Namun organisasi pengairan tradisional bidang pertanian (subak) di Bali kini berada di ambang kehancuran, karena sebagai petani telah menjual sawahnya sehingga luas sawah di Pulau Dewata semakin menyempit.
Sistem irigasi sawah khas Bali yang telah dianugerahi status warisan budaya dunia untuk kategori lanskap budaya semakin menghadapi tantangan dan ujian berat, sementara pemerintah belum memberikan apresiasi terhadap petani khususnya yang terhimpun dalam subak, tutur Ketua Pusat Penelitian Subak Universitas Udayana Prof Dr I Wayan Windia, Kamis.
Padahal sawah bagi orang Bali telah mendapat pengakuan sebagai "ibu" dari semua sektor pembangunan di Pulau Dewata. Kalau sektor pertanian Bali runtuh, maka kebudayaan Bali akan ikut runtuh, bahkan akhirnya semua sektor pembangunan Pulau Dewata juga akan runtuh.
Sektor pertanian di Bali yang tumbuh negatif 2,84 persen pada triwulan I-2014 sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) setempat itu sebenarnya sangat menarik, karena mengandung nilai yang mendalam bagi keberlanjutan pembangunan Bali ke depan.
Padahal tahun 2013 sektor pertanian Bali masih meningkat sekitar dua persen, meski peningkatannya paling kecil di antara semua sektor pembangunan di Pulau Dewata.
"Namun nyatanya pada awal tahun 2014 merupakan awal dari keruntuhan pembangunan Bali, kalau seandainya, sektor pertanian tidak mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh," tutur pria kelahian Sukawati, Kabupaten Gianyar, 15 Desember 1949 atau 65 tahun yang silam.
Suami dari Gusti Ayu Mandriwati itu, mengingatkan, keruntuhan sektor pertanian itu sebagai akibat investasi yang sangat kecil, yakni hanya sekitar 0,5 persen jauh lebih kecil dibandingkan dengan sektor pariwisata, yang investasinya mencapai 97 persen dari total investasi di Bali.
Sementara itu, pajak bumi dan bangunan (PBB) yang dikenakan untuk sektor pertanian sangat tinggi sehingga mencekik leher dan mematikan petani. Belum lagi sistem irigasi pertanian yang rusak parah, air irigasi penuh polusi (sampah dan plastik), dan sumber airnya diperebutkan oleh semua sektor (pariwisata, dan PDAM).
"Kalau begitu kondisinya, bagaaimana mungkin sektor pertanian bisa tumbuh dan berkembang," tegas Windia.
Oleh sebab itu tidak mengherankan Gubernur Bali Mangku Pastika sering mencibir sektor pertanian dalam berbagai kesempatan. "Ya, kalau begitu kondisi sektor pertanian, siapa yang mau menjadi petani?" katanya.
Windia menilai komentar Gubernur itu, justru sangat kontroversial. Seharusnya dengan kondisi sektor pertanian seperti ini, maka adalah tugas pemerintah untuk membuat program, agar sektor pertanian menjadi lebih menarik. Jangan justru dicibir.
Gubernur Bali memang membuat program sistem pertanian terintegrasi (Simantri) pada sejumlah kabupaten/kota, namun program ini hanya bersifat pencitraan semata. Hasilnya tidak signifikan.
Penelitian disertasi yang dilakukan Agus, seorang mahasiswa Fakultas Pertanian menemukan bahwa hanya delapan dari pelaksanaan Simantri yang dikembangkan pada tahun awal yang hasilnya efektif dan efesien.
"Hasil penelitian ini bagi saya tidak mengejutkan. Karena sejak awal saya mengritik program Simantri, khususnya pada lembaga pelaksananya," ujar Windia.
Program Bagus
Prof Windia memandang dari modal ekonomi dan modal teknis, program Simantri sangat bagus. Namun karena tidak memanfaatkan modal sosial yang hidup di Bali yakni subak maka program tersebut dinilainya menjadi gagal.
Bahkan rekannya Prof Nyoman Supartha, juga mengritik program simantri yang dikembangkan secara tergesa-gesa. "Kalau masyarakat belum siap, program simantri jangan dikembangkan dulu besar-besaran," katanya.
Tetapi, karena program ini cendrung untuk pencitraan politik, maka kita dapat mengerti kenapa program ini terus saja dikembangkan. Bahkan dengan tidak memperhatikan konflik (friksi) yang bisa timbul antarsubak dan kelompok tani (poktan), sebagai akibat adanya kecemburuan sosial.
Demikian pula program untuk mengkaitkan antara sektor pertanian dan sektor pariwisata di Bali, tampaknya belum menemukan legalitas dan faktual di lapangan. Oleh karenanya, sektor pertanian tetap saja terus menjadi 'makanan' bagi sektor pariwisata, yang dikenal sangat "kanibalis".
Perda Subak yang dibuat pada tahun 2012, tampaknya tidak bermanfaat bagi subak. Hanya sekedar polesan politik. Faktanya, subak tetap saja termaginalisasikan.
Kalau membangun sektor pertanian di Bali, maka basisnya harus pada subak. Tidak perlu membuat lembaga baru yang namanya gapoktan. Kemudian pendampingan harus dilakukan pada subak bersangkutan.
Windia mencontohkan Boedi Krisnawan Soehargo (wirausaha), yang bekerja diam-diam di Subak Belalang, Kediri, Kabupaten Tabanan. Ternyata hasil padinya bisa mencapai 20 ton/hektare. Hasil itu bahkan bisa dicapai hingga pada persawahan yang berlokasi di tepi pantai sekalipun.
Hal yang sama juga dicapai di Subak Guama. Pengembangan program simantri adalah bercermin dari sukses Subak Guama. Tetapi kenapa harus membentuk Gapoktan untuk melaksanakan simantri. Inilah yang merupakan kesalahan fatal dari program simantri Pemprov Bali, ujar Windia.
Kalau memang ingin membangun pertanian di Bali, maka belajarlah dari sejarah-sukses yang dicapai di Subak Guama, Subak Belalang, dan mungkin juga Subak Wangaya Betan Kabupaten Tabanan.
Prinsipnya, dalam era globalisasi ini, maka sektor pertanian harus mendapatkan proteksi dan subsidi yang sepadan. Kalau tidak, maka sektor pertanian akan tergilas oleh arus pragmatisme.
Oleh sebab itu harus ada moratorium pembangunan pariwisata di Bali. Untuk itu sekarang harus mulai fokus pada pembangunan sektor pertanian yang sudah menyalakan "lampu merah". (WDY)
Pewarta: Oleh I Ketut Sutika: I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
