Nusa Dua (Antara Bali) - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli menyatakan bahwa masyarakat yang ditokohkan di Pulau Dewata ini memiliki peran menentukan arah pembangunan dan pemerataan pariwisata Bali Selatan-Bali Utara.
"Sekarang terserah tokoh Bali, apa mau (Bali Utara) dikomersialkan?," ujar Rizal saat menjadi pembicara dalam seminar yang digelar serangkaian Rapat Kerja Nasional Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Kamis.
Dia menyebutkan pengembangan tersebut setidaknya akan nampak seperti pembangunan pariwisata di kawasan Bali Selatan yang sudah padat dengan area bisnis dan komersial.
"Kalau kita kembangkan (Bali Utara) nanti rusak lingkungannya dan tata budayanya. Atau kita biarkan saja Bali Utara supaya `heritage` dan tata budayanya tidak berubah, sedangkan di Bali Selatan tetap dengan bisnisnya," katanya
Menurut dia, membangun di Bali Utara tidak terlalu sulit karena daerah itu memiliki potensi yang besar yakni dengan membangun bandara dan akses jalan.
Rizal mengatakan bahwa apabila Bali Utara dikembangkan maka harga tanah di daerah tersebut akan melonjak bahkan hingga 20 kali lipat dibandingkan harga saat ini sedangkan harga tanah di Bali Selatan saat ini yang sudah mencapai 100 kali lipat.
"Apa itu yang memang diinginkan Bali?. Makanya tokoh di Bali kumpul dulu apa sebenarnya yang diinginkan," ujarnya.
Rizal Ramli menyampaikan hal tersebut saat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Ketua PHRI Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati yang sekaligus meminta saran kepada Menteri Koordinator Kemaritiman itu.
Menurut dia, di saat pemerintah tengah gencar mendorong destinasi 10 wilayah, di Bali justru terjadi kegamangan.
"Di Bali, kami mengalami hal rancu. Dulu konsep pariwisata budaya. Sekarang pembangunan melemahkan budaya Bali," ucap mantan Bupati Gianyar itu.
Saat ini, Bali justru mengacu pada pembangunan seperti yang dilakukan oleh Singapura dan Hong Kong.
Namun pada saat yang sama konsep pembangunan itu menggerus kearifan lokal yang sekian lama terjadi di Pulau Dewata.
Pemerintah saat ini tengah fokus mengembangkan 10 destinasi baru yang diharapkan mendulang devisa negara sektor pariwisata.
Sepuluh destinasi baru itu di antaranya Labuan Bajo-Komodo, Morotai, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu dan Mandalika di NTB. (WDY)
