Kuta (Antara Bali) - Kementerian Pariwisata mempertemukan pemerintah daerah dari 34 provinsi di Indonesia dengan sejumlah investor dalam forum bisnis membangun kawasan ekonomi khusus guna mempercepat pengembangan wilayah yang memiliki potensi pariwisata.
"Kami ingin meningkatkan keinginan dari minat investasi kepada investor untuk melihat bahwa ada potensi di daerah yang bisa dikembangkan jadi kami pertemukan Pemda dan developer/investor," kata Asisten Deputi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata Kementerian Pariwisata, Frans Teguh ditemui usai menghadiri Forum Bisnis Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Kuta, Kabupaten Badung, Jumat.
Menurut dia, pemerintah menargetkan sekitar 100 titik atau lokasi di seluruh Tanah Air yang memiliki potensi pengembangan pariwisata baik dalam format kawasan ekonomi khusus, kawasan terpadu, atau kawasan strategis pariwisata hingga tahun 2019.
Dia menjelaskan bahwa target tersebut diharapkan bisa terwujud selain dibarengi komitmen investor dan unsur pemerintahan, juga menyangkut kesiapan infrastruktur serta segmentasi pasar atau karakter daerah yang memiliki potensi tersebut.
"Pengajuan oleh Pemda, harus juga bekerja sama dengan badan usaha, ada penyusunan master plan, ada beberapa tahapan yang dipenuhi ketika kawasan itu menjadi kawasan ekonomi khusus," imbuhnya.
Adanya akselerasi melalui forum bisnis tersebut juga diharapkan menjadi sarana untuk memenuhi target 20 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2019.
Frans lebih lanjut menjelaskan bahwa dari 100 titik tersebut, 10 di antaranya diproyeksi berada di Pulau Dewata yang kini mulai dilirik oleh para investor.
Beberapa dari 10 titik tersebut, kata dia, berada di Bali Utara seperti di Kabupaten Buleleng dan Karangasem serta di Bali Barat yang cocok dengan pengembangan pariwisata berbasis lingkungan atau "eco-tourism" dan "marine tourism".
Adanya inisiatif pemerintah tersebut disambut baik oleh kalangan pengusaha yang siap mendukung pemerintah di dalam mengembangkan kawasan yang memiliki potensi pariwisata.
Ketua Harian Asosiasi Kawasan Pariwisata Indonesia, Poernomo Siswoprasetijo, yang turut hadir dalam forum tersebut mengatakan bahwa kawasan ekonomi khusus membutuhkan perhatian yang konsisten dan berkesinambungan baik dari Pemerintah Pusat, provinsi hingga kabupaten/kota mengingat kawasan ekonomi khusus tersebut merupakan investasi jangka panjang.
"Karena ini investasi jangka panjang, dengan ditetapkan (kawasan ekonomi khusus) harus mulai melakukan upaya komprehensif seperti mulai dari izin, penyediaan lahan, atau bekerja sama dengan pengembangan BUMD setempat. Kami siap mendukung pemerintah baik Pusat dan daerah harus aktif di komunitas," katanya.
Sementara itu terkait pengembangan pariwisata di kawasan Bali Utara, Poernomo mengharapkan adanya komitmen dari pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di daerah itu seperti wacana pembangunan bandara dan kereta api.
"Bali sangat menarik untuk investasi apalagi di Bali Utara, kalau memang benar pemerintah komitmen dan infastruktur sudah dikembangkan, nama Bali sudah memiliki `branding` untuk meningkatkan jumlah kunjungan, tinggal menjaga konservasi di sana dan masyarakat mendapat kesempatan kerja yang terbuka," ucap Presiden PATA Indonesia itu.
Beberapa kawasan ekonomi khusus pariwisata telah berhasil dibangun di antaranya di Tanjung Lesung, Mandalika dan Morotai.
Melalui forum bisnis itu, diharapkan tata cara pengusulan kawasan ekonomi khusus pariwisata itu dapat tersosialisasi kepada perwakilan pemda di Tanah Air, peningkatan jumlah daerah atau badan usaha yang mengusulkan kawasan menjadi KEK pariwisata dan terjalin dalam kesepakatan minat atau "letter of intent" antara pemda dan investor. (DWA)
