat `tumplek` di Bali selatan untuk mencari kehidupan," ujar Pastika.
Akibatnya daerah-daerah menjadi tertinggal dan terbengkalai, hanya diisi orang-orang tua, orang-orang miskin sehingga kemiskinan makin menjadi-jadi. "Jadi, timpang sekali. Mereka (konsultan Bank Dunia) tidak menghitung itu," ucapnya.
Di sisi lain, kata Pastika, kemungkinan besar rencana pembangunan Bandara Buleleng memang tidak melibatkan APBN dan banyak pola pembiayaan yang bisa dipakai.
"Kita tahu APBN kita terbatas dan digunakan untuk pembangunan infrastruktur di daerah-daerah pinggiran. Kita ngerti. Kita hanya minta izin karena masalah penerbangan tidak berada di wilayah provinsi," ujarnya.
Karena itu, dia sangat berharap agar survei yang sebelumnya sudah dilakukan Konsultan Bank Dunia dapat dikaji kembali dengan memahami sejarah dan kondisi psikologis masyarakat Bali serta hal-hal lain yang terkait.
"Saya jelaskan panjang lebar, akhirnya mereka mengerti. Saya katakan coba survei sekali lagi dan mereka setuju untuk datang lagi ke Bali," katanya.
Tentunya survei yang akan dilakukan oleh Konsultan Bank Dunia itu harus lebih komprehensif dengan melibatkan jajaran pemerintah, DPRD, tokoh masyarakat, akademisi, maupun berbagai lembaga terkait. (ed)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Begitu kabar ini (pembatalan pembangunan Bandara Buleleng) muncul di media, orang Bali resah dan sebagian marah. Resah sampai marah tingkatannya. Ini `kan terkait masalah stabilitas keamanan, politik, sehingga kondisi psikologis orang juga harus dipertimbangkan," kata Pastika usai menghadiri sidang paripurna DPRD Bali di Denpasar, Kamis.
Dia menambahkan, konsultan Bank Dunia dalam survei yang dilakukan sebelumnya hanya melihat dari sisi bisnis. Menurut mereka pembangunan Bandara Buleleng tidak layak karena penumpangnya diprediksi tidak akan mencukupi, tidak ada potensi wisata yang bisa dilihat dan pasir pantainya berwarna hitam.
"Ini `kan nggak `fair` kalau menilainya seperti itu. Kenapa bisa begitu karena tidak ada infrastruktur. Selama ini, itu persoalannya, sehingga semua orang utara, semua orang timur, semua orang barat `tumplek` di Bali selatan untuk mencari kehidupan," ujar Pastika.
Akibatnya daerah-daerah menjadi tertinggal dan terbengkalai, hanya diisi orang-orang tua, orang-orang miskin sehingga kemiskinan makin menjadi-jadi. "Jadi, timpang sekali. Mereka (konsultan Bank Dunia) tidak menghitung itu," ucapnya.
Di sisi lain, kata Pastika, kemungkinan besar rencana pembangunan Bandara Buleleng memang tidak melibatkan APBN dan banyak pola pembiayaan yang bisa dipakai.
"Kita tahu APBN kita terbatas dan digunakan untuk pembangunan infrastruktur di daerah-daerah pinggiran. Kita ngerti. Kita hanya minta izin karena masalah penerbangan tidak berada di wilayah provinsi," ujarnya.
Karena itu, dia sangat berharap agar survei yang sebelumnya sudah dilakukan Konsultan Bank Dunia dapat dikaji kembali dengan memahami sejarah dan kondisi psikologis masyarakat Bali serta hal-hal lain yang terkait.
"Saya jelaskan panjang lebar, akhirnya mereka mengerti. Saya katakan coba survei sekali lagi dan mereka setuju untuk datang lagi ke Bali," katanya.
Tentunya survei yang akan dilakukan oleh Konsultan Bank Dunia itu harus lebih komprehensif dengan melibatkan jajaran pemerintah, DPRD, tokoh masyarakat, akademisi, maupun berbagai lembaga terkait. (ed)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018