Mangupura (Antara Bali) - Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, menargetkan memperkuat ketahanan pangan berbasis produksi dan ekonomi di daerah itu menuju masyarakat yang adil dan sejahtera untuk periode lima tahun ke depan (2016-2021).
"Ini sudah menjadi komitmen saya dan wakil Ketut Suiasa yang memprogramkan lima skala prioritas di antaranya menjaga ketersediaan pangan," kata Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta di Mangupura, Rabu.
Hal ini bersesuaian dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 yang mengutamakan dua aspek yakni kedaulatan pangan dan ketahanan pangan.
Kedaulatan pangan ini, kata Pejabat asal Desa Plaga, Kecamatan Petang itu, menyangkut aspek pengembangan sistem atau menajemen pangan yang dibangun pemerintah. Sedangkan ketahanan pangan lebih terfokus pada keterjangkauan pangan untuk masyarakat.
"Badung memiliki dua potensi dalam bidang pertanian dan pariwisata, sehingga perlu dikembangkan Unit Pengelolaan Pangan Daerah (UP2D) dalam bentuk BUMD, sehingga aspek manajemen kedaulatan pangan dan ketahanan pangan menjadi lebih tajam dan terkontrol," kata Mantan Ketua DPRD Badung.
Menurut dia, ketersediaan pangan untuk masyarakat dan wisatawan merupakan dinamika yang sangat rentan kerena dapat menimbulkan gejolak harga dan inflasi apabila tidak ditangani dengam baik.
"Sebaliknya akan menjadi hubungan `supplay demand` yang saling menguntungkan apabila dapat dibangun dengan sinergi yang baik melalui UP2D yang dibentuk," ujarnya.
Untuk mewujudkan ketahanan pangan berbasis produksi tersebut Pemkab Badung membuat kegiatan Pekan Informasi Pembangunan (PIP) ke Kabupaten Kudus, Semarang, Jawa Tengah dan Kabupaten Bantul, Yogyakarta pada 17-21April 2017. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Ini sudah menjadi komitmen saya dan wakil Ketut Suiasa yang memprogramkan lima skala prioritas di antaranya menjaga ketersediaan pangan," kata Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta di Mangupura, Rabu.
Hal ini bersesuaian dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 yang mengutamakan dua aspek yakni kedaulatan pangan dan ketahanan pangan.
Kedaulatan pangan ini, kata Pejabat asal Desa Plaga, Kecamatan Petang itu, menyangkut aspek pengembangan sistem atau menajemen pangan yang dibangun pemerintah. Sedangkan ketahanan pangan lebih terfokus pada keterjangkauan pangan untuk masyarakat.
"Badung memiliki dua potensi dalam bidang pertanian dan pariwisata, sehingga perlu dikembangkan Unit Pengelolaan Pangan Daerah (UP2D) dalam bentuk BUMD, sehingga aspek manajemen kedaulatan pangan dan ketahanan pangan menjadi lebih tajam dan terkontrol," kata Mantan Ketua DPRD Badung.
Menurut dia, ketersediaan pangan untuk masyarakat dan wisatawan merupakan dinamika yang sangat rentan kerena dapat menimbulkan gejolak harga dan inflasi apabila tidak ditangani dengam baik.
"Sebaliknya akan menjadi hubungan `supplay demand` yang saling menguntungkan apabila dapat dibangun dengan sinergi yang baik melalui UP2D yang dibentuk," ujarnya.
Untuk mewujudkan ketahanan pangan berbasis produksi tersebut Pemkab Badung membuat kegiatan Pekan Informasi Pembangunan (PIP) ke Kabupaten Kudus, Semarang, Jawa Tengah dan Kabupaten Bantul, Yogyakarta pada 17-21April 2017. (WDY)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017