Jakarta (Antara Bali) - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia
(KNTI) menilai Kementerian Koordinator (Kemenko) Maritim dapat
menggabungkan solusi guna mengatasi masalah perekonomian dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat nelayan tradisional.
"Idealnya yang disebut dengan Kemenko Maritim itu juga terkait
langsung dengan kesejahteraan rakyat dan ekonomi," kata Ketua Dewan
Pembina KNTI, M Riza Damanik, di Jakarta, Rabu.
Menurut Riza, saat ini dua permasalahan tersebut cenderung
dipisahkan, yaitu pengelolaan kelautan dan perikanan masuk ke dalam
Kemenko Bidang Perekonomian sedangkan Kemenko Bidang Kesejahteraan
Rakyat yang sibuk mengatasi kemiskinan.
"Padahal kemiskinan justru bertumpuk di kampung nelayan," ujarnya.
Ia berpendapat bila Kemenko Maritim tidak terbentuk maka akan
mengulangi kesalahan dalam pengelolaan kelautan dan perikanan yang
selama ini telah dilakukan.
Sebelumnya Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Kelautan dan
Perikanan mengusulkan agar pemerintahan baru membentuk Kemenko Maritim
guna mengoptimalkan potensi perikanan.
"Sebagai negara maritim, Indonesia wajib dan perlu membentuk itu.
Selama ini kita belum optimal memanfaatkan potensi ekonomi di sektor
ini," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi
Prayanto.
Teknisnya, lanjut Yugi, adalah dengan pengabungan dewan maritim ke
Kemenko Maritim atau alternatif lainnya yaitu adanya Wakil Menteri
Kelautan mengingat tingginya beban kerja Menteri Kelautan dan Perikanan.
Sementara untuk Dewan Maritim, ia berpendapat agar lembaga tersebut
dilebur atau dioptimalkan ke Kemenko Maritim agar selama lima tahun
pertama maritim benar-benar menjadi prioritas. (WDY)
Kemenko Maritim Gabungkan Perekonomian dan Kesejahteraan Nelayan
Rabu, 13 Agustus 2014 13:54 WIB