Denpasar (Antara Bali) - Pemerintah Provinsi Bali merancang pemberian layanan sistem administrasi manunggal satu atap (Samsat) keliling untuk menyasar berbagai wilayah pedesaan sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak.
"Kami menyasar wilayah pedesaan yang selama ini belum terjamah. Kami tidak mengklaim masyarakat tidak mau membayar pajak, tetapi memang selama ini untuk menuju tempat pembayaran samsat cukup jauh," kata Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Bali Made Santha, di Denpasar, Selasa.
Pihaknya sudah menyiapkan dua mobil untuk mendukung pelaksanaan samsat "mobile" itu, dengan mekanismenya beberapa hari di desa A, baru kemudian pindah ke desa B dan seterusnya.
Diprioritaskan desa yang disasar layanan samsat keliling yang berada di Kabupaten Buleleng, Karangasem dan Bangli, karena di sana jumlah penduduknya lumayan banyak dan juga akses untuk membayar pajaknya cukup jauh.
"Di sana kami juga akan bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat untuk mengajak masyarakat ikut berpartisipasi mengurus samsatnya," ujar Santha.
Sedangkan kabupaten lainnya yang berada di kawasan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Sarbagita), akses untuk membayar samsat sudah dekat sehingga tidak menjadi sasaran samsat keliling.
"Intinya kami berusaha memberikan kemudahan pada masyarakat. Kemudahan itu bukan berarti kemudahan di luar peraturan, namun artinya pendekatan pelayanan dan pemetaan kantong-kantong potensi layanan samsat," ucap mantan Asisten III Pemprov Bali itu.
Di sisi lain, tambah dia, pada berbagai unit pelayanan terpadu (UPT) Samsat juga akan dipampang standar operasional prosedur (SOP) sehingga masyarakat menjadi lebih jelas ketika mengurus samsat. "Kami akan berusaha mengurangi seminimal mungkin kontak badan dengan wajib pajak," ujarnya.
Di samping itu, untuk memberikan pelayanan samsat yang lebih baik, pihaknya juga berencana menambah gerai samsat pada wilayah-wilayah tertentu yang jumlah penduduknya cukup padat dan jumlah kendaraannya cukup besar. (WDY)
