Denpasar (Antaranews Bali) - Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali mengajak semua pemangku kepentingan dan masyarakat di Pulau Dewata untuk bersama-sama berkomitmen melawan politik uang dan politisasi SARA dalam tahapan Pilkada 2018.
"Politik uang menjadi musuh kita bersama karena praktik ini akan menciptakan potensi tindakan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Demikian juga politisasi SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) berpotensi mengganggu dan memecah persaudaraan dalam NKRI," kata Ketua Bawaslu Provinsi Bali Ketut Rudia, di Denpasar, Rabu sore.
Dalam "Apel Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA" di depan Monumen Bajra Sandhi, Denpasar itu, Rudia menilai tantangan proses demokrasi semakin lama semakin dinamis, tantangan tersebut bisa datang dari berbagai pihak dan sangat mungkin memengaruhi kualitas pelaksanaan pilkada yang berintegritas.
"Oleh karena itu, kami dan jajaran memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk memastikan integritas pilkada dengan mengajak semua pihak untuk terlibat. Aspek penyelenggaraan, kontestasi dan partisipasi masyarakat adalah bagian penting karena semua pihak terlibat berkontribusi terhadap tinggi rendahnya kualitas pilkada," ucapnya.
Baca juga: Bawaslu Bali: calon dibatalkan jika lakukan politik uang
Melalui deklarasi tersebut, pihaknya mengajak semua komponen bangsa khususnya bagi pemangku kepentingan kepemiluan di Bali, untuk sama-sama mewujudkan pemilu yang bersih, berkualitas dan menjunjung nilai-nilai luhur bangsa.
"Jadi, mari kita bersama-sama melawan politik uang dan politisasi SARA, untuk Pilkada 2018 yang berintegritas. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu," ucapnya dalam acara yang juga dihadiri Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Republik Indonesia Fritz Edward Siregar. (ed)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Politik uang menjadi musuh kita bersama karena praktik ini akan menciptakan potensi tindakan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Demikian juga politisasi SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) berpotensi mengganggu dan memecah persaudaraan dalam NKRI," kata Ketua Bawaslu Provinsi Bali Ketut Rudia, di Denpasar, Rabu sore.
Dalam "Apel Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA" di depan Monumen Bajra Sandhi, Denpasar itu, Rudia menilai tantangan proses demokrasi semakin lama semakin dinamis, tantangan tersebut bisa datang dari berbagai pihak dan sangat mungkin memengaruhi kualitas pelaksanaan pilkada yang berintegritas.
"Oleh karena itu, kami dan jajaran memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk memastikan integritas pilkada dengan mengajak semua pihak untuk terlibat. Aspek penyelenggaraan, kontestasi dan partisipasi masyarakat adalah bagian penting karena semua pihak terlibat berkontribusi terhadap tinggi rendahnya kualitas pilkada," ucapnya.
Baca juga: Bawaslu Bali: calon dibatalkan jika lakukan politik uang
Melalui deklarasi tersebut, pihaknya mengajak semua komponen bangsa khususnya bagi pemangku kepentingan kepemiluan di Bali, untuk sama-sama mewujudkan pemilu yang bersih, berkualitas dan menjunjung nilai-nilai luhur bangsa.
"Jadi, mari kita bersama-sama melawan politik uang dan politisasi SARA, untuk Pilkada 2018 yang berintegritas. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu," ucapnya dalam acara yang juga dihadiri Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Republik Indonesia Fritz Edward Siregar. (ed)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018