Jakarta (Antara Bali) - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan,
reformasi dalam bidang perpajakan akan secara konsisten diperbaiki untuk
mencegah utang pemerintah semakin bertambah.
"Kami akan terus memperbaiki dengan reformasi perpajakan. Itu hal paling esensial sehingga negara ini bisa membiayai berbagai kebutuhan yang memang mendesak dan penting," kata dia, di Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan perbaikan kinerja penerimaan melalui sektor perpajakan sangat penting karena keberlangsungan dan kesinambungan fiskal dalam jangka panjang dapat terjaga dengan baik.
Pemerintah, kata dia, bisa saja terus menerus menambah porsi utang untuk kebutuhan belanja produktif, namun akan lebih efektif apabila dana untuk pembangunan itu berasal dari sektor perpajakan.
"Kalau ingin belanja lebih banyak, harus mendapatkan pajak yang lebih banyak. Dengan demikian seluruh kebutuhan bisa didapat dan tidak membahayakan ekonomi," kata Mulyani.
Untuk itu, ia menegaskan pemerintah tidak akan memperlebar target defisit anggaran hingga melebihi batas yang diperkenankan UU Keuangan Negara yaitu tiga persen terhadap PDB, dengan menambah porsi utang secara berlebihan.
"Batasan tiga persen akan memaksa pemerintah bersama dengan pemda, DPR dan DPD untuk bersama-sama menjaga suatu disiplin fiskal, artinya kalau kita ingin belanja lebih banyak maka pemerintah harus mampu mengumpulkan pajak lebih banyak, bukan dengan melebarkan defisit," katanya.
Mulyani memastikan defisit anggaran yang saat ini ditetapkan di bawah tiga persen terhadap PDB masih bisa mengakomodasi berbagai kebutuhan pembangunan Indonesia yaitu untuk pengadaan infrastruktur, investasi sumber daya manusia dan menyejahterakan masyarakat miskin. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Kami akan terus memperbaiki dengan reformasi perpajakan. Itu hal paling esensial sehingga negara ini bisa membiayai berbagai kebutuhan yang memang mendesak dan penting," kata dia, di Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan perbaikan kinerja penerimaan melalui sektor perpajakan sangat penting karena keberlangsungan dan kesinambungan fiskal dalam jangka panjang dapat terjaga dengan baik.
Pemerintah, kata dia, bisa saja terus menerus menambah porsi utang untuk kebutuhan belanja produktif, namun akan lebih efektif apabila dana untuk pembangunan itu berasal dari sektor perpajakan.
"Kalau ingin belanja lebih banyak, harus mendapatkan pajak yang lebih banyak. Dengan demikian seluruh kebutuhan bisa didapat dan tidak membahayakan ekonomi," kata Mulyani.
Untuk itu, ia menegaskan pemerintah tidak akan memperlebar target defisit anggaran hingga melebihi batas yang diperkenankan UU Keuangan Negara yaitu tiga persen terhadap PDB, dengan menambah porsi utang secara berlebihan.
"Batasan tiga persen akan memaksa pemerintah bersama dengan pemda, DPR dan DPD untuk bersama-sama menjaga suatu disiplin fiskal, artinya kalau kita ingin belanja lebih banyak maka pemerintah harus mampu mengumpulkan pajak lebih banyak, bukan dengan melebarkan defisit," katanya.
Mulyani memastikan defisit anggaran yang saat ini ditetapkan di bawah tiga persen terhadap PDB masih bisa mengakomodasi berbagai kebutuhan pembangunan Indonesia yaitu untuk pengadaan infrastruktur, investasi sumber daya manusia dan menyejahterakan masyarakat miskin. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017