Denpasar (ANTARA) - Puluhan pekerja proyek perumahan sibuk menyelesaikan pembangunan rumah segmentasi non-subsidi di Banjar (Dusun) Biaung, Desa Kesiman di Denpasar, Bali akhir pekan lalu.
Mereka terlihat sangat bersemangat menuntaskan pembangunan rumah agar selesai dalam lima hingga enam bulan, seperti ditargetkan pengembang perumahan di Denpasar.
Harga perumahan segmentasi ekonomi menengah di daerah yang masuk kawasan premium itu di atas Rp1 miliar dengan luas tanah sekitar 100 meter persegi, berlantai dua.
Wilayah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar bukan merupakan permukiman subsidi di Bali karena harga properti dan lahan yang tinggi.
Berdasarkan data salah satu situs jual beli properti daring, harga tanah di Denpasar bervariasi diperkirakan kisaran rentang mulai Rp8 juta hingga belasan juta per meter persegi.
Harga tersebut bisa melambung lebih tinggi apabila berada di kawasan strategis atau di pusat pariwisata.
Sedangkan wilayah permukiman subsidi di Pulau Dewata sebagian besar tersebar di Kabupaten Buleleng, Jembrana dan Karangasem.
Pembangunan kawasan permukiman tersebut bisa menjadi salah satu contoh geliat sektor properti di Bali setelah melesu akibat rentetan dampak salah satunya ketika pandemi COVID-19.
Pertumbuhan itu membawa optimisme sektor properti bakal kembali bangkit seiring dengan relaksasi kebijakan moneter yang diberikan Bank Indonesia (BI).
Relaksasi bunga
BI baru-baru ini menurunkan suku bunga acuan (BI rate) sebesar 25 basis poin menjadi 5 persen yang diputuskan melalui rapat dewan gubernur (RDG) BI pada Rabu (20/8).
Selama 2025, bank sentral itu total sudah menurunkan 100 basis poin suku bunga acuan sejak Januari 2025 yang saat itu menyentuh 6 persen.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan keputusan menurunkan suku bunga acuan dilakukan mencermati tetap rendahnya prakiraan inflasi pada 2025 dan 2026 sesuai target kisaran 1,5-3,5 persen.
Kemudian, terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah dan kebutuhan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
Ada pun dalam 10 tahun terakhir, suku bunga acuan BI terendah berada pada 3,50 persen pada 2021 karena saat itu momentum pemulihan ekonomi dari pandemi COVID-19.
Bukan tidak mungkin, bank sentral tanah air itu kembali melakukan relaksasi suku bunga acuan untuk mendorong ekonomi Indonesia yang lebih tinggi sejalan dengan rendahnya prakiraan inflasi.
Bagi pemilik dana besar yang menyimpan uangnya di perbankan dalam bentuk deposito, penurunan suku bunga acuan tentunya berpengaruh terhadap imbal hasilnya.
BI mencatat suku bunga deposito satu bulan juga mulai menurun yakni dari 4,85 persen pada Juni 2025 menjadi 4,75 persen pada Juli 2025.
Namun, dampak yang ditunggu-tunggu masyarakat khususnya ekonomi menengah ke bawah, termasuk yang belum memiliki rumah adalah penurunan suku bunga kredit perbankan.
Bank sentral itu menilai penurunan suku bunga kredit perbankan masih berjalan lambat yakni pada Juli 2025, suku bunga kredit tercatat sebesar 9,16 persen atau masih relatif sama dengan bulan sebelumnya.
Menurut BI, suku bunga kredit perbankan perlu terus menurun sehingga dapat mendorong peningkatan penyaluran kredit atau pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Apalagi dari sisi likuiditas, perbankan memiliki ruang yang cukup besar untuk penetrasi kredit, setelah BI memberikan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM).
Insentif KLM itu diberikan kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas dengan total insentif sebesar Rp384 triliun hingga pekan pertama Agustus 2025.
Insentif KLM itu disalurkan kepada sektor-sektor prioritas termasuk perumahan rakyat, real estat dan sektor lain mencakup pertanian, konstruksi, perdagangan dan manufaktur, transportasi, pergudangan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta UMKM, ultra mikro dan hijau.
Optimisme pengembang
Relaksasi suku bunga acuan membawa asa baru khususnya bagi pelaku usaha properti atau para pengembang perumahan termasuk yang tergabung dalam asosiasi Real Estat Indonesia (REI) Bali.
Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) REI Bali Anak Agung Darma Setiawan menilai penurunan suku bunga acuan secara berkelanjutan dapat memberi ruang kepada pengusaha dalam memperluas penyediaan hunian.
“Penjualan rumah berpotensi naik 5-10 persen,” kata Ketua REI Bali Anak Agung Darma Setiawan.
Pelonggaran bunga itu juga mendorong daya beli masyarakat untuk mengakses fasilitas kredit yang ditawarkan perbankan misalnya melalui kredit pemilikan rumah (KPR).
Saat ini, para pengembang di Bali di bawah naungan asosiasi itu menawarkan sekitar 2.500 unit hunian komersial atau non subsidi dan rumah subsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Ada pun kisaran harga rumah komersial di beberapa kabupaten/kota di Bali bervariasi hingga menyentuh harga maksimal Rp2 miliar dan rumah subsidi dengan kisaran harga sekitar Rp185 juta.
Menyikapi penurunan suku bunga acuan itu, para pengembang di Bali pun mengambil ancang-ancang salah satunya menggencarkan digitalisasi.
Tujuannya, untuk merambah pangsa pasar yang lebih besar termasuk generasi milenial yang terbiasa dengan instrumen digital.
Masyarakat dapat mengakses situs REI Bali yang menampilkan detail hunian, dilengkapi nama pengembang, lokasi, hingga harga rumah.
Calon konsumen pun dapat langsung terhubung dengan pengembang melalui pesan berbasis aplikasi sehingga meminimalkan praktik penipuan.
Selain itu, ada juga simulasi kredit pemilikan rumah (KPR) apabila membeli rumah dengan skema cicilan perbankan sehingga konsumen memiliki gambaran dalam pengelolaan keuangan.
Secara ekonomi, sektor usaha perumahan ikut memberi dampak positif berganda kepada sekitar 185 usaha turunan dari sektor properti.
Kebutuhan rumah
Kebutuhan perumahan atau hunian di tanah air diperkirakan masih tetap besar seiring pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023, kesenjangan angka kebutuhan rumah (backlog) kepemilikan rumah di tanah air masih tinggi yakni diperkirakan mencapai 9,9 juta.
Untuk itu, perlu upaya segala lini untuk merangsang kepemilikan rumah yang menjadi kebutuhan dasar manusia.
Dengan relaksasi suku bunga acuan itu, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Hery Gunardi dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta pekan lalu menyebutkan penurunan suku bunga acuan itu mendorong perbaikan likuiditas perbankan.
Selain itu, juga menekan biaya dana perbankan, mendukung efisiensi sehingga menambah ruang bank untuk melakukan ekspansi kredit.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Nixon Napitupulu menyebutkan kredit pemilikan rumah (KPR) di Indonesia berpotensi terus tumbuh.
Pasalnya, berdasarkan hasil riset pada Juli 2024, penetrasi KPR di Indonesia masih potensial terus digali karena pertumbuhannya baru mencapai 3 persen.
Ada pun sejak 2015-2024 pihaknya menyalurkan total pembiayaan mencapai 2,2 juta unit, sebanyak 1,72 juta unit di antaranya diserap KPR subsidi.
Sedangkan debitur KPR dominan oleh generasi milenial mencapai 76,77 persen menandakan besarnya minat generasi muda memiliki hunian atau rumah.
Dengan adanya relaksasi suku bunga acuan tersebut tak hanya memberikan cuan kepada pelaku usaha dan perbankan, tapi juga memberi semangat tambahan kepada konsumen untuk memiliki rumah sebagai kebutuhan utama.
Yang tak kalah penting adalah menanti perbankan untuk juga melakukan akselerasi penurunan bunga bank setelah adanya relaksasi dari bank sentral, misalnya melalui program-program dengan bunga khusus selama periode tertentu guna menggenjot salah satu sektor padat karya itu.
Editor: Slamet Hadi Purnomo
