Mangupura (Antara Bali) - Pemerintah Kabupaten Badung, Bali mendukung upaya Komisi Keadilan Perdamaian Pastoral Migran Perantau (KKP-PMP) Waligereja Indonesia untuk mencegah perdagangan manusia dan kekerasan maupun lingkungan hidup menjadi isu global.
Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, saat menghadiri Rapat Pleno KKP-PMP, di Adhi Jaya Sunset Hotel, Senin, menilai upaya pencegahan itu patut diapresiasi, karena ketiga isu tersebut harus segera ditanggulangi, sehingga dapat menjadi referensi bersama dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
"Ketiga isu ini menjadi agenda penting, karena dapat mempengaruhi sektor pariwisata di Bali khususnya dan Indonesia umumnya," ujarnya.
Ia mengharapkan hasil Rapat Pleno KKP-PMP dapat menjadi referensi Pemkab Badung dalam membuat kebijakan-kebijakan strategis, sehingga dapat terwujud kesejahteraan masyarakat.
Sekretaris eksekutif KKP-PMP Romo Paulus Christian Siswantoko mengatakan, pertemuan kali ini mengusung tema "Berani Menjadi Gereja Yang Terluka dan Beradvokasi".
"Tema ini berangkat dari komitmen Gereja Katolik melalui KKP-PMP yang bersedia ikut menderita atau berani terluka bersama penderitaan rakyat," ujarnya.
Hal itu bukan hanya sebatas rasa, namun ikut mengambil bagian untuk menolong dan membantu sesama yang mengalami ketidakadilan melaui tindakan advokasi, sehingga mereka yang menderita dapat meraih hak dan kewajibannya yang sejati.
"Pertemuan ini dilaksanakan setiap tiga tahun sekali dengan melibatkan perwakilan dari KKP PMP KWI Keuskupan se-Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan dari 11-15 September 2017," ujarnya pula. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, saat menghadiri Rapat Pleno KKP-PMP, di Adhi Jaya Sunset Hotel, Senin, menilai upaya pencegahan itu patut diapresiasi, karena ketiga isu tersebut harus segera ditanggulangi, sehingga dapat menjadi referensi bersama dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
"Ketiga isu ini menjadi agenda penting, karena dapat mempengaruhi sektor pariwisata di Bali khususnya dan Indonesia umumnya," ujarnya.
Ia mengharapkan hasil Rapat Pleno KKP-PMP dapat menjadi referensi Pemkab Badung dalam membuat kebijakan-kebijakan strategis, sehingga dapat terwujud kesejahteraan masyarakat.
Sekretaris eksekutif KKP-PMP Romo Paulus Christian Siswantoko mengatakan, pertemuan kali ini mengusung tema "Berani Menjadi Gereja Yang Terluka dan Beradvokasi".
"Tema ini berangkat dari komitmen Gereja Katolik melalui KKP-PMP yang bersedia ikut menderita atau berani terluka bersama penderitaan rakyat," ujarnya.
Hal itu bukan hanya sebatas rasa, namun ikut mengambil bagian untuk menolong dan membantu sesama yang mengalami ketidakadilan melaui tindakan advokasi, sehingga mereka yang menderita dapat meraih hak dan kewajibannya yang sejati.
"Pertemuan ini dilaksanakan setiap tiga tahun sekali dengan melibatkan perwakilan dari KKP PMP KWI Keuskupan se-Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan dari 11-15 September 2017," ujarnya pula. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017