Denpasar (ANTARA) - Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta merancang program bedah rumah sebagai salah satu solusi pengentasan kemiskinan di daerah itu.
“Bantuan bedah rumah yang akan dirancang ke depan ini minimal satu orang kepala keluarga (KK) ini mendapat Rp100 juta, artinya betul-betul tuntas pembangunan itu, sehingga tidak susah untuk meminjam uang lagi ke mana-mana,” kata dia dalam keterangan di Denpasar, Rabu.
Dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Bali Tahun 2025 itu Giri mengatakan kebijakan ini ada kajiannya, dan akan dimulai tahun 2026 dengan target 1.000 unit rumah setahun.
Ia menjelaskan Pemprov Bali tidak hanya sekadar melakukan bedah rumah namun di dalamnya mencakup aspek pemberdayaan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, yaitu pangan, sandang, dan papan.
“Wajib yang dimaksud dengan pangan, sandang dan papan, pangan itu paling tidak makanan, sandang itu tempat tinggal, listrik, air minum, pakaiannya, dan papan ini rumah, itu yang saya sebut program bedah rumah,” ujar Giri Prasta.
Sebagai informasi, tingkat kemiskinan di Bali per September 2024 tercatat sebesar 3,8 persen, meski terendah secara nasional, rapat koordinasi TKPK tetap dilakukan Pemprov Bali untuk mengevaluasi kinerja dan terus menekan angka kemiskinan.
Wagub Giri Prasta menyadari target pengentasan kemiskinan hingga 0 persen merupakan hal yang sulit tercapai, bahkan di negara maju sekalipun.
Namun upaya menurunkannya secara signifikan tetap ingin dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.
Dari penghitungannya, Giri menyebut untuk Pemprov Bali sendiri, apabila target 1.000 rumah per tahun direalisasikan, maka akan dibutuhkan alokasi anggaran senilai Rp100 miliar per tahun, belum termasuk kontribusi dari kabupaten/kota maupun sektor swasta.
Baca juga: BPS minta Gubernur Bali turunkan kemiskinan di Buleleng
“Misalkan kalau Provinsi Bali ada 1.000 rumah itu dananya sudah Rp100 miliar, belum lagi kabupaten/kota, sehingga 5 tahun ini saya kira untuk mengurangi kemiskinan di Bali akan bisa sekali,” ucapnya.
Yang terpenting menurutnya adalah data akurat, sehingga pengentasan kemiskinan dapat tepat sasaran.
Pemprov Bali dalam program ini mengambil prinsip pro-growth, pro-poor, pro-job, pro-culture, pro-environment, dan pro-law enforcement.
Urusan pengentasan kemiskinan, Giri Prasta turut mengajak swasta berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) sehingga menambah lagi sumber pendanaan untuk program ini.
“Misalnya pemprov menargetkan 1.000 rumah, kabupaten/kota 500 rumah, belum lagi melalui Forum TJSL yang dulu dikenal sebagai CSR, saya yakin, dalam lima tahun ke depan penanggulangan kemiskinan sangat bisa dilakukan,” sambungnya.
Baca juga: BPS catat kemiskinan Bali terendah meski masih ada miskin ekstrem
