Denpasar (Antara Bali) - Komisi I dan IV DPRD Bali menyampaikan aspirasi warga ke Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), karena cukup banyak permasalahan dalam penerapan di masyarakat.
"BPJS selaku penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional masih banyak kendala yang dihadapi warga masyarakat Bali, misalnya dalam kunjungan berobat ke rumah sakit," kata Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryartama yang sekaligus ketua rombongan anggota DPRD Bali, saat dikonfirmasi, Selasa.
Ia mengharapkan ke depannya BPJS selaku penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) perlu lebih sering melakukan sosialisasi ke warga masyarakat, sehingga selama ini yang menjadi kendala di lapangan agar bisa ada jalan keluarnya.
"Selain itu kami juga menyampaikan kendala yang dihadapi masyarakat, antara lain mengenai pemutahiran data kepesertaan BPJS tersebut, yang mana warga (pasien) ketika ke rumah sakit ditolak menggunakan BPJS, dengan alasan datanya tidak valid," ujarnya.
Dengan permasalahan yang diserap dari masyarakat, kata Adi Wiryatama, maka pihaknya segera menyampaikan kendala itu kepada Kantor BPJS pusat, dengan tujuan agar segera dilakukan tindakan menghadapi kendala tersebut.
"Kami juga menyarankan kepada pihak BPJS melakukan sosialisasi dengan mengandeng instansi terkait, antara lain dinas sosial, dinas kesehatan, dinas kependudukan catatan sipil termasuk juga instansi terkait," ucapnya.
Dengan demikian, Adi Wiryatama mengharapkan petugas BPJS bekerja profesional dalam merealisasikan JKN tersebut, termasuk juga penanganan Kartu Indonesia Sehat
"Kami berharap pemasalahan tersebut segera bisa ditangani. Termasuk juga program pemerintah melalui JKN dilakukan BPJS melalui Kartu Indonesia Sehat," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"BPJS selaku penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional masih banyak kendala yang dihadapi warga masyarakat Bali, misalnya dalam kunjungan berobat ke rumah sakit," kata Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryartama yang sekaligus ketua rombongan anggota DPRD Bali, saat dikonfirmasi, Selasa.
Ia mengharapkan ke depannya BPJS selaku penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) perlu lebih sering melakukan sosialisasi ke warga masyarakat, sehingga selama ini yang menjadi kendala di lapangan agar bisa ada jalan keluarnya.
"Selain itu kami juga menyampaikan kendala yang dihadapi masyarakat, antara lain mengenai pemutahiran data kepesertaan BPJS tersebut, yang mana warga (pasien) ketika ke rumah sakit ditolak menggunakan BPJS, dengan alasan datanya tidak valid," ujarnya.
Dengan permasalahan yang diserap dari masyarakat, kata Adi Wiryatama, maka pihaknya segera menyampaikan kendala itu kepada Kantor BPJS pusat, dengan tujuan agar segera dilakukan tindakan menghadapi kendala tersebut.
"Kami juga menyarankan kepada pihak BPJS melakukan sosialisasi dengan mengandeng instansi terkait, antara lain dinas sosial, dinas kesehatan, dinas kependudukan catatan sipil termasuk juga instansi terkait," ucapnya.
Dengan demikian, Adi Wiryatama mengharapkan petugas BPJS bekerja profesional dalam merealisasikan JKN tersebut, termasuk juga penanganan Kartu Indonesia Sehat
"Kami berharap pemasalahan tersebut segera bisa ditangani. Termasuk juga program pemerintah melalui JKN dilakukan BPJS melalui Kartu Indonesia Sehat," katanya. (WDY)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017