"Kami minta anggota Dewan mengkaji ulang terkait keberadaan BPJS yang kami nilai tak berpihak pada masyarakat bawah," kata Koordinator FNPBI Hiksan Tantowi.
Rombongan FNPBI yang berjumlah sekitar 20 orang tersebut diterima Ketua Komisi IV DPRD Bali Nyoman Parta.
Ia menilai BPJS tersebut menunjukkan bahwa negara tidak sepenuhnya memberi perlindungan kepada rakyatnya, terutama masyarakat kecil yang tidak mampu membayar premi.
"Mestinya pemerintah memberikan perlindungan secara penuh kepada semua lapisan kepada masyarakat. Terlebih masyarakat kurang mampu," ujarnya.
Pada kesempatan tersebut Nyoman Parta menerima aspirasi yang disampaikan FNPBI guna ditindaklanjuti ke instansi terkait.
"Kami selaku wakil rakyat semua aspirasi akan kami tampung dan disampaikan kepada instansi terkait," ujarnya.
Oleh sebab menyangkut perlindungan kesehatan, maka pihak anggota Dewan akan memanggil instansi terkait guna dapat menjelaskan terkait aspirasi yang disampaikan FNPBI tersebut.
"Kami sudah minta kepada staf Komisi IV untuk mengagendakan pertemuan bersama pada Rabu (22/1). Yang dijadwalkan hadir dalam pertemuan itu BPJS Askes, BPJS Jamsostek, dan Dinas Kesehatan Bali," katanya. (WRA)
Pewarta: Oleh I Komang Suparta: I Gede Wira Suryantala
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
