Negara (Antara Bali) - Pengadaan lahan untuk lokasi SMP Negeri 6 Negara sampai saat ini masih terkatung-katung karena terkendala pembelian harus sesuai dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).
Sekkab Jembrana, I Gede Gunadnya yang juga merupakan ketua tim pengadaan lahan saat dihubungi Jumat mengatakan, sulit mencari pemilik lahan yang mau menjual tanahnya dengan harga NJOP.
"Sebab umumnya harga berdasarkan NJOP jauh lebih rendah dibandingkan harga pasaran tanah tersebut," katanya.
Gunadnya mengaku, karena terkendala persoalan tersebut hingga saat ini pihaknya belum berhasil mendapatkan lahan untuk SMP Negeri 6 Negara yang diperkirakan butuh satu hektare.
Ia juga mengatakan, jika harus membeli berdasarkan harga pasaran, dirinya khawatir akan menjadi temuan BPK karena dianggap mark up.
"Inilah kesulitan kami, kalau beli berdasar NJOP sulit dapat lahan, tapi kalau beli berdasarkan harga pasaran kami bisa dituding mark up. Nanti jadi kasus hukum lagi," keluhnya.
Untuk mengatasi hal tersebut Gunadnya berencana untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan institusi-institusi seperti BPK dan kejaksaan.
Pihaknya berharap, persoalan harga lahan SMPN 6 Negara ini cepat mendapatkan jalan keluar sehingga proses pengadaan hingga pembangunan bisa segera dilakukan.
Beberapa waktu lalu Kasi Pendidikan Menengah (Dikmen) Dinas Dikporaparbud Jembrana, yang saat itu masih dijabat Wayan Wika juga mengisyaratkan sulitnya mencari lahan tersebut.
Bahkan karena sulitnya mencari lahan dengan harga yang sesuai, rencana lokasi SMPN ini beberapa kali harus pindah.
Awalnya, sekolah tersebut akan dibangun di wilayah Desa Tegalbadeng Timur namun belakangan akan dipindah ke wilayah Dusun Awen Mertasari, Kelurahan Lelateng.
"Saat ini pengadaan lahan di Awen itu masih digodok tim yang terdiri dari beberapa instansi," kata Wika yang baru saja diganti oleh Made Sudianta sebagai Kasi Dikmen.
Sama dengan Gunadnya, untuk pembelian lahan itu ia juga mengacu pada NJOP tanah bersangkutan.
Karena belum mendapatkan harga yang tepat, Wika belum berani memastikan kapan sekolah itu akan mulai dibangun.
"Kita maunya secepatnya, tapi biar persoalan tanahnya tuntas dulu termasuk balik nama sertifikat atas nama pemkab," ujarnya.
Namun ia berharap, pembangunan gedung dan sarana lain sekolah ini bisa dilakukan pada tahun ini juga.
Di sisi lain, SMPN 6 Negara sejak tahun ajaran 2010-2011 sudah mulai menerima murid yang untuk sementara menumpang di SMP Negeri 4 Negara.
Untuk angkatan pertama itu terdapat 180 murid yang saat ini naik ke kelas VIII.
Wika mengungkapkan, selain gedung, perangkat pendidikan lainnya seperti guru sebenarnya sudah lengkap.
Selain untuk pengadaan lahan, Pemkab Jembrana di tahun anggaran 2011 ini sudah menganggarkan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan 4 kelas.
"Pembangunan akan kita lakukan secara bertahap pada setiap tahun anggaran hingga sarana dan prasarana sekolah itu lengkap," jelas Wika.
Pemkab Jembrana sendiri membuka SMP Negeri 6 Negara setelah pada setiap tahun ajaran baru banyak lulusan SD yang susah tertampung di SMP Negeri karena keterbatasan ruang kelas.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2011
Sekkab Jembrana, I Gede Gunadnya yang juga merupakan ketua tim pengadaan lahan saat dihubungi Jumat mengatakan, sulit mencari pemilik lahan yang mau menjual tanahnya dengan harga NJOP.
"Sebab umumnya harga berdasarkan NJOP jauh lebih rendah dibandingkan harga pasaran tanah tersebut," katanya.
Gunadnya mengaku, karena terkendala persoalan tersebut hingga saat ini pihaknya belum berhasil mendapatkan lahan untuk SMP Negeri 6 Negara yang diperkirakan butuh satu hektare.
Ia juga mengatakan, jika harus membeli berdasarkan harga pasaran, dirinya khawatir akan menjadi temuan BPK karena dianggap mark up.
"Inilah kesulitan kami, kalau beli berdasar NJOP sulit dapat lahan, tapi kalau beli berdasarkan harga pasaran kami bisa dituding mark up. Nanti jadi kasus hukum lagi," keluhnya.
Untuk mengatasi hal tersebut Gunadnya berencana untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan institusi-institusi seperti BPK dan kejaksaan.
Pihaknya berharap, persoalan harga lahan SMPN 6 Negara ini cepat mendapatkan jalan keluar sehingga proses pengadaan hingga pembangunan bisa segera dilakukan.
Beberapa waktu lalu Kasi Pendidikan Menengah (Dikmen) Dinas Dikporaparbud Jembrana, yang saat itu masih dijabat Wayan Wika juga mengisyaratkan sulitnya mencari lahan tersebut.
Bahkan karena sulitnya mencari lahan dengan harga yang sesuai, rencana lokasi SMPN ini beberapa kali harus pindah.
Awalnya, sekolah tersebut akan dibangun di wilayah Desa Tegalbadeng Timur namun belakangan akan dipindah ke wilayah Dusun Awen Mertasari, Kelurahan Lelateng.
"Saat ini pengadaan lahan di Awen itu masih digodok tim yang terdiri dari beberapa instansi," kata Wika yang baru saja diganti oleh Made Sudianta sebagai Kasi Dikmen.
Sama dengan Gunadnya, untuk pembelian lahan itu ia juga mengacu pada NJOP tanah bersangkutan.
Karena belum mendapatkan harga yang tepat, Wika belum berani memastikan kapan sekolah itu akan mulai dibangun.
"Kita maunya secepatnya, tapi biar persoalan tanahnya tuntas dulu termasuk balik nama sertifikat atas nama pemkab," ujarnya.
Namun ia berharap, pembangunan gedung dan sarana lain sekolah ini bisa dilakukan pada tahun ini juga.
Di sisi lain, SMPN 6 Negara sejak tahun ajaran 2010-2011 sudah mulai menerima murid yang untuk sementara menumpang di SMP Negeri 4 Negara.
Untuk angkatan pertama itu terdapat 180 murid yang saat ini naik ke kelas VIII.
Wika mengungkapkan, selain gedung, perangkat pendidikan lainnya seperti guru sebenarnya sudah lengkap.
Selain untuk pengadaan lahan, Pemkab Jembrana di tahun anggaran 2011 ini sudah menganggarkan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan 4 kelas.
"Pembangunan akan kita lakukan secara bertahap pada setiap tahun anggaran hingga sarana dan prasarana sekolah itu lengkap," jelas Wika.
Pemkab Jembrana sendiri membuka SMP Negeri 6 Negara setelah pada setiap tahun ajaran baru banyak lulusan SD yang susah tertampung di SMP Negeri karena keterbatasan ruang kelas.(*)
Editor : Masuki
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2011