Denpasar (Antara Bali) - Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Bali mendorong lembaga jasa keuangan di daerah setempat menyalurkan program inovatif khususnya bagi sektor yang masih belum tergarap maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ketua TPAKD Bali Zulmi di Denpasar, Rabu, menjelaskan kontribusi itu dapat melalui program inovatif yang dapat membantu permodalan UMKM, program kemitraan bina lingkungan serta memanfaatkan dana tanggung jawab sosial untuk mendukung program pemerintah daerah.
Zulmi yang juga Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara itu menambahkan TPAKD memiliki program untuk mencapai tingkat inklusi dan literasi masyarakat.
TPAKD, lanjut dia, telah membantu program pemerintah dalam ketahanan pangan melalui program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS), dan Asuransi Nelayan bekerja sama dinas terkait dan PT Jasindo Cabang Denpasar.
Berdasarkan data PT Jasindo Cabang Denpasar, lebih dari 20.000 hektare lahan sawah dan 2.900 ekor sapi di seluruh Bali telah diasuransikan tahun 2016. Sedangkan untuk asuransi nelayan, sekitar 10 ribu nelayan di Bali telah terlindungi program asuransi pemerintah.
Jumlah itu diharapkan terus meningkat pada tahun 2017 seiring dengan sosialisasi yang dilakukan oleh PT Jasindo Cabang Denpasar bersama OJK dan dinas terkait.
TPAKD juga mendorong kerja sama bank umum menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) dengan bank perkeditan rakyat (BPR) di Bali. OJK menyebutkan hingga April 2017, KUR yang disalurkan 13 bank umum berkantor di Bali mencapai Rp3,2 Triliun yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Bali yang sebagian besar disalurkan di sektor perdagangan besar dan eceran.
Sesuai dengan target pemerintah tahun 2017, ditargetkan 40 persen dana KUR wajib disalurkan ke sektor pertanian, perikanan dan kelautan serta industri-industri hulu pengolahan produk-produk sektor tersebut.
Lembaga jasa keuangan, lanjut dia, juga diharapkan membantu pemerintah daerah mewujudkan 100 Desa Wisata pada tahun 2018.
Dinas Provinsi Bali menyebutkan hingga saat ini sudah terbentuk 70 desa wisata sehingga perlu kerja sama antar instansi untuk membentuk 30 desa wisata lain hingga tahun 2018.(DWA)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
Ketua TPAKD Bali Zulmi di Denpasar, Rabu, menjelaskan kontribusi itu dapat melalui program inovatif yang dapat membantu permodalan UMKM, program kemitraan bina lingkungan serta memanfaatkan dana tanggung jawab sosial untuk mendukung program pemerintah daerah.
Zulmi yang juga Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara itu menambahkan TPAKD memiliki program untuk mencapai tingkat inklusi dan literasi masyarakat.
TPAKD, lanjut dia, telah membantu program pemerintah dalam ketahanan pangan melalui program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS), dan Asuransi Nelayan bekerja sama dinas terkait dan PT Jasindo Cabang Denpasar.
Berdasarkan data PT Jasindo Cabang Denpasar, lebih dari 20.000 hektare lahan sawah dan 2.900 ekor sapi di seluruh Bali telah diasuransikan tahun 2016. Sedangkan untuk asuransi nelayan, sekitar 10 ribu nelayan di Bali telah terlindungi program asuransi pemerintah.
Jumlah itu diharapkan terus meningkat pada tahun 2017 seiring dengan sosialisasi yang dilakukan oleh PT Jasindo Cabang Denpasar bersama OJK dan dinas terkait.
TPAKD juga mendorong kerja sama bank umum menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) dengan bank perkeditan rakyat (BPR) di Bali. OJK menyebutkan hingga April 2017, KUR yang disalurkan 13 bank umum berkantor di Bali mencapai Rp3,2 Triliun yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Bali yang sebagian besar disalurkan di sektor perdagangan besar dan eceran.
Sesuai dengan target pemerintah tahun 2017, ditargetkan 40 persen dana KUR wajib disalurkan ke sektor pertanian, perikanan dan kelautan serta industri-industri hulu pengolahan produk-produk sektor tersebut.
Lembaga jasa keuangan, lanjut dia, juga diharapkan membantu pemerintah daerah mewujudkan 100 Desa Wisata pada tahun 2018.
Dinas Provinsi Bali menyebutkan hingga saat ini sudah terbentuk 70 desa wisata sehingga perlu kerja sama antar instansi untuk membentuk 30 desa wisata lain hingga tahun 2018.(DWA)
Editor : Dewa Sudiarta Wiguna
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017