Negara (Antara Bali) - Sidang Paripurna DPRD Jembrana dengan agenda penetapan RAPBD 2011 menjadi APBD 2011, Senin gagal dan ditunda gara-gara ketidakhadiran 11 anggota dewan dari Fraksi Demokrat dan Golkar.
Fraksi lain yang hadir dalam sidang itu, yakni Fraksi PDIP, PNBKI dan Fraksi Satu Tujuan menuding ada skenario pemboikotan sidang dari dua fraksi tersebut.
Akibat ketidakhadiran 11 wakil rakyat dari Demokrat dan Golkar itu, Plt Ketua DPRD Jembrana Ketut Sugiasa terpaksa menunda sidang paripurna karena tidak memenuhi kuorum.
Tak ayal beberapa anggota dewan termasuk Sugiasa tampak berang dengan kejadian ini.
"Sebagai lembaga kita harusnya malu, karena semua muspida hadir termasuk camat hingga lurah dan kepala desa, tapi malah dewan sendiri yang membuat sidang ini gagal," kata Sugiasa.
Anggota Fraksi PNBKI, Nyoman Yudi Wartono langsung menuding, Fraksi Demokrat dan Golkar telah memboikot APBD 2011 dan ingkar janji kepada rakyat.
Menurutnya, seharusnya dewan dari fraksi itu lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada partainya.
"Dua fraksi itu sudah menghambat penetapan APBD 2011 yang seharusnya hari ini sudah ketok palu dan segera dievaluasi oleh gubernur," ujar Yudi Wartono.
Anggota dewan yang dikenal vokal ini juga menyoroti janji dari Ketua DPC Demokrat Jembrana Ketut Subanda yang menyuruh kadernya di dewan untuk disiplin dalam mengikuti kegiatan sidang.
"Katanya kalau tidak disiplin ia siap merecall kadernya, tapi sekarang malah menyuruh kadernya untuk tidak hadir dalam sidang sepenting ini," ujarnya.
Sedangkan Kade Darmasusila, anggota dewan lainnya mengungkapkan, salah seorang rekannya sempat mengaku dihubungi anggota Fraksi Demokrat, Putu Kamawijaya agar tidak menghadiri sidang paripurna tersebut.
"Tapi teman ini bertanya kepada saya, dan saya sarankan untuk tetap menghadiri sidang. Ia memang hadir dalam sidang ini," kata Darmasusila.
Adanya instruksi dari induk partai agar tidak hadir dalam sidang paripurna, menurut Yudi Wartono terungkap saat Ketua Fraksi Demokrat Wayan Sukaya sempat datang ke gedung dewan.
"Namun ia datang hanya untuk absen setelah itu menghilang dari sidang dengan alasan itu merupakan perintah partai," katanya.
Kemarahan serupa juga disampaikan oleh anggota dewan lainnya, seperti Nyoman S Kusumayasa, Ketut Sandiyasa, Ketut Suastika, Ida Bagus Susrama dan Ida Bagus Sudiana.
Plt Ketua DPRD Jembrana Ketut Sugiasa menilai, perbuatan anggota Fraksi Demokrat dan Golkar itu sudah keterlaluan dan merugikan masyarakat.
"Kalau pembahasan RAPBD tertunda-tunda, yang rugi adalah masyarakat Jembrana. Dan itu semua akibat dari perbuatan anggota dua fraksi tersebut," katanya.
Terkait dengan masalah ini, Ketua Fraksi Demokrat Wayan Sukaya dan Ketua Fraksi Golkar, Made Suardana saat dihubungi ponselnya tidak aktif.
Sedangkan anggota Fraksi Demokrat, Putu Kamawijaya yang berhasil dikonfirmasi menolak tudingan pihaknya memboikot sidang tersebut.
"Siapa yang memboikot, kami tidak hadir karena ada kegiatan kampanye," katanya.
Dalam Pilkada Jembrana, dua partai ini bergabung untuk mengusung pasangan I Gede Ngurah Patriana Krisna dan Ketut Subanda.
Kamawijaya tidak menampik jika semua itu atas permintaan dari partai.
"Pilkada kan lima tahun sekali, masak partai minta tolong ke kami lima tahun sekali tidak dituruti," ujarnya.
Wakil rakyat ini juga membantah jika dirinya menghubungi anggota dewan dari fraksi lain untuk tidak menghadiri sidang paripurna.
"Hanya komunikasi biasa, soal hadir atau tidak itu terserah dia," katanya.
Ditanya tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat untuk segera menyelesaikan pembahasan RAPBD, Kamawijaya balik minta jadwal sidang tidak bertepatan dengan jadwal kampanye pasangan yang diusung partainya.
"Kalau jadwal sidang tidak bersamaan dengan jadwal kampanye, kami pasti hadir," janjinya. (*)
