Pemerintah Bentuk Satgas Kembangkan Produk Budidaya Perikanan

Jakarta (Antara Bali) - Pemerintah membentuk satuan tugas lintas kementerian di bawah kendali Kementerian Koordinator Maritim guna mengembangkan produk budidaya perikanan di Tanah Air.

        "Kami telah membentuk Satgas Lintas Kementerian," kata Menko Maritim Indroyono Soesilo dalam Rakor Perikanan Budidaya di kantor Kemenko Kemaritiman di Jakarta, Kamis.

        Menurut Indroyono, satgas lintas kementerian itu terdiri atas beragam lembaga dan kementerian antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, TNI, BPPT, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

        Tugas dari sejumlah kementerian itu beragam seperti Kemendagri membantu mencari situs yang tepat untuk pengembangan budidaya, serta TNI AD yang membantu masyarakat dalam berbudidaya.

        Menko Maritim mengemukakan pengembangan perikanan budidaya itu merupakan tindak lanjut dari sidang kabinet terbatas di Kantor Presiden pada awal Januari dan hasil rapat kerja antara Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Komisi IV DPR RI.

        Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengatakan program kerja Menteri Susi Pudjiastuti masih belum fokus di bidang perikanan budidaya tetapi lebih fokus untuk mengurusi bidang perikanan tangkap.

        "(Program kerja) lebih banyak mengupas perikanan tangkap," kata Herman Khaeron dalam rapat kerja Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin (26/1).

        Menurut Herman Khaeron, program kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk budidaya perikanan masih belum terihat secara spesifik.

        Politisi Partai Demokrat itu mencontohkan dalam budidaya udang masih belum terlihat kejelasan mengenai pengembangannya.

        "Apakah spesifik mengembangkan udang vaname atau kembali ke udang windu," katanya.

        Ia mengemukakan pihaknya mengapresiasi bagaimana Menteri Susi menindak pelaku pencurian ikan.

        Namun, ujar dia, sebenarnya hal seperti penenggalaman kapal sudah pernah dilakukan dahulu tapi tidak pernah diekspos karena memperhitungkan suasana batin dari negara sahabat.

        Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono mengatakan untuk budidaya udang, program revitalisasi tambak udang perlu dikritisi.

        Hal itu, ujar Ono, karena dana yang diberikan terkait revitalisasi tambak udang terindikasi hanya jatuh kepada bos-bos udang.

        "Ini harus dievaluasi," kata Ono yang berasal dari PDIP itu. (WDY)