Denpasar (ANTARA) - Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menyatakan sepakat bahwa Provinsi Bali memerlukan perhatian khusus dari pemerintah pusat.
Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera mengemukakan hal itu dalam kunjungan bertema Diplomasi Budaya dan Pembangunan Lestari yang menyoroti peran strategis Bali sebagai ujung tombak diplomasi pariwisata Indonesia dan penyumbang devisa terbesar bagi negara.
Dalam keterangannya di Pemprov Bali, Jumat, menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan kekhususan Bali, termasuk keberlanjutan regulasi yang melindungi nilai-nilai budaya dan lingkungan Pulau Dewata sehingga pemerintah pusat diminta memberi perhatian khusus.
“Secara umum kami sangat mendukung kekhususan Bali dengan peraturan yang memperkuat eksistensi dan kelestariannya, Bali bukan hanya indah, tapi juga berperan penting dalam diplomasi budaya Indonesia,” kata Mardani Ali Sera.
Anggota BKSAP yang juga Anggota Komisi V DPR RI Irene Yosiana menambahkan bahwa Bali perlu mendapat perlakuan khusus atas kontribusinya terhadap devisa nasional.
“Faktanya, sekitar 7 persen dari total devisa nasional berasal dari Bali, namun, investasi asing justru sering menyulitkan masyarakat lokal, kami ingin arah pariwisata Bali ke depan benar-benar berkelanjutan dan berpihak pada rakyat,” ujarnya.
Gubernur Bali Wayan Koster turut menjelaskan pentingnya dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur dan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan budaya serta lingkungan di Bali.
“Bali kecil, tapi khasiatnya besar, kami menyumbang lebih dari 53 persen devisa pariwisata nasional, namun infrastruktur ke daerah wisata seperti Bali justru kurang mendapat perhatian,” ucapnya.
Oleh sebab itu Gubernur Koster senang jika DPR RI sepakat bahwa Bali membutuhkan perhatian pusat setidaknya timbal balik, tak perlu perhatian berlebih.
Menurut Koster, hingga Oktober 2025 jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Bali mencapai 5,7 juta orang, dan diperkirakan menembus 7 juta orang pada akhir tahun.
Tahun 2024 lalu, Bali kedatangan 6,9 juta wisatawan dengan devisa pariwisata mencapai Rp167 triliun, atau 53 persen dari total devisa pariwisata nasional yang mencapai Rp312 triliun.
“Spending money wisatawan di Bali jauh di atas rata-rata nasional, mencapai 1.630 dolar AS per wisatawan, ini menunjukkan keunggulan Bali sebagai destinasi premium dunia,” kata dia.
Namun, Bali mengalami tantangan keterbatasan infrastruktur, pengelolaan sampah, hingga ketimpangan fiskal antara kontribusi Bali dengan alokasi anggaran pusat.
Sementara jika tidak ada infrastruktur memadai, daya saing Bali bisa turun dan kalah dengan Malaysia atau Thailand, karena itu Pemprov Bali terus berupaya membenahi transportasi dan pengolahan sampah, termasuk membangun pengolahan sampah menjadi energi listrik.
Arah pembangunan Bali juga berlandaskan tiga pilar utama yakni alam, manusia, dan budaya, sehingga pemerintah daerah mendorong transformasi menuju pertanian organik, energi bersih, industri lokal berdaya saing, serta pariwisata berbasis budaya dan lingkungan.
“Budaya adalah hulunya, pariwisata hilirnya, kalau budaya dijaga, pariwisata akan datang dengan sendirinya,” ujarnya.
