Semarang (Antara Bali) - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan meski Indonesia sudah 18 tahun menjalani reformasi, namun demokrasi belum sepenuhnya dilaksanakan. Terbukti dengan masih adanya kesepakatan-kesepakatan antara partai politik dan para pemilik modal.
"Demokrasi kita ini memang sukses, tapi di balik itu terjadi perselingkuhan antara partai politik sebagai pelaksana demokrasi dengan pemilik modal, karena memang ongkos demokrasi sangat mahal maka ada perselingkuhan. Ini harus diluruskan, bagaimana caranya? Caranya dengan pengaplikasikan nilai-nilai kebangsaan kita," kata Zulkifli saat memberikan kuliah umum bertema di Gedung Serba Guna Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro di Jalan Prof Soedharto, Semarang pada Rabu.
Dalam kuliah umum bertema "Membangun Sistem Politik yang Beradab dengan Landasan Empat Konsensus Kebangsaan untuk Indonesia yang Maju dan Bermartabat" Zulkifli mengingatkan ratusan mahasiswa Undip yang hadir akan pentingnya menerapkan empat nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.
"Kita sudah punya nilai-nilai kebangsaan sejak lama, tanggal 17 Agustus 1945 kita merdeka, keesokan harinya sudah punya ideologi, yang dikenal dengan Empat Konsensus Kebangsaan atau kalau di MPR dikenal dengan Empat Pilar: Pancasila, UUD, NKRI, Bhineka Tunggal Ika. Tidak banyak negara yang bisa begitu," katanya.
Zulkifli mengatakan demokrasi politik di Indonesia harus diimbangi dengan demokrasi ekonomi karena tujuan akhir demokrasi adalah kesejahteraan rakyat.
"Demokrasi politik harus seiring sejalan dengan demokrasi ekonomi karena demokrasi artinya bukan hanya sekadar bebas tapi demokrasi memiliki tujuan akhir kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.
Kuliah umum turut dihadiri Rektor Undip Profesor Dr Yos Johan Utama M.Hum serta Dekan Fakultas Ilmu Budaya Dr Redyanto Noor M.Hum. (WDY)
