Denpasar (ANTARA) - DPRD Bali mengumpulkan penjelasan-penjelasan dari institusi terkait seperti Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bali untuk melihat penyebab banjir besar pada Rabu (10/9) lalu.
“Ini untuk evaluasi supaya ke depan kita bisa mengatur lagi jalan-jalan air biar tidak banjir,” kata Anggota Komisi I DPRD Bali Made Supartha di Denpasar, Rabu.
“Kalau kita lihat data yang disampaikan BPN dan BWS itu, kita lihat salah satunya alih fungsi, yang kedua aliran daerah sungai itu dari hulu ke hilir banyak kegiatan-kegiatan di pinggir sungai,” sambungnya.
Dari pertemuan itu DPRD Bali sepakat turun langsung ke titik-titik luapan air saat hujan intensitas tinggi pekan lalu, salah satunya aliran sungai di kawasan Tohpati, Jalan Wr Supratman, yang menghubungkan Denpasar dan Gianyar.
“Sekarang kan daerah-daerah yang terdampak banjir yang kita lihat viral, ramai kemarin itu Tohpati dan Mal Bali Galeria sekitar itu ada sungai, ada kegiatan masyarakat di pinggir-pinggir sungai supaya kita coba evaluasi, yang belum mempunyai izin supaya diurus izinnya, yang kira-kira keterlaluan pelanggarannya ya harus diperbaiki,” kata Made Supartha.
DPRD Bali kemudian menemukan bangunan-bangunan usaha yang membentuk tembok tinggi sehingga memperkecil aliran sungai ketika debit tinggi, seperti UC Silver dan Vasaka.
Akhirnya BWS diminta menyurati pengusaha dengan kemungkinan arahan agar tembok dibongkar.
Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah BPN Bali I Made Herman Susanto menambahkan bahwa dilihat dari banjir besar pekan lalu, titik-titik yang terdampak diakibatkan oleh bangunan-bangunan yang melewati batas sempadan sungai.
“Sehingga dia terancam oleh aliran sungai itu sendiri, tapi kami cek sertifikatnya sepertinya masih berhimpitan karena bangunan itu kemungkinan sudah ada sebelum ada rencana tata ruang 2013,” kata dia.
BPN Bali mengatakan kurang tepat jika dikaitkan dengan alih fungsi lahan berlebih, sebab dari data mereka sejak 2019-2024 pengurangan sawah hanya 6.521,81 hektare, atau 9,19 persen dengan rata-rata per tahun 1,53 persen.
“Kalau melihat kecenderungan ini sebenarnya alih fungsi lahan tidak terlalu besar, mungkin kalau pelanggaran biasanya mereka melanggar kaitannya tidak punya izin,” kata Made Herman.
Dari data BPN Bali alih fungsi terbesar dalam 6 tahun terakhir terjadi di Denpasar yaitu 38,83 persen disusul Gianyar 18,85 persen.
Sementara, BWS Bali Penida menambahkan ada pengaruh sampah pada sumbatan sungai malam itu.
“Itu sampah-sampah terkait kayu sepertinya kayu yang ada berada di pinggir sungai, tergerus, menyumbat di jembatan atau di prasarana, kemudian datang sampah-sampah lain itu yang membuat air meluap,” kata Kepala BWS Bali Penida Gunawan Suntoro.
Ia menilai bukan kesalahan petugas yang terlambat membuka pintu dam untuk melepas air ke laut saat itu, sebab pukul 03.30 Wita dini hari petugas sigap membuka.
“Sampah-sampah yang lain ini mungkin karena di atas (kegiatan masyarakat di sepadan sungai) saya kurang tahu, apa perilaku masyarakat yang membuang atau saat banjir rumahnya tergerus sehingga banyak kasur dan sofa di sana, tapi memang sampah plastik banyak,” kata Gunawan.
Baca juga: Gubernur Bali temui Menkes minta bantuan alat kesehatan usai banjir
Baca juga: Gubernur Bali temui Menko PMK minta bantuan penanganan pasca-banjir
Baca juga: BWS Bali bersiap lakukan normalisasi cegah banjir besar terulang
