Jakarta (Antara Bali) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar dana APBD digunakan untuk kegiatan produktif sehingga berdampak positif kepada perekonomian daerah.
"Anggaran sudah naik empat kali tapi kapasitas produksi tidak naik, ini karena seperti disampaikan Wapres, dana habis untuk belanja operasional, belanja rutin, belanja barang, habis di situ," kata Presiden Jokowi dalam Rapat Kerja Pemerintah Tahun 2016 dengan gubernur seluruh Indonesia serta wakil gubernur, bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota hasil pilkada serentak, di Istana Negara Jakarta, Jumat.
Presiden meminta agar belanja-belanja operasional seperti dana perjalanan dinas, biaya rapat dan seminar dikurangi, sedangkan belanja barang yang tidak prioritas agar dihapus.
Selain itu ia juga meminta agar daerah menggunakan produk dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan barang di daerah. "Produk-produk dalam negeri melimpah... Jangan luar negeri, kalau butuh mebel, tanya ke saya, saya tunjukkan produk yang bagus," katanya.
Ia juga meminta agar barang yang digunakan memakai barang yang standar saja, tidak perlu mewah-mewah. "Pakai yang standar saja, wong sama empuknya," katanya.
Sementara, belanja modal yang tidak perlu seperti kendaraan dinas agar ditundas. "Kalau yang ada masih bagus, kita pakai dulu, jangan mentang-mentang bupati, wali kota baru, terus beli mobil baru," kata Presiden.
Presiden pun berpesan kepada kepala daerah untuk tidak menyerahkan pengelolaan anggaran kepada bawahan. "Jangan serahkan ke kepala dinas, nanti yang terjadi rutinitas, jangan money follow function, tapi harus money follow program," katanya.
Ia mencontohkan jika nilai APBD Rp200 miliar, maka alokasi untuk kegiatan prioritas sebesar Rp150 miliar agar hasilnya kelihatan. "Kalau diecer-ecer nanti enggak kelihatan hasilnya, sekarang money follow program," katanya. (WDY)
