DPR Desak Wto Pertimbangkan Implikasi Perdagangan Bebas

Kuta (Antara Bali) - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR Surahman Hidayat mendesak Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mempertimbangkan aspek ketahanan pangan dan implikasi perdagangan bebas terhadap para petani tradisional.

"Secara khusus DPR juga menyampaikan bahwa WTO seharusnya mengeliminasi berbagai kampanye negatif terhadap komoditas minyak sawit dan produk turunannya," katanya seusai mengikuti Konferensi Parlemen WTO di Kuta, Bali, Kamis.

Selain itu, WTO juga diminta untuk membuka akses pasar bagi produk sawit di negara-negara maju karena tanaman sawit di Indonesia diproduksi secara tradisional dan menyerap lapangan kerja dalam jumlah besar.

Oleh karena itu, dalam Konferensi Parlemen WTO pada 2 dan 5 Desember 2013 mengadakan beberapa sesi diskusi yang mencakup berbagai tema, di antaranya negosiasi perdagangan multilateral pasca-Paket Bali, kemungkinan perkembangan negosiasi perdagangan nonmultilateral yang mencakup bilateral, regional, dan plurilateral.

Selain itu, diperlukan juga peran parlemen dalam mendukung kebijakan perdagangan bebas dan bagaimana aspek-aspek perdangan dapat memberi kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu mengatakan bahwa dari hasil pertemuan dan diskusi itu beberapa kesimpulan yang dapat disampaikan yaitu memastikan WTO diimplementasikan sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kompetisi dan revitalitas yang timbul dari mekanisme perdagangan bebas harus dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat," uajrnya.

Menurut dia, WTO seharusya dapat dipandang bukan saja sebagai forum antarpemerintah, tetapi lebih melibatkan parlemen. Dalam beberapa kasus, pihak parlemen justru tersingkir dari proses negosiasi.

Hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi sehingga diperlukan dukungan yang lebih baik dalam hal finansial maupun ketersediaan informasi untuk meningkatkan keterlibatan parlemen proses pengambilan keputusan.

Peran parlemen bukan hanya diplomasi akuntabilitas, tetapi harus bisa memberikan solusi dan demokrasi dalam sistem perdagangan internasional juga harus ditegakkan. (WRA)