Semarapura (Antara Bali) - Anggota DPRD Kabupaten Klungkung menilai, pengawasan proyek di wilayahnya sangat lemah, sehingga persoalan penyimpangan dalam setiap proyek seringkali muncul.
"Kami nilai sangat lemah pengawasan proyek di Klungkung, hal inilah yang menjadi pemicu munculnya beragam masalah," kata Wakil Ketua DPRD Klungkung Putu Tika Winawan di Semarapura, Rabu.
Ia mengatakan, pada 2011 nanti, pihaknya berharap ke depan agar dilakukan pengawasan lebih optimal oleh pemerintah setempat.
"Bagi rekanan nakal yang dinilai telah gagal menjalankan kewajibannya agar diambil tindakan tegas," ujarnya.
Bilamana perlu, kata dia, bagi rekanan nakal itu masuk dalam catatan hitam yang dampaknya tidak perlu diberi proyek.
Ia memberi contoh, yang terjadi pada pengerjaan proyek pengerukan Dermaga Mantigi, Kecamatan Nusa. Proyek itu di tengah perjalanan muncul masalah sehingga Dinas Perhubungan Klungkung menghentikan pengerjaannya beberapa waktu lalu.
Menurut dia, amburadulnya pengerjaan proyek Dermaga Mantigi itu karena ulah rekanan CV Inersia selaku pelaksana yang telah mengingkari isi kontrak yang telah disepakati, sehingga proyek itu mandeg dan tak sesuai kesepakatan.
Kadis Perhubungan Nengah Sukasta ketika dimintai keterangannya juga mengakui pemberhentian pelaksanan proyek ratusan juta itu.
Menurut dia, pelaksana proyek telah mengingkari perjanjian, akibatnya pengerjaan yang dilakukan menjadi tidak maksimal.
Kesepakatan yang dimaksud, kata dia, pengerukan tidak bisa dilakukan karena perusahaan tidak mampu mendatangkan mesin keruk yang berkapasitas 20 meter kubik per jam.
"Mereka hanya menggunakan sistem manual untuk melakukan pengerukan, sehingga pengerjaan di lapangan tidak sesuai dengan yang diharapkan," katanya.
Sebagai sanksinya, kata dia, Dishub Klungkung tidak akan membayar pekerjaan yang sudah dilakukan rekanan tersebut.
"Rekanan sempat menolak untuk tidak dibayar, tetapi karena sudah tidak sesuai dengan kesepakatan proyek itu, maka tidak kami bayar," ujarnya. (*)
