Diskop Bali Intensifkan Hubungan dengan Perbankan

Denpasar (Antara Bali) - Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali mengintensifkan kembali hubungan dengan perbankan (BRI, BNI, dan Bukopin) untuk melanjutkan program kredit usaha rakyat (KUR) di Pulau Dewata.

"Kami segera intensifkan kembali berhubungan dengan perbankan karena selama ini besaran bantuan dana untuk UMKM belum terpantau terkait program KUR itu," kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali, Dewa Nyoman Patra di Denpasar, Minggu.

Dalam waktu dekat, pihaknya akan berkoordinasi dengan perbankan yang berperan serta dalam program KUR tersebut besaran bantuan dana yang disalurkan kepada masyarakat yang berkecimpung di usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurut dia, belum terpantaunya oleh Dinas Koperasi dan UMKM terkait besaran modal bantuan yang diberikan perbankan untuk UMKM itu dikarenakan uang yang disalurkan itu sepenuhnya milik bank yang keamanannya dijamin pemerintah. "Karena itu dananya bank, maka saat kita meminta data untuk itu baru diberikan sehingga dalam waktu dekat kita akan berkoordinasi untuk melakukan kerjasama itu," ujarnya.

Ia mengatakan, keterlibatkan Dinas Koperasi sebagai penyalur kredit kepada UMKM terkait bantuan KUR itu, hendaknya melibatkan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang bunganya lebih ringan. Sedangkan, apabila penyaluran kredit itu diserahkan kepada koperasi akan membebankan anggota karena bunganya cukup tinggi sekitar 22 persen per tahun.

Ia menjelaskan, dana KUR yang diberikan kepada UMKM tersebut sepenuhnya milik perbankan (BRI, BNI, dan Bukopin) yang dijamin oleh pemerintah yang dikomandani Bank Indonesia.

Oleh sebab itu, masyarakat yang ingin mengembangkan usaha disediakan modal yang dapat diakses ke perbankan tersebut. "Namun, dalam pelaksanaannya juga ada perhitungan-perhitungan bisnis dalam bantuan modal itu," ujarnya.

Oleh karena itu, karena dana KUR itu sepenuhnya dikeluarkan pihak bank, maka dalam penyalurannya memerlukan ketelitian dalam memberikan bantuan. Sedangkan, untuk dana bantuan yang dikelola LPDB itu sepenuhnya didapat dari dana APBD yang digulirkan kepada masyarakat dan pelaku UMKM. (WDY)