Anggota DPRD Dukung Naikan Tarif ABT Progresif

Denpasar (Antara Bali) - Anggota DPRD Bali Gusti Putu Widjera mendukung pemerintah provinsi untuk menaikkan tarif air bawah tanah (ABT) progresif dalam upaya menertibkan dan menjaga kelestarian lingkungan.

"Saya mendukung rencana Pemerintah Provinsi Bali untuk menaikkan tarif ABT progresif, langkah ini guna menjaga lingkungan alam," katanya di Denpasar, Kamis.

Ia mengatakan dengan langkah tersebut dapat mengawasi penggunaan ABT yang selama ini cukup banyak mengkonsumsi air tersebut.

"Jika tidak ada pengawasan secara maksimal dan tarifnya dinaikkan maka penggunaan ABT semakin meningkat setiap tahunnya, seiring meningkatnya fasilitas hotel dan vila di Pulau Dewata, selain juga tumbuhnya industri lainnya," ucap politikus Partai Demokrat ini.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah harus lebih tegas, sehingga aturan tersebut bisa dipenuhi oleh pihak pengguna ABT.

"Selama ini yang paling banyak menggunakan ABT yakni hotel dan vila, disamping juga perusahaan swasta yang banyak memerlukan air, seperti perusahaan air minum kemasan botol," ujarnya.

Widjera mengatakan bila tidak ada pengawasan dan pengambilan air berlebihan akan berdampak pada lingkungan, yang mana air laut bisa masuk ke daratan sehingga menyebabkan tercemar sumur warga.

"Kita bisa lihat contohnya di Ibu Kota DKI Jakarta, akibat berlebihan pengambilan ABT, sehingga menyebabkan terjadinya intrusi air tawar dengan air laut. Makanya sumur warga di Jakarta terasa air payau," katanya.

Sebelumnya, Kabid Pajak Daerah Dispenda Provinsi Bali Dewa Putu Mantera mengatakan kewenangan tarif pajak tersebut saat ini dikembalikan ke tingkat provinsi sehingga tidak sampai memberatkan para pengusaha.

"Pajak tersebut kita masih mencar profit, namun bagaimana mengatur maupun membatasi penggunaan air tanah, khususnya ABT sehingga bisa menyebabkan krisis air di Bali," ujarnya.

Dikatakan dengan adanya perubahan regulasi UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga disebutkan pengaturan air tanah (AT) kewenangannya perizinan akan diserahkan ke provinsi, termasuk penerapan tarifnya.

"Jika masyarakat sedikit menggunakan air ABT, maka tarifnya juga akan kecil. Begitu juga sebaliknya bilang menggunakan air banyak, maka pembayarannya juga naik," katanya. (WDY)