Denpasar (Antara Bali) - Pemerintah Provinsi Bali menurunkan tim teknis dari Dinas Pekerjaan Umum untuk menghitung kerugian fisik akibat bencana alam banjir dan tanah longsor di Kabupaten Buleleng beberapa hari lalu.
"Tim teknis sudah diturunkan ke sana, nanti mereka akan mengkaji langkah-langkah yang harus dilakukan dan hasilnya akan dilaporkan pada kami sehingga dapat diambil langkah penanganan yang tepat," kata Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta di Denpasar, Selasa.
Menurut dia, setelah dikalkulasi oleh tim teknis tersebut barulah bisa dikeluarkan dana anggaran tak terduga Pemprov Bali yang dialokasikan mencapai Rp30 miliar untuk 2014.
"Berapa yang sudah dikucurkan dari anggaran tersebut memang belum ada, karena harus keluar perhitungan teknisnya dulu. Tim sedang menghitung dan kita tidak bisa berandai-andai," ujarnya.
Selain disiapkan dana anggaran tak terduga, Gubernur Bali Made Mangku Pastika pada Jumat-Sabtu (24-25/1) sudah turun langsung ke beberapa daerah yang dilanda bencana di Kabupaten Buleleng untuk memberikan bantuan bahan pokok dan uang tunai untuk pembenahan kecil beberapa bangunan fisik.
"Ada juga bantuan yang disalurkan lewat Dinas Sosial seperti mi instan, beras, selimut dan sebagainya yang sudah dikirimkan ke sana. Untuk perbaikan teknis bangunan fisik masih menunggu kajian tim teknis dari Dinas Pekerjaan Umum," ucap Sudikerta.
Bencana alam berupa banjir bandang dan tanah longsor sebelumnya terjadi sejumlah titik di Kabupaten Buleleng pada Kamis (23/1) yang mengakibatkan empat orang tewas. Korban tewas tersebut, di antaranya satu tewas akibat hanyut dibawa arus banjir bandang dan tiga orang lainnya tewas karena tertimpa longsor.
Selain itu, bencana juga menyebabkan hanyutnya hewan peliharaan warga Desa Kalisada, Kecamatan Seririt, Buleleng. Enam ternak sapi dan 500 bebek milik warga hanyut terbawa air dan rusaknya jalan yang menghubungkan jalur Kintamani-Singaraja.
Banjir dan longsor yang menimpa wilayah itupun telah memaksa 62 warga mengungsi ke Pura Cengked, Buleleng, yang tak jauh dari permukiman penduduk. (LHS)
