Denpasar (Antaranews Bali) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas akan melakukan penelitian dan analisis ekonomi terkait dampak pelaksanaan pertemuan tahunan IMF dan World Bank pada pertengahan Oktober 2018 terhadap Bali.
"Dari hasil survei ini, nantinya diharapkan akan menjadi `feedback` dan data strategis kondisi sesungguhnya yang terjadi di lapangan," kata Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Amalia Adininggar Widyasanti saat menemui Gubernur Bali, di Denpasar, Rabu.
Pihaknya selaku koordinator bersama tim akan melaksanakan studi tersebut dengan tiga tahap. Tahap pertama pre-event analysis, tahap kedua survei terhadap 1.000 responden dan 500 UMKM yang ada di Bali, dan tahap selanjutnya adalah post-event guna mengetahui dampak untuk Bali ke depan terutama bidang pariwisata.
Amalia menambahkan, dari hasil analisis mengenai Inclusive Economy Grove Indeks (indeks pertumbuhan ekonomi inklusif), Bali menduduki peringkat nomor dua setelah DKI. Ini menyatakan Bali cukup inklusif dibandingkan provinsi lain dan (bisa) menjadi contoh termasuk kiat-kiatnya," ucap dia.
Menanggapi hal itu, Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan sejak awal kepemimpinannya berorientasi inklusif. "Semua program kita, baik RPJMD pertama dan kedua semuanya pro-poor, pro-job, pro-growth, pro-environment, dan pro-culture," katanya.
Di Bali, lanjut dia, ada tambahan pro-democracy yaitu dengan disediakannya sarana Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS) setiap hari Minggu di Lapangan Barat Monumen Perjuangan Rakyat Bali Renon Denpasar. PB3AS ini menjamin masyarakat bebas berbicara tentang apa saja dan disampaikan secara umum tanpa melalui birokrasi yang rumit.
Program-program Pemprov Bali semua masuk dalam kategori inklusif, misalnya bidang ekonomi ada program Gerbangsadu Mandara dan Jamkrida serta ratusan BUMDes yang sudah terbentuk untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan.
Bidang pendidikan ada SMA dan SMK Bali Mandara yang khusus menerima siswa miskin dan lulusannya sudah diterima di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri.
Bidang kesehatan ada RS Mata Bali Mandara dan RSUD Bali Mandara yang memprioritaskan masyarakat miskin dengan fasilitas berkelas. "Banyak hal-hal menarik yang nanti bisa disurvei. Di Bali (program-program itu) tidak pernah di-launching. Kami hanya kerjakan, setelah di akhir baru kami lakukan evaluasi," ucapnya.
Menurut Pastika, Bali akan memanfaatkan pertemuan IMF dan World Bank dengan semaksimal mungkin, khususnya di bidang pariwisata.
Pemprov Bali menyatakan kesiapannya, baik menyiapkan paket-paket pariwisata, paket kerajinan dengan melibatkan UKM dan Dekranasda maupun dari segi akomodasi guna menerima kedatangan peserta Annual Meeting IMF-WB 2018 dengan perkiraan jumlah keseluruhan 50.000 orang, belum termasuk awak media dalam dan luar negeri. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Dari hasil survei ini, nantinya diharapkan akan menjadi `feedback` dan data strategis kondisi sesungguhnya yang terjadi di lapangan," kata Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Amalia Adininggar Widyasanti saat menemui Gubernur Bali, di Denpasar, Rabu.
Pihaknya selaku koordinator bersama tim akan melaksanakan studi tersebut dengan tiga tahap. Tahap pertama pre-event analysis, tahap kedua survei terhadap 1.000 responden dan 500 UMKM yang ada di Bali, dan tahap selanjutnya adalah post-event guna mengetahui dampak untuk Bali ke depan terutama bidang pariwisata.
Amalia menambahkan, dari hasil analisis mengenai Inclusive Economy Grove Indeks (indeks pertumbuhan ekonomi inklusif), Bali menduduki peringkat nomor dua setelah DKI. Ini menyatakan Bali cukup inklusif dibandingkan provinsi lain dan (bisa) menjadi contoh termasuk kiat-kiatnya," ucap dia.
Menanggapi hal itu, Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan sejak awal kepemimpinannya berorientasi inklusif. "Semua program kita, baik RPJMD pertama dan kedua semuanya pro-poor, pro-job, pro-growth, pro-environment, dan pro-culture," katanya.
Di Bali, lanjut dia, ada tambahan pro-democracy yaitu dengan disediakannya sarana Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS) setiap hari Minggu di Lapangan Barat Monumen Perjuangan Rakyat Bali Renon Denpasar. PB3AS ini menjamin masyarakat bebas berbicara tentang apa saja dan disampaikan secara umum tanpa melalui birokrasi yang rumit.
Program-program Pemprov Bali semua masuk dalam kategori inklusif, misalnya bidang ekonomi ada program Gerbangsadu Mandara dan Jamkrida serta ratusan BUMDes yang sudah terbentuk untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan.
Bidang pendidikan ada SMA dan SMK Bali Mandara yang khusus menerima siswa miskin dan lulusannya sudah diterima di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri.
Bidang kesehatan ada RS Mata Bali Mandara dan RSUD Bali Mandara yang memprioritaskan masyarakat miskin dengan fasilitas berkelas. "Banyak hal-hal menarik yang nanti bisa disurvei. Di Bali (program-program itu) tidak pernah di-launching. Kami hanya kerjakan, setelah di akhir baru kami lakukan evaluasi," ucapnya.
Menurut Pastika, Bali akan memanfaatkan pertemuan IMF dan World Bank dengan semaksimal mungkin, khususnya di bidang pariwisata.
Pemprov Bali menyatakan kesiapannya, baik menyiapkan paket-paket pariwisata, paket kerajinan dengan melibatkan UKM dan Dekranasda maupun dari segi akomodasi guna menerima kedatangan peserta Annual Meeting IMF-WB 2018 dengan perkiraan jumlah keseluruhan 50.000 orang, belum termasuk awak media dalam dan luar negeri. (WDY)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018