Denpasar (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika menyambut positif rencana pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada tujuh kabupaten/kota di Pulau Dewata yang kesepakatannya akan ditandatangani pada 4 Februari 2015.
"Saya sambut baik pembentukan TPID di daerah-daerah ini. Saya berharap dengan demikian dapat diketahui harga komoditas untuk setiap hari secara cepat. Dengan adanya harga standar itu, petani bisa mengetahui harga yang berlaku di pasaran dan dapat menetapkan harga sendiri atau tidak langsung percaya terhadap harga yang diberikan oleh tengkulak," katanya saat menerima audiensi dari Kepala Bank Indonesia Wilayah Bali Dewi Setyowati, di Denpasar, Senin.
Sebelumnya TPID di Bali hanya ada di Kota Denpasar dan Kabupaten Buleleng, sedangkan tujuh kabupaten lainnya yakni Karangasem, Bangli, Gianyar, Klungkung, Badung, Tabanan, dan Jembrana tidak memiliki TPID.
Menurut Pastika, dengan semua daerah di Bali memiliki TPID akan sangat penting peranannya dalam menjaga stabilitas harga, yang akhirnya berakibat pada keseimbangan inflasi. Di samping itu, para petani juga dapat meningkatkan omset penjualan sehingga kesejahteraan menjadi meningkat.
Senada dengan Pastika, Kepala Bank Indonesia Wilayah Bali Dewi Setyowati mengatakan TPID merupakan bentuk komitmen dalam menjaga inflasi di Pulau Dewata.
Pengendalian terhadap inflasi dapat dilakukan dengan operasi pasar terutama pasar-pasar tradisional yang berada di daerah-daerah.
Selain mengenai SK TPID yang akan disahkan dan ditetapkan pada 4 Februari mendatang, Dewi Setyowati juga menyampaikan program Bank Indonesia untuk menyalurkan program CSR berupa bedah rumah yang berjumlah tujuh unit bagi warga miskin yang membutuhkan rumah layak huni.
Terkait rencana tersebut, Pastika menyambut baik program tersebut dan menyarankan bedah rumah dilaksanakan di Desa Wanagiri dan Tembuku, Kabupatem Bangli.
Bantuan bedah rumah ini agar dikoordinasikan dengan Biro Humas dan Dinas Sosial Provinsi Bali. Dia juga berharap bantuan bedah rumah yang diberikan dan berada di satu desa sehingga dapat dijadikan desa Binaan BI sebagai percontohan pengelolaan uang.
"Dengan adanya desa tersebut, setidaknya masyarakat sadar untuk menyimpan uang di bank dan tidak menyimpan uang tersebut di rumahnya sendiri," ucap Pastika.
Pada kesempatan tersebut hadir pula Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra, Kepala Biro Ekbang, Kepala Biro Humas, dan Kepala Biro Umum Setda Provinsi Bali. (WDY)
