Beijing (Antara Bali) - Indonesia meminta penanam modal Tiongkok untuk serius dan komitmen dengan minatnya berinvestasi dalam pengembangan 13 Kawasan Industri Terpadu (KIT) di luar Pulau Jawa yang menjadi prioritas.
"Jadi, kami meminta agar investor yang datang benar-benar yang serius dan profesional. Jangan datang, sekadar lihat-lihat peluang," kata Menteri Perindustrian Saleh Husin kepada Antara di Beijing, Senin malam.
Ditemui usai dialog pertama tingkat tinggi bidang ekonomi Indonesia-Tiongkok, Indonesia dan Tiongkok harus sepaham dan sepakat untuk serius garap pengembangan KIT di luar Pulau Jawa, sehingga keberadaan KIT dapat segera diwujudkan.
"Indonesia telah komit untuk mempermudah perizinan, termasuk untuk masalah lahan yang dirasa masih menjadi kendala bagi investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, termasuk investor asal Tiongkok," tutur Saleh Husin.
Tiga belas kawasan industri tersebut terletak di Kuala Tanjung (Sumatera Utara), Sei Mangkei (Sumatera Utara), Tanggamus (Lampung), Batulicin (Kalimantan Selatan), Ketapang (Kalimantan Barat), Mandor (Kalimantan Barat), Bitung (Sulawesi Utara), Palu (Sulawesi Tengah), Morowali (Sulawesi Tengah), Konawe (Sulawesi Tenggara), Bantaeng (Sulawesi Selatan), Buli (Halmahera Timur, Maluku Utara), dan Teluk Bintuni (Papua Barat).
Indonesia dan Tiongkok telah sepakat untuk bersama-sama menggarap pembangunan KIT kedua negara dengan ditandatanganinya nota persetujuan pada 2 Oktober 2013.
Pembangunan KIT akan dilakukan terutama di wilayah-wilayah penghasil mineral di Indonesia, dengan mentaati hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, serta harus memenuhi persyaratan perlindungan lingkungan dan ekologi, dan standar emisi yang ditetapkan.
"Tetapi bisa saja investor Tiongkok, fokus pada beberapa KIT seperti Morowali dan Kowane untuk nikel serta Ketapang untuk pengembangan alumina. Bisa juga mereka ikut berpartisipasi di seluruh 13 proyek KIT. Yang jelas, harus serius dan kredibel, dan mentaati aturan yang ada," kata Saleh Husin menegaskan.
Dalam dialog pertama tingkat tinggi bidang ekonomi Indonesia-Tiongkok itu kedua negara sepakat memperkuat kerja sama ekonomi antara lain dengan meningkatkan kerja sama perdagangan yang berkelanjutan, investasi bidang infrastruktur dan bidang lainnya, energi, keuangan, pertanian serta perikanan.
Indonesia dipimpin Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Sofyan Djalil, didampingi Menteri Perindustrian, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Gubernur Sulawesi Utara, Duta Besar RI untuk Tiongkok merangkap Mongolia, pejabat deputi menteri dan dirjen dari berbagai kementerian terkait.
Sedangkan Tiongkok dipimpin Dewan Negara Yang Jiechi, didampingi beberapa menteri dan wakil menteri terkait. (WDY)
