Negara (Antara Bali) - Aktivis peduli HIV/AIDS, Kadek Suardana, Minggu, mendesak Pemkab Jembrana segera menyusun juklak dan juknis perda yang mengatur tentang penanganan HIV/AIDS agar segera bisa diimplementasikan.
Menurut Suardana, Kabupaten Jembrana juga sudah memiliki perda yang mengatur tentang cewek kafe tinggal melaksanakan saja dengan benar dan tegas.
"Perda soal AIDS termasuk yang mengatur cewek kafe sudah ada, tapi belum ada juklak dan juknisnya. Ini harus segera dibuat oleh pemkab," kata aktivis yang juga dikenal dengan nama Pak Kondom karena kemana-mana selaku membawa alat kontrasepsi jenis tersebut.
Sedangkan Ketua DPRD Jembrana, Ketut Sugiasa yang dimintai tanggapan seputar penularan virus HIV/AIDS yang dominan berasal dari cewek kafe mengatakan, terkait keberadaan kafe harus ada kesadaran dari semua pihak.
"Dalam hal ini desa pekraman memegang peranan penting untuk mensosialiasikan bahayanya penyebaran virus HIV/AIDS. Jadi tidak bisa hanya pemkab saja, tapi harus oleh semua pihak," katanya.
Putu Kamawijaya, anggota DPRD Jembrana dari Fraksi Demokrat lebih tegas lagi dengan minta dilakukan pendataan terhadap pelayan kafe.
"Selain itu harus lebih gencar dilakukan sosialisasi dampak hubungan bebas dan aparat harus sering melakukan operasi di hotel yang diduga sebagai tempat esek-esek," katanya.
Ia juga menilai, untuk mendeteksi penyebaran penyakit yang disebabkan hubungan seksual bebas, akan lebih mudah jika dilakukan lokalisir terhadap pekerja seks komersial.
"Dengan begitu dapat terus dipantau dan lebih gampang dilakukan pembinaan dibanding mereka menyebar kemana-mana," ujarnya.
Cara lain yang diusulkan Kamawijaya adalah dengan memberikan kondom gratis kepada setiap pengunjung kafe.
Dari Nyoman S Kusumayasa, anggota DPRD Jembrana lainnya diperoleh informasi jika Senin (25/7) akan ada pertemuan di Kecamatan Pekutatan khusus membahas HIV/AIDS.
Ia mengatakan, pertemuan antarseluruh elemen peduli AIDS ini dilakukan untuk memperoleh data yang akurat seputar jumlah penderita dan pola penyebaran virus ini di Kabupaten Jembrana.
"Dengan pemetaan yang jelas, kita bisa mencari jalan keluar dan melakukan tindakan yang tepat," kata Kusumayasa.
Kusumayasa juga sepakat dengan Kamawijaya agar dilakukan lokalisir terhadap wilayah-wilayah yang potensial menjadi penyebaran virus mematikan ini.
Sebelumnya diberitakan, dari hasil interview Dinas Kesehatan Dan Kesos Jembrana, penularan terbesar virus HIV/AIDS di kabupaten ini bermula saat penderita berhubungan dengan cewek kafe.
Kabid P3PKL Dinas Kesehatan Dan Kesos, dr Putu Suekantara, Sabtu (23/7) mengatakan, saat pihaknya menelusuri asal muasal seorang penderita hingga mengalami gejala terserang virus mematikan tersebut, rata-rata mereka menjawab sehabis berhubungan seksual dengan cewek kafe.
"Beberapa waktu setelah berhubungan itulah mereka mulai sering sakit-sakitan dan setelah dites VCT ternyata positif tertular HIV," kata Suekantara.
Meski sumber dominan penularan sudah diketahui, Suekantara mengaku, pihaknya tidak bisa berbuat banyak untuk memastikan cewek kafe mana saja yang mengidap HIV/AIDS.
Menurutnya, untuk melakukan tes VCT tidak boleh lewat paksaan kepada seseorang, namun harus dengan sukarela.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2011
Menurut Suardana, Kabupaten Jembrana juga sudah memiliki perda yang mengatur tentang cewek kafe tinggal melaksanakan saja dengan benar dan tegas.
"Perda soal AIDS termasuk yang mengatur cewek kafe sudah ada, tapi belum ada juklak dan juknisnya. Ini harus segera dibuat oleh pemkab," kata aktivis yang juga dikenal dengan nama Pak Kondom karena kemana-mana selaku membawa alat kontrasepsi jenis tersebut.
Sedangkan Ketua DPRD Jembrana, Ketut Sugiasa yang dimintai tanggapan seputar penularan virus HIV/AIDS yang dominan berasal dari cewek kafe mengatakan, terkait keberadaan kafe harus ada kesadaran dari semua pihak.
"Dalam hal ini desa pekraman memegang peranan penting untuk mensosialiasikan bahayanya penyebaran virus HIV/AIDS. Jadi tidak bisa hanya pemkab saja, tapi harus oleh semua pihak," katanya.
Putu Kamawijaya, anggota DPRD Jembrana dari Fraksi Demokrat lebih tegas lagi dengan minta dilakukan pendataan terhadap pelayan kafe.
"Selain itu harus lebih gencar dilakukan sosialisasi dampak hubungan bebas dan aparat harus sering melakukan operasi di hotel yang diduga sebagai tempat esek-esek," katanya.
Ia juga menilai, untuk mendeteksi penyebaran penyakit yang disebabkan hubungan seksual bebas, akan lebih mudah jika dilakukan lokalisir terhadap pekerja seks komersial.
"Dengan begitu dapat terus dipantau dan lebih gampang dilakukan pembinaan dibanding mereka menyebar kemana-mana," ujarnya.
Cara lain yang diusulkan Kamawijaya adalah dengan memberikan kondom gratis kepada setiap pengunjung kafe.
Dari Nyoman S Kusumayasa, anggota DPRD Jembrana lainnya diperoleh informasi jika Senin (25/7) akan ada pertemuan di Kecamatan Pekutatan khusus membahas HIV/AIDS.
Ia mengatakan, pertemuan antarseluruh elemen peduli AIDS ini dilakukan untuk memperoleh data yang akurat seputar jumlah penderita dan pola penyebaran virus ini di Kabupaten Jembrana.
"Dengan pemetaan yang jelas, kita bisa mencari jalan keluar dan melakukan tindakan yang tepat," kata Kusumayasa.
Kusumayasa juga sepakat dengan Kamawijaya agar dilakukan lokalisir terhadap wilayah-wilayah yang potensial menjadi penyebaran virus mematikan ini.
Sebelumnya diberitakan, dari hasil interview Dinas Kesehatan Dan Kesos Jembrana, penularan terbesar virus HIV/AIDS di kabupaten ini bermula saat penderita berhubungan dengan cewek kafe.
Kabid P3PKL Dinas Kesehatan Dan Kesos, dr Putu Suekantara, Sabtu (23/7) mengatakan, saat pihaknya menelusuri asal muasal seorang penderita hingga mengalami gejala terserang virus mematikan tersebut, rata-rata mereka menjawab sehabis berhubungan seksual dengan cewek kafe.
"Beberapa waktu setelah berhubungan itulah mereka mulai sering sakit-sakitan dan setelah dites VCT ternyata positif tertular HIV," kata Suekantara.
Meski sumber dominan penularan sudah diketahui, Suekantara mengaku, pihaknya tidak bisa berbuat banyak untuk memastikan cewek kafe mana saja yang mengidap HIV/AIDS.
Menurutnya, untuk melakukan tes VCT tidak boleh lewat paksaan kepada seseorang, namun harus dengan sukarela.(*)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2011