Jakarta (Antara Bali) - Pemerintah meyakini program tol laut yang menjadi salah satu konsep andalan Presiden Joko Widodo saat kampanye Pilpres tahun 2014, bakal mengurangi beban logistik yang selama ini masih bergantung pada transportasi darat.
"Kalau tol laut berfungsi dengan baik, pasti akan mengurangi beban di jalan darat," kata Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera), Djoko Murjanto, dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA, di Jakarta, Jumat.
Berdasarkan data Kemenpupera, saat ini transportasi logistik di Indonesia masih didominasi angkutan sektor transportasi darat, yaitu masih sebanyak 92 persen dari keseluruhan transportasi logistik di Tanah Air.
Konsep tol laut diyakini juga bakal mengurangi beban yang ada di jalan secara signifikan terutama mengingat bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan.
"Konsep tol laut ini sangat benar sekali, karena di daerah kepulauan seperti Indonesia ini harusnya di laut yang ramai, kenyataannya saat ini ramai di darat," katanya.
Ia juga mengemukakan, pihaknya akan mendukung pembangunan akses menuju berbagai dermaga yang direncanakan akan ditetapkan Kementerian Perhubungan.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan program pengembangan tol laut akan dirintis tahun depan dengan diawali pembenahan sistem pelayaran kapal barang.
"Begini, sebenarnya karena kita negara kepulauan terbesar di dunia, maka penggunaan transportasi berbasis perairan atau laut juga harus tinggi. Kalau tidak, dihubungkan pakai apa?," kata Ignasius Jonan di Semarang, Kamis.
Kondisi transportasi kapal barang untuk perairan wilayah Barat Indonesia, menurut Menhub, pelayarannya sudah terjadwal, tetapi berbeda dengan perairan wilayah Timur yang banyak belum terjadwal pelayarannya.
"Di perairan Barat Indonesia, terjadwal kapal barang berangkat kapan, datang kapan, jenis kapal apa, muat berapa, itu ada. Namun di Timur banyak yang tidak ada, terutama di daerah-daerah kecil," katanya.
Untuk itu, ia mengatakan mulai tahun depan akan dicarikan anggaran perintis yang mendorong pembangunan "freightliner", yakni kapal angkutan barang terjadwal sehingga tingkat kepastiannya lebih tinggi.
Jadi, kata dia, harga barang di wilayah Timur tidak menjadi "gila-gilaan" seperti sekarang yang sebenarnya disebabkan tidak ada kepastian jadwal pelayaran, terutama ke pulau-pulau kecil di wilayah Timur Indonesia.
Selain itu, Jonan juga mengatakan akan diusulkan pembangunan 24 pelabuhan, baik baru atau pengembangan kapasitas pelabuhan yang sudah ada, tersebar dari wilayah Timur maupun Barat Indonesia. (WDY)
