"Jangan sekali-kali bikin program yang aneh, yang nantinya susah diselesaikan, baik karena terbentur aturan atau karena waktu yang tidak memungkinkan," kata Pastika saat memimpin Rapat Kerja Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Provinsi Bali Triwulan III, di Denpasar, Jumat.
Dia mengharapkan segala program sudah selesai dan realisasi menyentuh angka di atas 90 persen paling lambat pada akhir Oktober dan tidak memberatkan Biro Keuangan menyangkut administrasinya.
"Sehingga November dan Desember, semua tinggal beres-beres saja, tidak ada lagi sistem kebut akhir tahun," ujarnya.
Selain itu, Pastika juga menekankan jajaran Pemprov Bali untuk menghindari praktik pungutan liar (pungli).
Ia menginginkan implementasi e-government yang sudah dimulai dari tujuh tahun yang lalu semakin diperkuat untuk meminimalisasi pungli.
Sejak bergulirnya program Bali Mandara, ia konsisten menjalankan pemerintahan yang bersih. Selain itu, aturan tentang pungli menurutnya sekarang sudah sangat ketat, ditambah lagi ASN di lingkungan Pemprov Bali sudah mendapatkan upah sesuai dengan beban kerja, jadi sudah seharusnya mereka bekerja sesuai dengan aturan.
"Saya harap semua kerja lurus-lurus saja, karena gaji juga sudah sangat sesuai dan ingat NSPK (norma, standar, prosedur dan kriteria), semua ASN sudah seharusnya mengabdi tulus pada masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan. Jadi jika sudah tidak ada lagi masyarakat yang sakit, miskin atau bodoh, berarti Anda sudah bekerja sesuai dengan SOP," kata Pastika.
Di sisi lain, ia mengharapkan pengarahan ini tidak berhenti sampai di sini saja, harus diteruskan hingga tingkat staf terbawah, sebagai pemacu semangat untuk bekerja.
Orang nomor satu di Bali ini juga mengharapkan penguatan sistem pengawasan, sehingga segala program pro rakyat bisa tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Bali I Nengah Laba melaporkan tentang capaian program Pemprov Bali.
Menurut dia, secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Bali mengalami kenaikan sampai dengan akhir bulan September tahun ini yang tercatat sebanyak 6,05 persenlebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,18 persen.
Namun pertumbuhan ekonomi tersebut berbanding terbalik dengan angka pengangguran yang naik dari 1,99 persen menjadi 2,12 persen.
"Sehingga menurut saya kenaikan ekonomi tidak begitu sehat, karena tidak dibarengi dengan penurunan pengangguran, dan jika tidak segera dilakukan langkah antisipatif dikhawatirkan akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang menurun lagi," ucapnya.
Inflasi di Bali juga mengalami kenaikan tahun ini menjadi 3,18 persen yang sebelumnya tahun 2015 hanya sebesar 2,75 persen.
Untuk itu ia menyarankan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) agar segera mengambil langkah mencegah inflasi semakin tinggi, meskipun angka inflasi di Bali masih terendah di tingkat nasional.
Kabar gembira datang dari berhasilnya Bali meraih kembali posisi kedua sebagai provinsi dengan angka kemiskinan terendah di bawah DKI Jakarta, yaitu sebesar 4,25 persen yang tahun lalu berkisar di angka 5,25 persen. (WDY)
Pewarta: Pewarta: Ni Luh Rhismawati: I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA 2026
